AS Mengakui Perannya Dalam Mempengaruhi Hasil Pemilu di Negara Lain

Campur tangan politik di negara lain telah lama dilakukan AS dengan alasan Promosi demokrasi. Kebiasaan campur tangan tersebut  telah lama menjadi salah satu karakter kebijakan luar negeri favorit pemerintah AS. Rencana pemerintahan Trump untuk mengurangi dana bagi ‘misi demokratisasi’ banyak dikecam seolah-olah merupakan awal dari Zaman Kegelapan era baru. Bila ditelisik lebih lanjut ini adalah langkah baik bagi AS yang selama ini mempromosikan Demokrasi palsu.

Pemerintah AS telah lama ikut campur dalam banyak pemilihan umum di banyak negara di seluruh dunia. AS telah ikut campur – biasanya secara diam-diam – di lebih dari 80 pemilihan asing sejak Perang Dunia Kedua untuk memenangkan kandidat pilihannya. Bukankan ini demokrasi palsu, karena yang terpilih adalah pilihan pemeritah AS bukan pilihan rakyat.

Mantan kepala CIA, James Woolsey saat ditanya bulan lalu di Fox News, apakah pemerintah AS terus mencampuri dan  ikut bermain dalam pemilihan negara lain? Woolsey menjawabnya sambil tersenyum dan berkata: “Hanya untuk tujuan yang sangat baik. Demi kepentingan demokrasi.” Jelas, demokrasi dianggap tidak berjalan jika ada kandidat yang didukung AS kalah dalam pemilihan (election).

Sebuah lembaga bernama, National Endowment for Democracy (NED) adalah alat andalan AS untuk campur tangan politik AS di luar negeri, dan Trump mengusulkan untuk memangkas anggarannya sebesar 60 persen, dari $ 170 juta menjadi $ 67 juta. Ketika Kongres membentuk badan tersebut pada tahun 1983, ia melarang NED dan penerima hibahnya untuk secara langsung membantu kandidat politik di negara sasaran. Namun undang-undang tersebut menahan NED seefektif pembatasan Amandemen Keempat atas penelusuran tanpa syarat yang melibatkan Badan Keamanan Nasional.

(Baca juga:  Tiga Mitos Ini Jadi Dalih Amerika Untuk Terus Menggunakan Kekerasan)

NED diketahui telsh ikut campur dalam pemilihan di Prancis , Panama , Kosta Rika , Nikaragua , Cekoslowakia , Polandia , dan banyak negara lainnya. Operasi NED juga telah memicu usaha kudeta berdarah di Venezuela dan Haiti ; juga membantu menggulingkan pemerintah terpilih di Ukraina pada tahun 2014 dan memicu perang sipil yang sedang berlangsung.

CIA dan NED telah bekerja sama untuk memperburuk bencana kebijakan luar negeri terbesar AS abad ini. Setelah CIA secara diam-diam membiayai faksi pro-AS untuk pemilihan parlemen Irak pada tahun 2005, Presiden NED Carl Gershman memuji hasilnya sebagai “salah satu peristiwa besar dalam sejarah demokrasi.” Namun permusuhan yang dipicu oleh pemilihan yang dicurangi tersebut memicu bencana perang di Irak yang telah memakan banyak korban tewas bagi tentara Amerika dan terutama rakyat sipil Iraq.

Filsuf Hannah Arendt mencatat bahwa selama Perang Vietnam, kebijakan ” kebohongan ” pemerintah AS hampir tidak pernah ditujukan kepada musuh, tetapi untuk propaganda di dalam negri dan terutama untuk tujuan menipu Kongres. “Demikian pula, NED ada untuk memberikan penolakan kepada politisi Amerika atas campur tangan mereka di luar negri.

