Isu Suriah; Dari Perundingan Astana, Riyadh Hingga ke Sochi

Ada beberapa titik persinggahan (terminal) yang dilalui oleh konflik Suriah, yang pada awalnya disebut sebagai persoalan mencari keadilan. Konfilik ini dimulai tatkala mayoritas rakyat Suriah—sejak lebih dari enam tahun lalu—bangkit untuk melepaskan diri dari kediktatoran rezim keluarga Asad. Tetapi, adanya intervensi kekuatan-kekuatan internasional dan regional telah mengalihkan hal itu menuju konflik kepentingan dan pembagian pengaruh. Akhirnya, konflik Suriah pun berjalan dan beredar sesuai dengan proyek dan agenda yang berbeda-beda tersebut.

Sebagaimana hal ini juga memengaruhi bagaimana menyikapi konflik tersebut, yang disifati sebagai sebuah krisis yang sulit dan komplek (untuk diatasi). Dalam usaha untuk menyelesaikan krisis ini, diadakanlah berbagai pertemuan tingkat tinggi, konferensi, dan perkumpulan di beberapa tempat, seperti Jenewa, Wina, dan Astana; melewati Riyadh hingga akhirnya tiba di Sochi (Rusia).

Pertemuan puncak trilateral antara para pimpinan negara Rusia, Turki, dan Iran pun dilakukan.  Waktu pertemuan bersamaan dengan pertemuan kekuatan-kekuatan dan kelompok-kelompok oposisi di konferensi Riyadh II, yang bertujuan untuk mensinergikan kekuatan oposisi sesuai dengan perubahan dan perkembangan internasional, regional, dan lapangan.

(Baca juga: Yang Perlu Anda Tahu Tentang Perjanjian Astana)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Trilateral Sochi

Melalui KTT Sochi, para politisi Rusia sebenarnya ingin meletakkan dasar-dasar bagi penyelesaian politik dengan cara mereka sendiri, yang sejak awal mengcover kepentingan dan pengaruhnya di Suriah. Oleh itu, presiden rezim Suriah turut dihadirkan pada malam menjelang KTT untuk memberi jaminan atas kepatuhannya terhadap hasil-hasil dari penyelesaian yang ditawarkan Rusia. Selain juga guna menekankan kesiapannya secara utuh untuk berinteraksi secara positif terhadap hasil-hasilnya.

Tujuannya yaitu untuk meyakinkan negara peserta KTT bahwa pengaruh mereka lebih besar dibanding Iran yang merupakan kekuatan paling berkuasa dalam menghalangi penerapan hasil-hasil KTT tersebut.

Ketergesa-gesaan para politikus Rusia untuk segera menikmati apa yang telah mereka realisasikan di lapangan secara politis melahirkan suatu kesepakatan penyelesaian politik untuk persoalan Suriah berdasarkan pertimbangan pemerintah Suriah dan rakyat Suriah. Yaitu dengan berpedoman pada solusi-solusi yang terbatas pada pembuatan sebuah konstitusi baru, pengadaan pemilu di bawah pengawasan PBB, dan partisipasi kelompok oposisi dalam kekuasaan dalam wadah pemerintahan ‘Persatuan Nasional’.

Semua solusi itu dengan tetap mengekalkan Bashar Asad berada di kursi pemerintahan (yang sebenarnya sudah tidak lagi dimilikinya), yang berarti suatu pukulan terhadap hasil resolusi-resolusi PBB; terkhusus Deklarasi Jenewa I (Juni 2012), dan dua resolusi PBB no 2118 dan 2254. Selanjutnya adalah pembatalan fase transisi yang berdasarkan Deklarasi Jenewa, yang  diadakannya Perundingan Jenewa adalah berlandaskan deklarasi itu.

Dalam konferensi pers terakhir KTT Sochi, penyebutan Perundingan Jenewa terkesan suatu yang berat. Sebagai gantinya, konferensi tersebut lebih memilih ungkapan ‘Perundingan Komprehensif Suriah’ atau  Konferensi ‘Rakyat Suriah’ di Sochi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan isu Suriah dari jalur aman Astana menuju jalur politik baru Sochi, dengan memarjinalkan jalur Jenewa.

Konferensi Riyadh II

Diadakannya Konferensi Riyadh II dan KTT Sochi hampir secara bersamaan tampaknya bukan suatu yang kebetulan. Politisi Rusia ingin menyempurnakan usaha-usaha mereka untuk menemukan penyelesaian politik bagi isu Suriah. Yaitu dengan membentuk Dewan Perundingan baru untuk oposisi Suriah yang mereka sukai; dengan menggabungkan anggota platform Moskow dan Kairo; dan dengan membentuk utusan perundingan baru yang dapat menerima dari hasil-hasil perubahan internasional dan regional, serta perubahan politik dan apa yang terjadi di lapangan.

Hal ini bertolak belakang dengan alasan di adakannya Konferensi Riyadh II yang hasilnya berupa seruan-seruan yang sesuai dengan interpretasi Rusia mengenai resolusi PBB no 2245, yang tetap berkomitmen dengan mengambil keputusan ‘berdasarkan pertimbangan mengenai pertemuan-pertemuan yang diadakan di Moskow dan Kairo’ dan mengalihkan pandangannya pada Badan Negoisasi Tertitnggi yang dihasilkan dari Konferensi Riyadh I, yang disebut sebagai pedoman dalam bernegoisasi dengan rezim Suriah; sebagaimana yang ditetapkan dalam resolusi PBB itu sendiri.

Karenanya, para politisi Rusia pun terus menghujat legalitas Badan Negoisasi Tertinggi, dan tidak berhenti berusaha menciptakan platform oposisi baru berdasarkan MoU yang mereka sepakati bersama para politikus Amerika, Turki, Saudi, dan lainnya.

Konferensi Riyadh II didahului dengan pengundurun diri koordinator umum Badan Negoisasi Tertinggi, Riad Hijab, dan beberapa anggota lainnya sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran terhadap kesepakatan sebelumnya. Meski sebelumnya juga telah dibentuk sebuah komite persiapan untuk memperluas keanggotaannya dengan menambahkan perwakilan-perwakilan baru ke dalamnya, sesuai dengan dasar dan standar untuk melindungi tujuan-tujuan utama revolusi Suriah dan aspirasi-aspirasi meyoritas rakyat Suriah. Tetapi, komite persiapan baru itu dibentuk hanya beberapa saat sebelum diadakannya Konferensi Riyadh II, dan menambahkan ke dalamnya anggota-anggota dari platform Moskow dan Kairo.

Namun, platform Moskow tidak ikut berpartisipasi dalam pertemuan Riyadh II kecuali dua perwakilannya saja, lalu mengumumkan pengunduran dirinya disebabkan isi dari draf statemen akhir yang memastikan lengsernya rezim pada awal masa transisi. Tetapi, mereka (platform Moskow) beralasan sebagaimana klaim mereka bahwa “tidak ada titik temu dalam pertemuan komite persiapan konferensi terkait dasar dan pedoman yang harus dijadikan acuan oleh satu-satunya delegasi negoisasi yang harus terbentuk sebagai hasil dari pertemuan yang diperluas di Riyadh.”

Meski terjadi pengunduruan diri beberapa Badan Negoisasi Tertinggi dan mayoritas anggotanya menjauhkan diri, hal itu tidak menghalangi diadakannya Konferensi Riyadh. Namun hal ini menimbulkan keraguan para penyampai aspirasi rakyat, aktivis, dan oposisi terkait tujuan dan misi diadakannya Koferensi Riyadh II.

Beberapa figur politikus, militer, aktivis, dan pimpinan majlis perwakilan daerah pun mengeluarkan suatu pernyataan. Mereka meminta kepada orang-orang yang berkumpul di Riyadh untuk menegaskan pentingnya melindungi tujuan-tujuan utama revolusi dan tidak meremehkannya sama sekali. Yaitu untuk melengserkan Bashar Asad dan kroni-kroninya yang ikut terlibat; berkomitmen pada proses transisi politik yang mengacu pada resolusi PBB, dan terwujud dalam suatu badan eksekutif transisi yang mememiliki wewenang secara sempurna.

Konferensi Riyadh II diadakan setelah  Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya beserta sebagian besar negara-negara dari kelompok teman Suriah memisahkan diri dari oposisi Suriah, baik dari sisi politik dan militer.

Lebih buruknya lagi, Washington dan sekutu-sekutu Baratnya melakukan pengekangan terhadap kelompok-kelompok oposisi di Selatan Suriah dan mengesampingkan kelompok-kelompok Badui dan lainnya dari pertempuran Raqqa, Deir Zour, dan Abu Kamal, sebagai imbalan pembagian pertempuran untuk menguasai beberapa wilayah ISIS antara Amerika dan milisi  Kurdi, YPG, yang merupakan sekutunya; dan antara Rusia dan milisi-milisi rezim Suriah, rezim Iran yang mendukungnya.

Hal ini telah memberi kontribusi dalam memperkuat rezim dan milisi-milisi sekutunya, membuat orang-orang Rusia merasa sebagai kelompok terkuat di Suriah. Mereka membicarakan kemenangan-kemenangan militer yang telah mereka capai dan terus mencari keuntungan politiknya dengan mempermainkan isu Suriah dan menjadikannya sebagai sebuah permainan untuk mereka bawa dan mainkan bersama dengan negara-negara lain; dari Astana, Jenewa, Riyadh, dan Sochi.

 

Baca halaman selanjutnya: Hasil Konferensi Riyadh II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *