Mempertanyakan Legalitas Penjualan Senjata Amerika ke Arab Saudi

Amerika Serikat telah melakukan bisnis bernilai miliaran dolar atas penjualan senjata ke negara-negara yang berpartisipasi dalam koalisi pimpinan Arab Saudi, yang melakukan perang di Yaman, melawan aliansi Houthi. Koalisi Arab Saudi ini telah berkontribusi pada salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Upaya untuk menghentikan bantuan AS kepada koalisi pimpinan Arab Saudi, yang dipimpin oleh anggota Kongres AS yang prihatin dengan jumlah korban sipil dari serangan udara koalisi, telah gagal.

Baru-baru ini, penjualan senjata dihentikan sementara saat Senator Bob Corker, ketua Komite Hubungan Luar Negeri di Senat AS, mencegah penjualan peralatan militer mematikan ke semua anggota Dewan Kerjasama Teluk (termasuk Arab Saudi), dalam upaya untuk mendorong mereka menyelesaikan perselisihan internal, yang tidak terkait dengan konflik di Yaman. Tapi Corker telah menangguhkan pencegahan itu pada 8 Februari, sehingga membuka kembali pintu bagi penjualan senjata.

Pada bulan Juni 2017, Amerika Serikat mengumumkan program pelatihan senilai $ 750 juta untuk pasukan militer Arab Saudi, yang dibayar oleh Arab Saudi, yang akan mencakup “subyek-subyek seperti pencegahan munculnya korban sipil, hukum konflik bersenjata, perintah dan kontrol hak asasi manusia”. Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa mereka telah menerima jaminan dari pemerintah Saudi bahwa mereka akan berusaha mengurangi korban sipil. Meskipun demikian, hanya ada sedikit bukti bahwa laju korban sipil telah melambat. Sidang Panel Ahli PBB untuk Yaman mendokumentasikan delapan serangan terpisah telah menewaskan warga sipil pada paruh kedua tahun 2017.

Pada Mei 2017, di tengah perdebatan mengenai proposal kongres untuk menghentikan penjualan senjata, lembaga pemantauan hak asasi manusia milik American Bar Association (ABA) mengirim laporan yang dibuat oleh profesor hukum dari Vanderbilt University, Michael A. Newton, kepada Senat dengan alasan bahwa “penjualan senjata lebih lanjut telah dilarang atas dasar Undang-undang Kontrol Ekspor Senjata [AECA] dan Undang-undang Bantuan Asing [FAA] sampai Kerajaan Arab Saudi mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan kepatuhan dengan hukum internasional dan Presiden menyerahkan hasil sertifikasi yang relevan kepada Kongres.”

Laporan tersebut merekomendasikan supaya Kongres membuat sebuah resolusi bersama di bawah AECA dan FAA untuk menghentikan penjualan kembali senjata untuk Arab Saudi. Kesimpulan laporan tersebut tampaknya memiliki dasar hukum yang kuat.

Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata/ The Arms Export Control Act (AECA)

AECA menetapkan persyaratan pelaporan presiden kepada Kongres untuk penjualan senjata militer secara besar-besaran dan juga penerbitan lisensi ekspor. AECA juga menetapkan pembatasan tentang bagaimana bantuan militer dapat digunakan, yaitu dengan ketentuan (1) “untuk keamanan internal”; (2) “untuk pembelaan diri yang sah”; (3) “untuk mencegah atau menghambat pembuatan/produksi senjata pemusnah massal dan sarana pengiriman senjata semacam itu”; (4) “mengizinkan negara penerima untuk berpartisipasi dalam pengaturan regional atau kolektif,” termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan (5) “untuk tujuan memungkinkan pasukan militer asing di negara-negara sekutu yang kurang berkembang untuk membangun pekerjaan umum dan untuk terlibat dalam kegiatan lain yang membantu perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara sekutu tersebut.”

Transaksi, garansi, dan penjualan harus diakhiri jika Presiden atau Kongres menentukan bahwa negara penerima menggunakan bantuan militer untuk tujuan selain yang tercantum dalam AECA. Bantuan itu hanya dapat dimulai kembali ketika Presiden memutuskan bahwa pelanggaran negara tersebut telah berhenti dan negara tersebut telah memberikan jaminan yang meyakinkan kepada Presiden bahwa pelanggaran tidak akan terjadi lagi.

Dari tujuan-tujuan yang diperbolehkan menurut AECA, tujuan yang paling masuk akal yang digunakan Arab Saudi untuk membeli senjata dari Amerika Serikat adalah “pembelaan diri yang sah.” Presiden Hadi dari Yaman meminta bantuan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk tujuan pertahanan diri secara kolektif berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Permintaan belaka, bagaimanapun, tidak lantas menggugurkan penyelidikan. Pertanyaannya adalah apakah koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah bertindak konsisten sesuai dengan Pasal 51 dalam hal pertahanan diri kolektif Yaman.

Yaman telah mengalami “serangan bersenjata” oleh kelompok aktor non-negara yang terorganisir dan oleh karena itu memiliki hak membela diri terhadap mereka. Tetapi tanggapan dalam pembelaan diri terhadap serangan bersenjata harus “benar-benar diperlukan” dan “proporsional” terhadap ancaman yang ditimbulkan. Prinsip kebutuhan dipenuhi saat tindakan yang dilakukan hanya bertujuan untuk menghentikan atau menolak serangan bersenjata, dan bila tidak ada alternatif perdamaian yang tersedia, seperti upaya diplomatik.