Gershman menggambarkan NED sebagai organisasi “swasta dan non-pemerintah” – seolah-olah miliaran dolar pajak secara misterius muncul di pundi-pundi melalui Kongres selama beberapa dekade. Hal ini biasanya dilalui dengan media Amerika yang patuh tapi beberapa orang di negara lain kadang kala mendeteksi dan mencium aroma kecurangan tersebut. Contohnya ketika Gershman secara terbuka menyerukan untuk menyingkirkan pemimpin terpilih seperti Vladimir Putin dari Rusia.

(Baca juga:  Bagaimana Demokrasi Mengalami Kematiannya?)

NED memberikan sebagian besar anggarannya kepada dua kelompok politik. Institut Republikan Internasional telah didanai untuk operasi politik di seluruh dunia. Senator John Mc Cain (R-Ariz.), Ketua Institute kebijakan jangka panjang, menyatakan pada tahun 1997: ” Ketika kami mendukung oposisi demokratis di Albania dengan dana 12 Jeep Cherokees dan mereka memenangkan sebuah pemilihan, saya sangat bangga.”

National Democratic Institute juga menggunakan dana NED untuk bermain di luar negeri. Ketika menjadi ketua, Madeline Albright, juga menjadi sekretaris negara selama pemerintahan Clinton, dia mengucapkan apa yang selalu menjadi sorotan bagi campur tangan AS: ” Kami adalah bangsa yang tak terpisahkan. Kami berdiri tegak dan kami melihat lebih jauh dari negara lain ke masa depan.”

Usulan Presiden Trump untuk pengurangan anggaran (yang juga memangkas dana promosi demokrasi di lembaga lain) memicu kemarahan sudah dapat diprediksi. Dewan Hubungan Luar Negeri, Stewart Patrick menyesalkan usulan tersebut pekan lalu di The Hill : “pemerintahan Trump akan menghancurkan kredibilitas Amerika Serikat sebagai pembela kebebasan di seluruh dunia.” Namun kenyataannya pemerintah AS sudah mengalami krisis  sebagai “pembela kebebasan” kecuali di kalangan penjilat kebijakan luar negeri AS.

Demokrasi bisa menjadi hal yang tampak indah tapi agresi ke negara lain atas nama demokrasi tidak akan menyenangkan. Presiden Obama menyerukan demokrasi untuk membenarkan pemboman Libya, sehingga negara tersebut larut dalam kekacauan. Mempromosikan demokrasi juga merupakan salah satu alasan Obama dan pemerintah AS memicu perang Suriah, yang telah menyebabkan ratusan ribu orang tewas.

(Baca juga:  Mengupas Campur Tangan Amerika Dalam Perpolitikan Timur Tengah)

Interfensi AS telah mengganggu setiap pemilihan di negara yang disentuhnya. Politik Amerika terus digoncang oleh iklan Facebook dan Twitter yang dibiayai Rusia dari satu setengah tahun yang lalu. Kegemparan yang tak henti-hentinya ini akan membantu orang Amerika menyadari bagaimana intervensi AS dalam pemilihan di luar negri dapat mencemari iklim politik setempat.

Sayangnya, banyak warga Washington dibutakan oleh rasa bangga diri. Presiden Institut Demokratik Nasional Kenneth Wollack menyatakan bahwa menyamakan intervensi AS dan Rusia dalam pemilihan luar negeri adalah seperti ” membandingkan seseorang yang memberikan obat yang menyelamatkan nyawa dan seseorang yang membawa racun mematikan.” Namun krisis ini menggambarkan betapa mudahnya ‘ramuan’ yang diklaim terapeutik (berefek baik/terapi) dapat membuahkan pembantaian yang mengerikan.

Demokrasi bisa jadi memberikan perbaikan besar dalam pemerintahan di beberapa negara. Namun penyuapan, pembekuan, dan pemboman adalah cara yang buruk untuk mengekspor demokrasi kebebasan. Dapatkah politisi Washington dan para pemegang kebijakan menjelaskan mengapa pemerintah AS berhak mendapatkan hak veto atas pemilihan di tempat lain di Bumi? Jika tidak, sekarang saatnya untuk mengakhiri omong kosong soal demokrasi dan kebebasan.

Sumber: thehill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *