Laporan ICG tentang Bangladesh: Politik Memanas dan Mencatut Isu Terorisme

Lembaga pemikir International Crisis Group (ICG) merilis laporan barunya yang berfokus pada Bangladesh. Laporan berjudul “Countering Jihadist Militancy in Bangladesh” ini dirilis pada tanggal 28 Februari 2018. Dengan tebal 28 halaman, laporan ini terdiri dari 8 bab. Lembaga yang bermarkas di Belgia ini memaparkan tentang potensi konflik di Bangladesh menjelang diadakannya pemungutan suara pada bulan Desember mendatang.

ICG menyoroti polarisasi politik yang terjadi di negara tersebut. Kesewenangan pemerintah Bangladesh dalam mengambil tindakan represif terhadap lawan politiknya telah melampaui batas dengan cara berlindung di balik kampanye melawan ekstremis jihadis.

Berikut ini adalah terjemahan dari Executive summary laporan tersebut

Temuan Penting 

Apa yang baru?

Dua kelompok, Jamaatul Mujahidin Bangladesh dan Ansarul Islam, mendominasi lanskap jihad di Bangladesh hari ini. Serangan demi serangan sejak tahun 2013 telah menargetkan aktivis sekuler, intelektual dan orang asing, serta agama minoritas dan sektarian. Liga Awami yang merupakan partai berkuasa telah mempolitisasi ancaman tersebut; tindakan keras terhadap saingannya telah merongrong upaya untuk mengganggu perekrutan dan serangan para jihadis.

Kenapa ini terjadi?

Politik permusuhan dari pemerintah Bangladesh telah berperan dalam kebangkitan jihadis. Negara tersebut menghadapi kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas gelombang kekerasan sebelumnya dengan berkaca dari beberapa keberhasilan tahun 2004 sampai 2008. Selanjutnya, terutama sejak pemilihan umum Januari 2014 yang kontroversial, perpecahan politik yang pahit telah membuka kembali ruang bagi bentuk-bentuk baru aktivisme jihadis.

Mengapa penting untuk diperhatikan?
Sebuah jeda dalam kekerasan dalam beberapa bulan terakhir mungkin hanya merupakan penyelesaian sementara. Dengan datangnya pemungutan suara menjelang bulan Desember, politik bisa menjadi lebih beracun. Tekanan terus-menerus pemerintah terhadap partai Nasionalis Bangladesh yang menjadi oposisi, dan tindakan kekerasan pada kelompok seperti Jamaat-e-Islami, berisiko melemahkan sumber daya dalam upaya untuk mengganggu jihadis.

Apa yang harus dilakukan?
Daripada mengandalkan serangan secara acak, termasuk dugaan pembunuhan di luar proses hukum dan penahanan paksa, pemerintah harus menerapkan strategi kontra-terorisme yang dilakukan dalam peradilan pidana yang telah direformasi dan pengumpulan informasi intelijen yang lebih baik. Alih-alih melakukan tindakan represif terhadap saingan politiknya, pemerintah Bangladesh harus membentuk konsensus sosial dan politik yang luas mengenai bagaimana menghadapi ancaman tersebut.

 

Executive Summary

Seiring polarisasi politik di Bangladesh yang sedang mencapai puncak tertinggi dan kelompok jihad lokal yang menjalin hubungan dengan gerakan transnasional, kondisi saat ini sudah matang untuk membentuk gerakan militansi baru yang dapat mengancam keamanan negara dan toleransi beragama di Bangladesh. Dua kelompok militan Islam, Jamaatul Mujahidin Bangladesh (JMB) dan Ansarul Islam, mendominasi ranah jihad hari ini; faksi pertama (JMB) tampaknya pernah memiliki hubungan konsolidasi dengan Islamic State (ISIS) sementara faksi yang terakhir (Ansarul Islam) berafiliasi dengan cabang al-Qaeda di Asia Selatan.

