Proyek Kontra-Terorisme Amerika Membahayakan Wilayah Sahel

Wilayah Sub-Sahara, atau yang biasa disebut dataran Sahel, di Afrika, telah lama menjadi daerah strategis untuk kebijakan luar negeri Amerika. Sampai pertengahan tahun 2000-an, keterlibatan Amerika di wilayah ini bersifat sporadis dan terbatas pada wilayah konflik Perang Dingin atau krisis kemanusiaan. Namun, kematian empat tentara baret hijau AS di Oktober lalu, dan lima tentara lokal Niger di Niger telah membuka tabir kehadiran militer AS di Afrika. Saat ini, AFRICOM, komando militer AS yang bertanggung jawab atas Afrika, mengawasi kegiatan sekitar 6.000 tentara di benua tersebut, dimana lebih dari 800 berbasis di Niger.

Terpisah dari markas besar di Camp Lemmonier di Djibouti, Amerika Serikat memelihara selusin atau lebih pangkalan militer, atau “lokasi keamanan kooperatif”, yaitu pangkalan militer semi permanen di Afrika. Operasi di Afrika ini akan segera membelanjakan anggaran senilai  100 juta dolar di kota Agadesz di Nigeria tengah untuk menjadi basis dan mendukung operasi pesawat tak berawak.

Kehadiran tentara AS di Afrika ini bukanlah hal baru dan rahasia, tapi tidak dipublikasikan dengan baik. Kehadiran tentara AS mencakup berbagai misi, mulai dari bantuan keamanan hingga operasi kontraterorisme. Kegiatan AFRICOM juga menyasar ke daerah yang biasanya menjadi basis layanan agensi pemerintah AS seperti kesehatan masyarakat, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pentagon telah mengindikasikan bahwa hal itu bertujuan untuk mengintensifkan operasi terkait usaha kontraterorisme di benua ini. Termasuk melonggarkan aturan untuk memungkinkan “penargetan berbasis status” yang memberi wewenang untuk membunuh “tersangka teroris” meskipun tidak ada ancaman yang sedang diberikan, atau direncanakan olehnya.

Pemerintah Amerika dan Niger telah menyetujui penggunaan drone di negara ini, berbeda dengan aktivitas drone AS sebelumnya, yang terbatas pada misi pengintaian. Kebijakan semacam itu akan menjadi kontraproduktif dan sangat tidak stabil, karena sebagian besar didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang dinamika politik dan konflik di wilayah ini.

Amerika Serikat juga sangat berlebihan dalam menurunkan kemampuan pasukannya, atau aktor eksternal lainnya, untuk memperbaiki stabilitas regional dan tata pemerintahan yang baik. Akhirnya, kebijakan tersebut menimbulkan masalah moral yang serius dengan meremehkan hubungan antara elit lokal dan nasional dan konstituen domestik mereka.

Pertama, kebijakan kontraterorisme Amerika di Sahel didasarkan pada pandangan tentang ancaman yang sangat sederhana dan terlalu berfokus pada keamanan dan stabilitas regional. Dataran Sahel bukanlah wilayah yang tak bertuan, yang rentan terhadap infiltrasi jihad global. Meskipun beberapa kelompok bersenjata telah mengadopsi ideologi jihad, perkembangan kelompok ini tetap merupakan bagian dari fenomena lokal. Penyebab utama konflik dalam banyak kasus adalah perilaku aktor negara, bukan kehadiran jihadis asing.

Konflik bersenjata di kawasan ini merupakan produk langsung dari marginalisasi politik dan ekonomi, serta represi terhadap masyarakat lokal. Kelompok jihad yang beroperasi di wilayah ini, bahkan yang berafiliasi dengan organisasi internasional seperti al-Qaeda dan ISIS, berhubungan langsung dengan pemberontakan lokal melawan otoritas negara yang mengeksploitasi kawasan ini tapi mengasingkan penduduknya. Khusus untuk kumpulan kelompok-kelompok lokal ini, jihad tidak begitu penting.

Terorisme bukanlah cara pandang yang tepat untuk memahami kekerasan di Sahel, dan juga kontraterorisme bukan merupakan kebijakan yang tepat. Melihat konflik di wilayah ini sebagai bagian dari “perang melawan teror” global adalah kebodohan kebijakan era Perang Dingin yang memandang sejumlah besar konflik lokal dan regional dalam istilah Timur-Barat yang bersifat global.

Sebagian besar kelompok jihad dan kelompok bersenjata lainnya di Sahel adalah gerilyawan. Keberhasilan dan pertumbuhan mereka muncul dari strategi yang diterapkan di kawasan ini untuk mempertahankan tatanan politik yang menguntungkan elit nasional.

Kelompok bersenjata di Sahel akan terus menggunakan terorisme, di antara bentuk kekerasan lainnya, sebagai strategi politik selama negara-negara di sana terus memerintah seperti sekarang ini. Misalnya, ketidakmampuan dan keengganan negara Mali untuk mengelola konflik lahan dan ladang rumput penggembalaan, dikombinasikan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang brutal oleh pasukan keamanan pemerintah, telah memicu konflik besar di Mali tengah. Hal ini telah memberikan kesempatan bagi kelompok jihad dan kelompok bersenjata lainnya untuk menetapkan diri mereka sebagai alternatif yang untuk menentang otoritas negara.

