“Proses Perdamaian” Itu Ilusi, Keputusan Trump Bak Neraka Itu Fakta

Pelanggaran langsung terhadap hukum internasional bukanlah hal baru dalam hal kebijakan AS terhadap Israel. Namun yang baru adalah keputusan Trump yang provokatif, tak peduli dengan berbagai risiko dan jangkauannya yang luas.

Pengumuman Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan rencananya untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem tidak akan merusak usaha perdamaian, karena sebenarnya tidak ada upaya perdamaian yang sedang dilakukan.

Protes sudah dimulai, dan kemarahan meningkat tidak hanya di kalangan orang-orang Palestina tetapi juga di seluruh dunia Arab dan Muslim, di antara banyak pemerintahan termasuk sekutu utama AS, dan di antara orang-orang di seluruh dunia. Untuk memahami gerakan ini perlu dilihat dari dua perspektif yang berbeda.

Dilihat berdasarkan nilai yang kasat mata, pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel mencerminkan kebutuhan Trump untuk menenangkan pendukung pendukung utamanya atas Israel, terutama bos kasino Sheldon Adelson, dan komponen Zionis Kristen dari basis evangelikal sayap kanannya.

Partisan Pro-Israel di Kongres mengusulkan sebuah undang-undang pada tahun 1995 yang memberikan mandat untuk pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem, namun diberikan jalan keluar bagi presiden –presiden dapat mengabaikan pemindahan tersebut jika keamanan nasional dipertaruhkan. Setiap presiden sejak saat itu telah memanfaatkan pengabaian tersebut -termasuk Donald Trump pada enam bulan yang lalu.

Para pendukung Israel  di Kongres dapat menyalahkan presiden, namun Gedung Putih menghindar dengan menyatakan bahwa ancaman keamanan mencegah langkah tersebut dan semua orang merasa bahagia.

Namun komitmen kampanye Trump untuk pemindahan kedutaan itu lebih penting bagi pendukung yang lebih berpengaruh daripada yang terjadi pada presiden sebelumnya. Ditambah lagi kegagalan Trump untuk memenangkan legislatif (sampai bencana potensial baru-baru ini yang dikenal dengan “GOP Tax Scam”) menjadikan dia lebih memiliki insentif untuk mewujudkan janjinya di Yerusalem.

Trump menyebut langkah ini sebagai “pengakuan akan realitas.” Perlu dicatat bahwa itu adalah kebijakan AS sendiri –dukungan bagi Israel, miliaran dolar pajak AS dikirim ke militer Israel setiap tahun, menerima adanya permukiman Yahudi dengan menduduki wilayah Yerusalem Arab, perlindungan terhadap Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa- yang bertanggung jawab besar atas kenyataan itu.

Resolusi PBB yang membagi Palestina menjadi apa yang seharusnya sebagai (secara tidak adil) negara Yahudi dan negara Arab Palestina, juga mengakui sebuah status khusus bagi Yerusalem – yang tidak menjadi bagian dari kedua “negara” itu, melainkan menjadi corpus separatum, sebuah wilayah terpisah yang tetap berada di bawah kendali internasional.

Israel mengklaim Yerusalem Barat sebagai ibukotanya, dan pada tahun 1967 ketika secara ilegal menduduki bagian timur kota itu setelah Perang Enam Hari, ia mengumumkan aneksasi Yerusalem Arab dan secara paksa menyatukan kota tersebut sebagai ibukotanya. Tidak ada negara di dunia yang mengakui aneksasi tersebut, dan sejak saat itu, resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum terus menegaskan kembali bahwa Yerusalem Timur tetap menjadi wilayah Palestina. Keputusan Trump ini bertentangan secara langsung dengan hukum internasional.

Namun, pelanggaran hukum internasional oleh AS mengenai Israel adalah cerita lama. Selama beberapa dekade sebelumnya AS telah menerima, mengakui, mengizinkan (walaupun terkadang secara retoris mengkritik) perluasan ilegal pemukiman kolonial Yahudi di Yerusalem Arab yang diduduki dan menyeberang ke Tepi Barat.

Beberapa dekade pelanggaran yang menguntungkan Israel terhadap resolusi PBB dan hukum internasional mengenai Yerusalem dengan miliaran dolar dukungan ekonomi dan militer telah dilakukan oleh AS. Memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di Yerusalem juga dilakukan.

Hal yang baru dari kebijakan Trump kali ini adalah sifat keputusan provokatif yang disengaja dan gegabah untuk menenangkan para pendonornya apa pun risikonya -risiko tanggapan kekerasan di seluruh dunia, apalagi risiko pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak warga Palestina.

Yang tidak beresiko adalah peran Amerika Serikat sebagai perantara yang jujur ​​dalam mensponsori pembicaraan damai. Mengapa? Karena AS tidak pernah menjadi perantara yang jujur ​​dalam perundingan Israel-Palestina. Hal itu selalu terjadi, setidaknya salah satu negosiator AS mengakui, memainkan peran sebagai pengacara bagi Israel. Itu juga tidak mengubah apapun. Tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung yang terancam dengan pembatalan.

 

Baca halaman selanjutnya: Menabur Kekacauan dan Mengancam Lebih Banyak Perang di Seluruh Wilayah