Keduanya telah melakukan serangkaian serangan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa di antaranya menargetkan aktivis sekuler, dan kelompok minoritas lainnya di Bangladesh. Liga Awami yang berkuasa telah mempolitisasi ancaman tersebut. Tindakan kerasnya terhadap saingan politik telah menguras sumber daya dari upaya negara tersebut untuk mengganggu aktivitas jihadis. Sebagai gantinya, seharusnya pemerintah Bangladesh berinvestasi dalam memperkuat kemampuan pasukan keamanan dan peradilan dan membangun konsensus politik tentang bagaimana mengatasi ancaman tersebut.

Sejarah jihadisme di negara ini bermula pada akhir 1990-an, saat veteran pejuang anti-Soviet di Afghanistan kembali ke Bangladesh. Gelombang kekerasan pertama, yang melibatkan dua kelompok, Harkatul Jihad al-Islami Bangladesh dan JMB, mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 2005, ketika kelompok JMB melakukan peledakan bom secara terstruktur rapi di 63 dari 64 distrik di negara tersebut. Pemerintah Bangladesh kemudian mengambil tindakan dengan menargetkan para pemimpin JMB, namun kelompok tersebut telah bangkit kembali, walaupun dalam bentuk baru. Kelompok lain, Ansarul Islam (atau Ansar), juga muncul, sementara itu sebuah sempalan JMB – yang dijuluki “neo-jamaah mujahidin” oleh badan penegak hukum – menyebut dirinya sebagai Islamic State of Bangladesh dan telah mengirimkan pejuang ke Irak dan Suriah.

Ansarul Islam menggambarkan dirinya sebagai pembela Islam dari mereka yang, dalam pandangan pemimpinnya, secara eksplisit menyerang agama tersebut. JMB, di sisi lain, telah membuat daftar musuh yang lebih panjang: mereka menganggap simbol-simbol negara sekuler dan siapa pun yang tidak memiliki interpretasi yang sama  tentang Islam, adalah sebagai target yang sah.

Polisi Bangladesh menuduh bahwa JMB telah berperan dalam serangan yang diklaim oleh ISIS pada tokoh masyarakat dari kelompok minoritas dan fasilitas keagamaan dan acara, termasuk masjid Ahmadi, tempat suci kaum sufi, kuil Buddha dan Hindu, dan festival Syiah. Serangan di sebuah kafe di Dhaka pada 1-2 Juli 2016 yang menewaskan lebih dari dua puluh orang, kebanyakan orang asing, tampaknya melibatkan kerjasama antara berbagai kelompok, termasuk siswa madrasah yang berbasis di pedesaan dan pemuda perkotaan elit.

Politik nasional Bangladesh yang kontroversial telah memainkan peran dalam memungkinkan kebangkitan jihadis. Ansarul Islam menemukan fase kebangkitan awalnya dalam pengadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Liga Awami pasca-2010 terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan perang, yang dilakukan pada perang kemerdekaan 1971. Pengadilan tersebut, yang menargetkan pemimpin senior partai Islam terbesar Jamaat-e-Islami (JeI), mendorong munculnya banyak kritikan karena melanggar proses hukum, kurang transparan, dan melibatkan intimidasi dan pelecehan terhadap pengacara dan saksi pembela.

Penuntutan tersebut digunakan untuk menghancurkan JeI, sekutu dekat saingan politik utama Liga Awami, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dan untuk mendiskreditkan BNP itu sendiri. Pemerintah memprovokasi kemarahan yang meluas di kalangan kelompok Islam, yang sebagian besar diekspresikan melalui demonstrasi massa, bukan kekerasan jihad. Namun Ansarul Islam, yang menggambarkan persidangan tersebut sebagai serangan terhadap Islam, merekrut pemuda kota dan berpendidikan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, dan melakukan serangan brutal terhadap aktivis sekuler dan aktivis blogger yang telah menyuarakan tuntutan hukuman keras bagi tokoh-tokoh JeI yang diadili.

Secara tidak langsung, polarisasi politik juga telah memberi kontribusi pada pertumbuhan militansi. Marginalisasi BNP melalui pembusukan bermotif politik dan kriminalisasi lainnya atas pemimpinnya, termasuk kriminalisasi ketua partai, Khaleda Zia, yang pada 8 Februari 2018 lalu diganjar hukuman lima tahun atas korupsi, dan JeI, melalui pengadilan atas kejahatan perang dan pelarangan partisipasinya dalam pemilihan umum, telah menghilangkan persaingan dan esensi demokrasi di Bangladesh dan menumbuhkan bibit jihadis.

Pembersihan simpatisan BNP dan JeI dari angkatan bersenjata telah membangkitkan permusuhan di beberapa kalangan militer terhadap Liga Awami, yang dianggap sebagai momentum berharga oleh para jihadis. BNP, pada bagiannya, kadang-kadang menggunakan kekerasan atau kadang juga dilakukan oleh kelompok pendukungnya, memperdalam perpecahan.

Masuknya ratusan ribu Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine, Myanmar, pada Agustus-Desember 2017 juga menimbulkan masalah keamanan bagi Bangladesh. Kelompok jihad, termasuk ISIS dan militan Pakistan, telah merujuk pada situasi Rohingya dalam upaya untuk memobilisasi dukungan. Namun, untuk saat ini, sedikit yang menunjukkan bahwa para pengungsi sangat rentan terhadap perekrutan jihad. Tanggapan Bangladesh terhadap tragedi kemanusiaan tersebut harus berfokus terutama bukan pada kontra-terorisme namun juga untuk memberikan dukungan bagi para pengungsi dan upaya melipatgandakan upaya untuk meredakan gesekan potensial antara mereka dan masyarakat tuan rumah.

Tanggapan negara terhadap gelombang kekerasan jihad selama beberapa tahun terakhir terutama mengandalkan kekuatan yang tumpul dan tidak terarah, termasuk dugaan penahanan paksa dan pembunuhan di luar hukum. Taktik semacam itu telah menyingkirkan sejumlah besar jihadis dan kelompok militan yang lemah. Tapi aksi pemerintah tersebut justru merusak usaha intelijen.

Pejabat keamanan khawatir terhadap kemampuan gerakan jihad untuk merekrut, menggalang dana dan melakukan operasi akan tetap utuh. Pemerintah membuat keadaan menjadi lebih buruk, pemimpin Liga Awami telah mengeksploitasi ancaman untuk mendiskreditkan BNP dan JeI lebih jauh, menuduh mereka terlibat dalam serangan berskala besar. Pemerintah terus menggunakan pasukan keamanan untuk menargetkan lawan-lawannya. Tampaknya mereka termotivasi oleh rasa haus kemenangan dalam pemilihan umum bulan Desember 2018.

Tahun lalu serangan mereda, yang membuat oposisi politik arus utama kemungkinan akan bermain ke tangan kelompok jihad. Kepolisian dan pengadilan akan terus berjuang dengan pekerjaan investigasi terperinci yang diperlukan untuk mengacaukan jaringan yang sekarang tidak hanya memanfaatkan siswa madrasah dan keluarga mereka di daerah pedesaan yang kekurangan, tetapi juga memberi hak istimewa kepada murid-murid di perkantoran yang lebih kaya.

Sementara Liga Awami tampaknya sedikit cenderung melakukan manuvernya menjelang pemungutan suara tahun ini, membalikkan polarisasi yang menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi para jihadis dan membangun konsensus politik tentang bagaimana mengatasi masalah tersebut. Berinvestasi pada polisi dan peradilan profesional, kemungkinan merupakan prasyarat dari mencegah kekerasan jihad lebih lanjut. Tanpa perubahan, tentu saja – dan terutama jika pemilihan bulan Desember memicu krisis yang serupa dengan pemilihan sebelumnya – negara tersebut dapat menghadapi kebangkitan jihad lainnya.

 

Sumber:  crisisgroup