Konflik Xinjiang, Antara Partai Komunis Cina dan Muslim Uyghur


Beberapa laporan yang menyedihkan telah muncul di media tentang wilayah Xinjiang di China. Contoh kasusnya adalah sweeping dan strategi kontra ekstremisme yang melanggar HAM yang telah dilakukan Komunis di Xinjiang terhadap Muslim Uyghur. Sudah saatnya dilakukan evaluasi diri oleh Partai Komunis China untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Muslim Uyghur dan Partai Komunis di China.

Apa yang terjadi di sana?

Tindakan keras tersebut merupakan indikasi konflik mendalam antara muslim Uyghur dan pemerintah China yang berkaitan dengan ideologi, kekuasaan, dan sumber daya. Uyghur menganggap pemerintah China bertanggung jawab atas ketidak adilan ekonomi di Xinjiang yang kaya dan berbagai tidak kekerasan untuk melawan kezaliman pemerintah China. Mereka menuntut otonomi politik sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi.

Pemerintah China menganggap Xinjiang sebagai wilayah ekonomi, politik, dan geostrategis penting.

Pemerintah meyakini kontrol pemerintah komunis di wilayah ini sangat penting untuk mencegah minoritas lain memasuki wilayah ini. Disparitas ekonomi dan sosial, stereotip etnis, perjuangan untuk mengendalikan sumber daya alam, kurangnya kebebasan beragama dan budaya, dan kontrol media yang ketat pemerintah China merupakan inti dari konflik ini. Kesamaan dan pemisah antara kedua pihak menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang terlihat.

Sistem dan Institusi

Tidak adanya perwakilan Muslim pada posisi berpengaruh dan pengambilan keputusan di Pemerintahan dan parlemen yang dikuasai Partai Komunis adalah salah satu penyebab di tingkat sistem dan kelembagaan. Hal ini menjelaskan mengapa Muslim Uyghur tidak mau mengidentifikasi diri mereka dengan Partai Komunis karena mereka merasa tidak ada yang mewakili mereka di sana. Pegawai pemerintah yang bekerja untuk pemerintah di Xinjiang dilarang keras mempraktikkan Islam di kantornya.

Di institusi pendidikan, bahasa Mandarin adalah media instruksi sementara bahasa Uyghur dilarang. Otoritas Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), otoritas administratif di kota-kota besar, memilih mempekerjakan tenaga kerja migran etnis Han sebagai mayoritas tenaga kerjanya termasuk di Xinjiang yang mayoritas muslim Uyghur. Hal ini menunjukkan bahwa Muslim Uyghur kurang terwakili di pemerintahan dan institusi di tingkat provinsi.

Sikap dan Tindakan

Masyarakat ​​Muslim Uighur merasa terganggu dengan migrasi besar-besaran etnis Han oleh pemerintah yang didukung masyarakat Han ke wilayah tersebut sehingga menyebabkan peminggiran masyarakat Uyghur ke pabrik-pabrik di luar Xinjiang. Telah ada usaha untuk mengasimilasi budaya dan keyakinan penduduk lokal dengan budaya tradisional Han untuk melemahkan identitas etnis dan agama mereka yang berbeda.

Ini telah digabungkan dengan penculikan paksa dan penangkapan intelektual, pemimpin agama, dan warga sipil. Partai Han Cina dan Komunis di China memandang rendah budaya dan praktik Uighur sehingga semakin memperluas jarak antara dua entitas.

Nilai dan Minat

Apa yang terletak di jantung konflik ini adalah benturan nilai dan budaya antara Muslim Uyghur dan Partai Komunis. Muslim Uyghur membenci kebijakan ateis Partai yang mengabaikan kebebasan beragama mereka. Mereka menganggap hak mereka melekat sebagaimana tercantum dalam Konstitusi China untuk memiliki otonomi politik yang independen dari campur tangan partai komunis.

Di sisi lain, Partai Komunis memandang kaum fundamentalis Muslim Uighur sebagai ancaman terhadap kontrol politik mereka sehingga dibutuhkan tindakan dan hukuman sebagai upaya untuk mengurangi ancaman tersebut.

Mengapa Xinjiang penting?

Pentingnya kawasan untuk China bermanifestasi dalam peran proaktif yang dimainkannya di Shanghai Cooperation Organization adalah untuk memastikan stabilitas kawasan Xinjiang. Dengan pengaruhnya, ia mendapat jaminan dari negara-negara Asia Tengah bahwa mereka tidak akan mendukung sentimen separatis di wilayah tersebut.

Ini menekan pemerintah Kazakhstan dan Kyrgyzstan untuk menutup surat kabar dan partai politik Uighur di negara tersebut. Namun, ada kelompok militan yang beroperasi di negara-negara Asia Tengah dengan tujuan mendirikan negara Turkistan Timur yang merdeka. Kelompok militan lokal mendapat dukungan di seberang perbatasan yang sangat mempengaruhi jalannya konflik.

Wilayah Xinjiang berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan, negara-negara yang telah memerangi terorisme sejak beberapa dekade. Kelompok militan bersenjata di Xinjiang mendapat dukungan dan inspirasi dari kelompok militan global yang berbasis di Afghanistan dan Timur Tengah. Militan Uyghur ditemukan di antara kelompok militan di seluruh dunia. Banyak kelompok militan global telah mengumumkan dukungan untuk Muslim Uighur.

Terakhir, Xinjiang merupakan tempat sentral dalam usaha China untuk memperbarui Silk Road lama. Lokasi geostrategis provinsi ini menjadikannya pintu gerbang yang menghubungkannya dengan negara-negara Asia Tengah dan Eropa untuk berbagai komoditas termasuk energi, bahan baku, dan pasar.

Xinjiang juga berbatasan dengan Pakistan melalui jalur strategis CPEC yang akan memberi China jalur perdagangan alternatif. Untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan stabilitas proyek di Xinjiang sangat penting karena ketidakstabilan dan teror di wilayah ini berpotensi merusak keseluruhan proyek.

Oleh Syeda Anum Aftab –
5 September 2017

sumber: www.regionalrapport.com/