Statistik Perang Suriah Selama 2017

Pada tanggal 30 Desember 2016, sebuah gencatan senjata diumumkan dari ibukota Turki, Ankara, di bawah sponsor Rusia-Turki. Pihak penandatangan, rezim Suriah di satu sisi dan faksi oposisi bersenjata di sisi lain, setuju untuk menghentikan semua serangan bersenjata, termasuk serangan udara, dan menghentikan serangan di daratan. Wilayah militer yang dikendalikan oleh ISIS dikecualikan dari kesepakatan tersebut.

Persetujuan gencatan senjata Ankara diikuti dengan tujuh putaran perundingan yang diadakan di Astana, ibu kota Kazakhstan, antara perwakilan Rusia, Turki, dan Iran sebagai negara-negara yang mensponsori perjanjian gencatan senjata Ankara. Rangkaian pertemuan tersebut, yang paling akhir adalah pada tanggal 30-31 Oktober 2017, lebih banyak dibahas, bersamaan dengan sejumlah kesepakatan lokal, sebagai cara untuk menetapkan zona bebas konflikdi provinsi Idlib dan daerah sekitarnya (Aleppo, Hama , dan Latakia), Homs utara, Ghouta Timur, dan bagian dari Daraa dan Quneitra di Suriah selatan. Selain itu, pembicaraan tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan memungkinkan pengungsi kembali ke daerah tersebut.

Sejak kesepakatan ini mulai berlaku, daerah-daerah yang disebut di atas terlihat mengalami penurunan tingkat pembunuhan yang relatif baik dan mencolok dalam kaitannya dengan bulan-bulan sebelumnya sejak Maret 2011. SNHR memperhatikan bahwa kesepakatan ini terwujud pada kehidupan warga sipil di sebagian besar wilayah yang termasuk dalam kesepakatan tersebut, sejak seorang pasien dapat pergi ke rumah sakit dan tempat medis, dan banyak anak kembali bersekolah setelah sebelumnya keluarga mereka mencegah mereka keluar dari rumah, dengan ketakutan terhadap keselamatan nyawa mereka sehubungan dengan pemboman yang berulang kali menargetkan sekolah, dan juga rumah sakit. Pasar menjadi lebih aktif, dan banyak layanan infrastruktur dipulihkan.

Meskipun demikian, pelanggaran tidak berhenti dilakukan, terutama oleh rezim Suriah, dan terutama karena pembunuhan di luar hukum dan, yang lebih mengerikan, kematian karena penyiksaan. Ini sangat menegaskan bahwa ada gencatan senjata semacam itu hanya di atas meja, formalitas saja, namun kejahatan yang tidak dilihat oleh masyarakat internasional, terutama Negara penjamin gencatan senjata, karena sejatinya tidak ada yang berubah.

Sebuah kesepakatan de-eskalasi dicapai di Ghouta Timur antara Jaish al Islam, sebuah faksi oposisi bersenjata, dan pasukan Rusia di bawah sponsor Mesir pada hari Sabtu, 22 Juli 2017, dan diikuti oleh sebuah kesepakatan serupa dengan faksi Failaq al Rahman yang juga mengikat kepada seluruh faksi di zona de-eskalasi di Ghouta Timur pada hari Rabu, 16 Agustus 2017. Meskipun demikian, aliansi Suriah-Rusia telah memulai serangan ganas ke daerah Ghouta Timur pada tanggal 14 November yang lalu. Kami merilis sebuah laporan, “Pemboman Barbar dan Pengepungan Ghouta Timur Sama Halnya Memvalidasi Putaran Jenewa yang Akan Datang”, yang mendokumentasikan pelanggaran paling menonjol oleh aliansi Suriah-Rusia antara 14-27 November 2017.

Sebagai Negara penjamin, Rusia harus menghormati kesepakatan yang mereka lakukan dan memberikan tekanan serius pada sekutu mereka, Suriah dan Iran, untuk menghentikan semua bentuk pembunuhan, pemboman, dan penyiksaan serta pembunuhan di dalam penahanan, dan mulai membebaskan tahanan, sebuah isu yang belum melihat kemajuan penting sejauh ini.

Kami, di SNHR, berharap bahwa kesepakatan zona de-eskalasi merupakan komitmen yang baik, sehingga menjadi fondasi yang lebih kuat di mana proses politik akan dibangun yang akan memenuhi keadilan bagi para korban, dan menahan semua pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran mereka; yang paling mendesak adalah kepada pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi mengerikan yang dihadapi Suriah: rezim penguasa saat ini yang telah melakukan kira-kira 90% dari semua pelanggaran terhadap rakyat Suriah.

The Syrian Network for Human Rights (SNHR) adalah organisasi hak asasi manusia independen yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politis atau partisan manapun. SNHR bekerja untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh tujuh aktor utama dalam konflik di Suriah.
SNHR telah mendokumentasikan korban sipil yang dibunuh oleh para pihak dalam konflik tersebut sampai batas tertentu, sedangkan korban bersenjata dibagi menjadi dua kategori:

– Korban dari oposisi bersenjata: SNHR menghadapi kesulitan karena banyak korban tewas di medan perang dan tidak berada di dalam perkotaan. Juga, kami tidak dapat memperoleh rincian seperti nama, gambar dan rincian penting lainnya karena keengganan pasukan oposisi untuk mengungkapkan informasi tersebut salah satunya atas alasan keamanan. Karena itu, sebenarnya jumlah korban jauh lebih besar dari yang tercatat.

– Korban dari pasukan rezim Suriah dan ISIS: Hampir tidak mungkin untuk mengakses informasi tentang korban semacam ini dan marjin kesalahannya jauh lebih tinggi karena tidak adanya metodologi yang berlaku dalam jenis dokumentasi ini. Pemerintah Suriah dan ISIS tidak menerbitkan, mengungkapkan, atau mencatat korban di pihaknya. Dari perspektif SNHR, statistik yang diterbitkan oleh beberapa kelompok pada kategori korban ini bersifat meragukan dan tidak didasarkan pada data aktual.

Oleh karena itu, SNHR hanya memasukkan korban sipil yang dibunuh oleh semua pihak dan membandingkannya. Laporan SNHR hanya mencakup jumlah korban tewas warga sipil yang terbunuh oleh tujuh pihak paling berpengaruh di Suriah:
• Pasukan rezim Suriah (tentara, polisi, milisi lokal, milisi asing Syiah)
• Pasukan Rusia
• Milisi Kurdi (terutama terdiri dari kekuatan Partai Demokrat,
sebuah cabang untuk Partai Buruh Kurdistan)
• Kelompok Islam ekstrimis
• Fraksi oposisi bersenjata (FSA)
• Pasukan koalisi internasional yang dikomandoi AS
• Pihak lain

SNHR telah mencatat pembunuhan terhadap 10.204 warga sipil, termasuk 2.298 anak dan 1.536 wanita pada tahun 2017, di tangan para pihak yang terlibat konflik di Suriah.

Pada tahun 2017, terdapat korban sipil tewas sejumlah 10.204 jiwa. Pihak pasukan pro-Rezim Suriah menjadi pihak yang paling banyak menewaskan korban sipil,sejumlah 4148 orang, atau setara 40%.

Dari statistik tersebut, SNHR mengambil kesimpulan bahwa pasukan aliansi Suriah-Rusia sebagai penyebab terbanyak tewasnya korban sipil, telah melanggar peraturan hukum hak asasi manusia internasional yang menjamin hak untuk hidup.

Petunjuk dan bukti, menurut ratusan kesaksian saksi mata, menunjukkan bahwa 90% setidaknya serangan mereka meluas juga ditujukan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil.
Semua ini secara alamiah telah menihilkan klaim pemerintah Suriah bahwa mereka memerangi “Al-Qaeda dan teroris”.

 

Sumber: www.iamsyria.org