Sama Saja, Amerika Serikat Juga Negara yang Dikendalikan Militer

Orang Amerika menganggap negara mereka berbeda dengan negara yang dipimpin oleh rezim militer. Namun, mereka hanya membodohi diri sendiri. Sejak pemerintahan federal diubah menjadi negara “keamanan nasional” setelah Perang Dunia II (tanpa amandemen konstitusi yang mengizinkan pergantian ini), Pentagon, CIA, dan NSA telah menjalankan pemerintahan, seperti di negara-negara yang diperintah oleh diktator militer.

Tentu saja, ilusi itu tetap dipertahankan. Ilusi yang tertanam dalam diri semua lapisan warga negara AS atau pemerintahan, di sekolah menengah dan perguruan tinggi: bahwa pemerintah federal terdiri dari tiga unsur independen (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, biasa disebut dengan trias politika) yang setara, yang bertanggung jawab atas pemerintahan.

Tapi itu hanya kepalsuan. Hanya bohong.

Memang benar bahwa pemerintah federal dulu terdiri dari tiga cabang. Tapi gagasan kuno itu hancur ketika pemerintah federal beralih kepada konsep yang dikenal sebagai “negara keamanan nasional” setelah Perang Dunia II. Meskipun dilakukan tanpa amandemen konstitusi, konversi tersebut secara efektif menambahkan unsur keempat ke dalam pemerintah federal, yaitu unsur keamanan nasional, yang terdiri dari NSA, CIA, dan Pentagon.

Penambahan unsur keempat itu secara fundamental mengubah konsep trias politika yang asli, terutama karena unsur keempat tumbuh dengan cepat menjadi unsur yang paling kuat. Alasannya karena pada akhirnya pemerintah membutuhkan kekuatan, dan unsur keempat adalah tempat bagi seluruh alat kekuatan berkumpul dalam struktur pemerintahan yang baru.

Seperti yang dikatakan oleh seorang profesor di bidang hukum, Michael Glennon, dalam bukunya National Security and Double Government, hasilnya adalah sebuah pemerintahan federal di mana militer, CIA, dan NSA bertanggung jawab menjaga dan mengatur pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang menyerukan kekerasan. Tapi mereka mengizinkan tiga unsur lainnya untuk mempertahankan ilusi yang mereka tanggung bersama, termasuk secara berkala berjalan seiring dengan keputusan politik tiga unsur lainnya, untuk membuat orang Amerika berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, sama seperti sebelumnya.

Kita berkaca dari sistem penjara, dan penyiksaan CIA di Teluk Guantanamo, Kuba. Mereka mengaturnya dengan tujuan membangun tempat untuk menahan orang dan melakukan apapun yang mereka inginkan, tanpa campur tangan yudisial. Guantanamo adalah mimpi-nyata bagi militer dan CIA. Seandainya saja Amerika berhenti memanjakan penjahat, akhirnya kita bisa mendapatkan kembali ketertiban dan stabilitas di tanah kita. Guantanamo akan menjadi contoh, model mereka untuk Amerika Serikat dan dunia, yang mengajarkan cara untuk berurusan dengan penjahat.

Model seperti itu, seperti yang kita ketahui sekarang, melibatkan penculikan, sayembara, penyiksaan, penahanan tanpa batas waktu, tidak ada pengacara pembela, penolakan penjelasan tuntutan, penggunaan bukti yang tidak cukup valid, penggunaan bukti yang didapat melalui penyiksaan, penyangkalan atas proses hukum , dan pelanggaran lainnya terhadap prosedur peradilan pidana yang mengingatkan kembali perjanjian Magna Carta pada tahun 1215.

Bertentangan dengan apa yang selalu dijelaskan oleh Pentagon, CIA dan mitra mereka dalam media massa arus utama yang telah lama dipelihara, terorisme adalah tindak pidana, bukan tindakan perang. Jika Anda tidak mempercayai saya, lihatlah kitab hukum AS (The US Code of Law). Di situlah semua kejahatan terdaftar. Anda akan melihat bahwa terorisme sebenarnya merupakan tindak pidana.

Sebagai alternatif, pergilah ke ruang pengadilan federal manapun di negeri di mana penuntutan pidana federal untuk terorisme diadakan. Tanyakan kepada hakim mengapa dia menahan tuntutan semacam itu. Dia akan mengatakan bahwa itu karena terorisme adalah tindak pidana.

Pusat penjara dan penyiksaan milik Pentagon-CIA di Kuba tidak mau mememperhatikan fakta tersebut. Ini berarti bahwa CIA dan Pentagon sekarang memasuki dunia bisnis “penegakan hukum”, yang memungkinkan mereka menghukum orang-orang yang mereka yakin bersalah melakukan terorisme.

Sekarang, mari kita berpaling kepada Presiden Obama, presiden yang berjanji untuk menutup fasilitas penahanan kejam milik Pentagon-CIA ini. Dia membuat sumpah itu pada awal masa kepresidenannya, atau bahkan sebelumnya.

Obama adalah presiden dua periode. Itu berarti ia memiliki masa 8 tahun di Gedung Putih. Saat Obama menjabat, dia masih belum memenuhi sumpahnya. Penyiksaan Pentagon-CIA, penahanan tanpa ujung, di Guantanamo masih terbuka. Dan sekarang pun masih.

Reaksi pendukung Obama dan pers mainstream? “Oh, Presiden Obama yang malang. Maksudnya bagus. Dia benar-benar ingin menutup Guantanamo. Dia tidak bisa melakukannya sebelum masa jabatannya 8 tahun berakhir.”

Apa? Hei, orang ini adalah panglima tertinggi. Bukan rakyat biasa, tapi pemegang kekuatan militer dan para-militer pemerintah. Itu berarti bahwa dia adalah pejabat tertinggi pemegang kebijakan. Dengan demikian, dia bisa memberikan perintah kepada semua orang di bawahnya. Dalam struktur militer, atasan memberi perintah dan petugas bawahan mematuhi dan melaksanakan perintah.

Itu berarti bahwa seharusnya Obama, sebagai panglima tertinggi, bisa dengan mudah mengeluarkan perintah kepada bawahan militernya: “Tutuplah Guantanamo. Sekarang!”

Tapi bukan itu yang terjadi. Pentagon dan CIA jelas tidak akan membiarkan Obama mengeluarkan perintah itu. Dan Obama mengerti bahwa jika dia melakukannya, ia yakin bahwa mereka tidak akan mematuhinya.

Lalu Apa? Beberapa pendukung Obama mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan Kongres karena Kongres mengeluarkan sebuah undang-undang yang melarang presiden membawa tahanan Gitmo ke Amerika Serikat.

Tapi Obama adalah presiden. Dia bisa saja memveto undang-undang itu. Dan bahkan jika hak veto diganti, dia tidak perlu membawa narapidana ke Amerika Serikat. Sebagai komandan militer dan CIA, dia bisa saja mengatakan, “Tutup dan lepaskan semuanya.”

Bagaimanapun, begitulah sistem konstitusional reguler AS, yang prinsip-prinsipnya ditolak oleh CIA dan Pentagon. Pejabat pemerintah harus membuktikan tuduhan kepada seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, dan mempidananya dalam jangka waktu yang wajar atau mereka harus membebaskannya.
Lanjutkan ke halaman selanjutnya….