Operasi kontraterorisme, yang semakin diperluas, tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubah dinamika ini. Operasi ini bahkan mungkin menjadi bumerang dengan mengasingkan individu dan kelompok kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik lokal dan nasional. Amerika Serikat dan Prancis, yang terlibat di wilayah ini dengan Operasi Barkhane, sebuah operasi militer berskala besar yang bertujuan untuk menstabilkan negara-negara regional, harus mengakui hal ini.

Kedua, pembuat kebijakan Amerika harus memahami bahwa pelaku militer eksternal pada dasarnya terbatas pada kemampuan mereka untuk melakukan intervensi secara konstruktif, dan seringkali memperburuk keadaan. Berbagai upaya bantuan keamanan telah memberikan contoh bagus tentang bagaimana intervensi militer ini gagal, terutama di Afrika.

Sebagian karena fokus mereka yang sering kali sempit dan teknis pada pelatihan dan peralatan dengan mengorbankan strategi politik yang lebih luas. Kalahnya Tentara Mali pada tahun 2012, meski ada bantuan dan pelatihan keamanan Amerika yang signifikan, adalah contoh utama. Upaya pelatihan Prancis dan Eropa berikutnya di negara ini juga hanya menghasilkan kemampuan yang terbatas.

Upaya untuk melatih tentara negara setempat tidak dapat mengatasi konflik yang pada akhirnya merupakan masalah politik yang terkait dengan identitas nasional, legitimasi negara, dan distribusi sumber daya. Paling banter, bantuan keamanan mungkin menawarkan perbaikan secara terbatas, tapi juga bisa membuat kerugian. Di sebagian besar Mali, terutama di utara, pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara nasional sering dipandang dengan curiga, jika bukan permusuhan.

Dengan hanya meningkatkan kapasitas operasional tentara, tidak banyak yang bisa mengubah hal ini: Unit yang lebih baik, tanpa adanya proses dan pengawasan politik yang jelas, mungkin hanya menjadi penindas yang lebih baik. Misalnya, di Chad, bantuan Prancis telah membantu menciptakan milisi lokal yang berfungsi sebagai penjaga keamanan negara dengan catatan hak asasi manusia yang mengerikan. Meskipun demikian, Chad tetap menjadi salah satu mitra utama Prancis, dan juga menjadi mitra penting dalam upaya kontraterorisme Amerika, meskipun pemerintahan Trump mengeluarkan travel ban.

Di Niger, efektivitas bantuan keamanan Amerika terancam oleh krisis serius hubungan sipil-militer. Presiden Niger, Mahamadou Issoufou, telah menuduh tentara melakukan sebuah usaha kudeta pada tahun 2015. Dia kemudian membersihkan atau meminggirkan sebagian besar senior perwira militer yang dia tuduh berkolaborasi dengan mantan Perdana Menteri Hama Amadou.

Pada saat yang sama, perang Niger melawan Boko Haram dan kelompok bersenjata lainnya telah menyebabkan membengkaknya anggaran pengeluaran pertahanan. Pembengkakan anggaran ini telah berlipat lima kali lipat sejak 2012, dari  73,1 juta dolar menjadi lebih dari 370 juta dolar pada 2016, senilai 11 persen dari anggaran negara. Pada 2017 ini, anggaran meningkat menjadi 15 persen. Peningkatan belanja pertahanan telah disertai oleh tingkat korupsi yang rumit, yang telah merampas anggaran unit peralatan tempur yang dibutuhkan.

Selanjutnya, sebuah survei tahun 2016 menunjukkan bahwa banyak pihak di dalam dinas militer dan keamanan Nigerien, dari semua jajaran, membenci kehadiran tentara Amerika dan Prancis. Hal ini dapat memperparah ketegangan antara tentara dan otoritas sipil di negara yang telah mengalami empat kali kudeta militer. Kejadian tersebut harus menjadi pertimbangan bagi kebijakan AS, karena mereka bertujuan menjadikan Niger sebagai pusat dari upaya bantuan keamanan regional.

Akhirnya, komitmen Amerika untuk melawan terorisme di Sahel menimbulkan masalah moral. Tanggung jawab penjagaan keamanan yang seharusnya dilakukan oleh rezim, justru pada praktiknya merupakan penyebab utama konflik. Dukungan eksternal mendorong orang-orang lokal yang kuat untuk menghindari reformasi yang diperlukan untuk menghilangkan konflik.

Selama para pemimpin-pemimpin negara tersebut tahu bahwa kelangsungan hidup rezim mereka merupakan prioritas bagi Barat, mereka memiliki tidak akan mengubah perilaku mereka. Sebaliknya, uang dan sumber daya lainnya yang berasal dari “perang melawan teror” memberikan alternatif yang menguntungkan untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal dan regional.

Chad memberikan contoh ilustratif. Negara ini telah menyelenggarakan sejumlah latihan militer penting yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, menerima bantuan keamanan AS, berbagi informasi intelijen, dan memainkan peran kunci dalam upaya internasional untuk memerangi Boko Haram. Semua ini telah membuat diktator Chad, Idriss Déby, menjadi seorang mitra Barat yang penting. Sayangnya, rezimnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, kekerasan bersifat endemik, dan Déby telah secara efektif menggunakan bantuan keamanan internasional untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya.

Di Niger, meski bisa dianggap lebih demokratis daripada Chad, aktor eksternal, termasuk Amerika Serikat, juga dapat merusak efektivitas mekanisme mediasi yang sebelumnya membuat negara ini lebih damai daripada negara tetangganya.

 

Baca halaman selanjutnya: Amerika dan Barat Harusnya Membatasi Operasi Militer di Sahel