Untuk menentukan apakah tindakan membela diri itu proporsional, pengacara “mempertimbangkan skala kekuatan pertahanan dalam kaitannya dengan tindakan yang diarahkan.” Jenis kekuatan yang digunakan untuk membela diri tidak sama jenisnya dengan kekuatan yang digunakan dalam serangan tersebut, namun harus “dinilai sesuai dengan sifat ancaman yang sedang ditangani.”

Laporan dari lembaga pemantau hak asasi manusia ABA Center for Human Rights pada bulan Mei 2017 menyimpulkan bahwa penggunaan pasukan koalisi yang dipimpin Saudi di Yaman bukanlah pembelaan diri yang sah karena melanggar prinsip kebutuhan maupun proporsionalitas. Pada prinsip kebutuhan, laporan tersebut menyimpulkan bahwa “meluasnya target sipil yang bukan merupakan tujuan militer yang sah” dan karena itu “menurut definisi, tidak bisa memenuhi prinsip kebutuhan.” Mengenai prinsip proporsionalitas, laporan tersebut menjelaskan bahwa “serangan sistematis terhadap target non-militer tidak bisa menghalangi ancaman yang muncul, dan oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan proporsionalitas.”

Ada beberapa bahaya dalam mengimpor prinsip jus in bello (hukum kemanusiaan internasional), yang mensyaratkan bahwa tidak boleh ada kerugian dan kematian sipil yang berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer, ke dalam analisis proporsionalitas jus ad bellum (menyatakan perang), yang membutuhkan bahwa skala kekuatan pertahanan harus sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan. Namun, sebagaimana dituliskan oleh laporan tersebut, bahwa telah terjadi sejumlah besar serangan terhadap sasaran non-militer, maka patut disimpulkan bahwa serangan-serangan ini tidak diperlukan untuk menanggapi ancaman yang diajukan kepada pemerintah Yaman, atau bahkan proporsional. Sebagai akibatnya, tampaknya laporan ABA benar, bahwa penjualan senjata telah melanggar AECA.

Undang-Undang Bantuan Asing/The Foreign Assistance Act (FAA)

Laporan dari lembaga pemantau hak asasi manusia ABA juga membuat kasus yang kuat bahwa penjualan senjata ke Arab Saudi melanggar FAA. FAA melarang bantuan keamanan “ke negara manapun di mana pemerintah terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.” “Bantuan keamanan” termasuk “penjualan peralatan pertahanan atau layanan pertahanan, perpanjangan kredit, dan garansi persenjataan berdasarkan Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata.” Padahal, Arab Saudi sendiri memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk di Yaman.

Laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Hak Asasi Manusia di Arab Saudi pada tahun 2016, yang dipersiapkan untuk membantu penentuan kelayakan bantuan di bawah FAA, menemukan sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia. Kebanyakan pelanggaran yang ditemukan dalam laporan itu tidak terkait dengan tindakan Arab Saudi di Yaman, tetapi laporan dari ABA mencatat bahwa FAA tidak memerlukan hubungan kausal antara pelanggaran hak asasi manusia internasional dan penyediaan bantuan militer.

Tantangan yang diajukan oleh laporan ABA untuk penjualan senjata kepada koalisi pimpinan Arab Saudi di bawah FAA cukup besar untuk meminta sebuah tanggapan yang dipertimbangkan. Sejauh ini, pemerintah AS belum berkomentar apapun.

Instruksi Kebijakan Presiden Nomer 27

Temuan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dalam penjualan senjata pemerintah AS ke Arab Saudi yang tercantum dalam laporan ABA dan temuan berulang-ulang dari Sidang Panel Dewan Pakar PBB semakin mengejutkan mengingat bahwa pengiriman senjata ke koalisi pimpinan Arab Saudi tampaknya tidak hanya melanggar AECA dan FAA namun juga bertentangan dengan Petunjuk Kebijakan Presiden nomer 27 mengenai transfer senjata konvensional. Petunjuk tersebut diberlakukan pada tahun 2014, untuk memastikan bahwa keputusan transfer senjata akan memenuhi persyaratan AECA, FAA, dan hukum dan peraturan yang berlaku lainnya. Peraturan ini menyatakan bahwa satu tujuan dari kebijakan transfer senjata konvensional AS adalah “Meyakinkan bahwa transfer senjata tidak berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hukum humaniter internasional.”

Kebijakan Transfer Senjata Konvensional mensyaratkan, bahwa transfer senjata yang diajukan mempertimbangkan kriteria termasuk, “catatan hak asasi manusia, demokratisasi, kontraterorisme, counterproliferasi, dan nonproliferasi penerima, dan potensi penyalahgunaan ekspor yang bersangkutan ,” dan juga”kemungkinan bahwa penerima akan menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, mengalihkan kembali senjata kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, atau mengidentifikasi Amerika Serikat dengan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.”

Amerika Serikat terus mentransfer miliaran dolar dalam bentuk senjata ke Arab Saudi untuk digunakan dalam operasi militernya di Yaman, yang oleh Sidang Panel Dewan Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa ditemukan pelanggaran berulang terhadap hukum humaniter internasional, serta telah melanggar seperangkat aturan dalam negeri Amerika Serikat sendiri seperti AECA dan FAA, dan instruksi kebijakan presiden nomer 27 tahun 2014.

 

Sumber:  justsecurity