Strategi Snouck Melemahkan Perjuangan Umat Islam Indonesia: Awasi dan Kontrol Pernikahan (Bag. 3)

Strategi Snouck Melemahkan Perjuangan Umat Islam Indonesia: Awasi dan Kontrol Pernikahan dengan Kewajiban Pencatatan Pernikahan

Masalah pernikahan dan waris (yang dalam pandangan Barat termasuk bidang hukum) dikelompokkan dalam sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini pemerintah kolonial harus menghormati sebagaimana bidang pertama (ibadah).

Urusan rumah tangga (keperdataan) Pribumi justru aspek paling menentukan dalam perlawanan terhadap kolonialisme (baca: penjajahan). Maka, Christiaan Snouck Hurgronje mengambil langkah strategis, yakni, pengawasan terhadap pernikahan dengan pencatatan.

Kebijakan pencatatan pernikahan sengaja diciptakan untuk mengawasi dan meredam perlawanan masyarakat Muslim terhadap penjajah Belanda. Dengan rasionalisasi bahwa yang sah hanyalah pernikahan yang telah dicatat oleh pegawai pemerintah kolonial (catatan sipil). Sedangkan pernikahan yang sudah sesuai syari’at (aturan hukum Islam) tapi tidak dilaporkan kepada pegawai penjajah (siri) dianggap tindakan gelap alias pernikahannya tidak sah. Dengan begitu penjajah punya data disamping untuk mempersulit pernikahan yang ujungnya adalah mengerem pertumbuhan jumlah penduduk pribumi dengan menerapkan syarat-syarat untuk dapat mencatatkan pernikahan.

(Baca juga:  Strategi Snouck Lemahkan Hukum Islam: Posisikan Hukum Islam di Bawah Hukum Adat (Bag. 2))

Christiaan Snouck Hurgronje secara pasti tahu benar bahwa segala unsur pergerakan rakyat untuk menentang kolonial Belanda berasal dari suatu centrum, yakni keluarga. Untuk menarik perhatian dan dukungan maka dia mengeluarkan statemen dalam persoalan keluarga ini bahwa hukum Islam boleh diterapkan dalam urusan keluarga, seperti dalam perkawinan. Sedangkan dalam urusan selain keluarga, hukum Islam tidak diterapkan sebagimana mestinya.

Kelanjutan dari dukungan ini adalah pada hari-hari berikutnya dia justru sangat mengurusi aturan-aturan atau hukum-hukum Adat dan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan keperdataan (keluarga). Nampaknya, dia ingin menguasai dalam persoalan keperdataan ini dengan cara menebar simpati lebih dahulu. Kemudian kepercayaan yang sudah dia bangun ditindaklanjuti dengan upaya pengawasan. Pengawasan pada centrum dan titik paling kecil dan paling menentukan, yang tak lain perkawinan dan keluarga, umumnya urusan keperdataan.

Usaha-usaha yang sangat serius dilakukan olehnya untuk mengendalikan situasi ini menggunakan sistem dan aturan perkawinan di bawah kendalinya. Yakni, segala yang terjadi atas perkawinan di wilayah daerah penjajahan Belanda, Hindia Belanda, harus diawasi. Dia tidak ingin kecolongan sedikitpun atas apa yang terjadi dalam keluarga atau perkawinan Pribumi yang sangat menentukan pergerakan rakyat jajahan.

 

Baca halaman selanjutnya….

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *