Saudi dan UEA Tekan Yordania Untuk Tunduk Keputusan Trump Soal Al-Quds

Analis dan politisi Yordania mengatakan bahwa, beberapa negara Arab telah memberi tekanan pada Yordania untuk menerima pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan hak-hak Palestina akan dilucuti.

Anggota Parlemen Wafa Bani Mustafa mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dua antagonis utama adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, di mana Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mengambil peran yang dominan.

Yordania berpihak pada Palestina dan menolak keputusan Presiden AS Donald Trump minggu lalu untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Kota Suci Al Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel.

“Bin Salman dan Uni Emirat Arab berusaha untuk mencekik ekonomi Yordania sampai menyetujui persyaratan mereka, tunduk pada kepemimpinan mereka di wilayah tersebut, dan menyetujui apa yang disebut ‘kesepakatan akhir’ Trump,” kata Bani Mustafa, merujuk pada rencana baru Presiden AS yang belum dapat dijelaskan untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

(Baca juga: Pangeran Saudi: Ketaatan Pada Israel dan Amerika, Syarat Muluskan Bin Salman Jadi Raja)

AS, Saudi, poros Israel

Raja Abdullah II mengatakan pengumuman Trump soal Yerusalem akan memiliki “dampak berbahaya pada stabilitas dan keamanan kawasan ini”.

Ribuan pemrotes di Amman dan kota-kota Yordania lainnya mengecam AS dan Israel serta Arab Saudi – mereka menuding kerajaan Teluk telah berkolusi dalam keputusan Trump soal Yerusalem.

Pernyataan resmi Saudi menggambarkan langkah Trump sebagai “tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab”, dan “sebuah langkah besar kembali dalam upaya untuk memajukan proses perdamaian”.

Namun, menurut sebuah laporan kantor berita Reuters, Putra Mahkota Salman dikatakan bertindak atas nama penasehat senior Gedung Putih, Jared Kushner telah mempresentasikan pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas skema rancangan Amerika untuk perdamaian di Timur Tengah.

Skema AS tersebut dilaporkan mancakup pembentukan sebuah negara Palestina yang terdiri dari Jalur Gaza dan bagian-bagian yang terputus dari Tepi Barat yang diduduki – namun tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan tanpa menyelesaikan hak pengembalian pengungsi Palestina yang mengungsi ketika Israel didirikan pada tahun 1948.

(Baca juga: Rencana Jahat Israel di Balik Penyerahan Pulau Sanafir Mesir ke Saudi)

Al Jazeera berbicara kepada tiga pejabat yang dekat dengan pimpinan Otoritas Palestina yang memastikan bahwa Putra Mahkota bin Salman menekan Abbas untuk proposal tersebut.

Bani Mustafa mengatakan Amerika Serikat dan mitra regionalnya tidak memasukkan Yordania dalam kesepakatan mengenai pendirian sebuah negara Palestina. Dia juga menunjukkan bahwa Jordan tidak diundang oleh Mesir untuk berpartisipasi dalam perundingan rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas Oktober lalu.

 

Baca halaman selanjutnya: Diplomasi ekonomi

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *