Trump Serang Suriah Berdasar Saran Memo Rahasia

Pada Jumat malam, Presiden Donald Trump memerintahkan militer AS untuk melakukan serangan pemboman terhadap pemerintah Suriah tanpa persetujuan Kongres AS. Bagaimana serangan ini bisa disebut konstitusional, mengingat fakta bahwa Pasal I, Bagian 8 dari dokumen pendirian Amerika menyatakan bahwa “Kongres AS memiliki Kekuatan … untuk menyatakan Perang”?

Jawaban yang sangat aneh dan memprihatinkan adalah bahwa Trump hampir pasti memiliki beberapa justifikasi hukum yang diberikan kepadanya oleh Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman, tetapi tidak ada pihak lain, termasuk Kongres, yang dapat membacanya.

Kantor Penasihat Hukum (The Office of Legal Counsel/OLC)  sering disebut Mahkamah Agung cabang eksekutif, memberikan pendapat tentang bagaimana presiden dan lembaga pemerintah harus menafsirkan hukum.

Ki tahu bahwa Trump menerima opini rahasia dari OLC yang membenarkan serangan AS sebelumnya di Suriah pada 6 April 2017. Pemboman ke Suriah pada 14 April lalu tidak diragukan lagi bersandar pada memo yang sama atau yang memiliki alasan serupa.

Jadi sementara lebih dari 80 anggota Kongres menulis kepada Trump pada Jumat malam yang menyatakan bahwa “tindakan melibatkan militer kita di Suriah … tanpa otorisasi kongres sebelumnya akan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang secara jelas digambarkan dalam Konstitusi,” tetapi nampaknya tindakan mereka tidak berdampak. Militer AS akan tetap bergantung pada pendapat OLC bahwa, secara konstitusional, perintah Trump itu baik-baik saja. Dan akan sangat sulit bagi anggota Kongres untuk mendebat sebaliknya, karena mereka bahkan tidak tahu apa alasan rasional yang digunakan oleh pemerintahan Trump.

Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya karena alasan OLC tersebut telah dirahasiakan. Lebih dari 20 persen saran dari OLC antara tahun 1998 dan 2013 telah dirahasiakan.

Namun, memo OLC ini umumnya ditulis pada tindakan pemerintah yang akan dirahasiakan. Salah satu contoh terkenal adalah apa yang disebut memo tentang penyiksaan yang diproduksi oleh OLC selama pemerintahan George W. Bush.

Apa yang membuat tindakan Trump menjadi baru, menurut beberapa pakar hukum, adalah bahwa presiden sebelumnya tampaknya selalu mengumumkan argumen pembenaran hukum mereka untuk setiap tindakan militer secara terbuka dalam skala yang signifikan. Tidak peduli betapa buruknya penjelasan mereka, ini setidaknya membuat perdebatan menjadi mungkin.

Satu-satunya alasan keberadaan memo OLC 2017 di Suriah adalah pengetahuan publik karena organisasi Protect Democracy mengajukan gugatan untuk memaksa Departemen Kehakiman untuk mematuhi permintaan Undang-undang Kebebasan Informasi bahwa OLC memberikan “otoritas hukum Presiden untuk meluncurkan sebuah serangan.”

OLC menyangkal, tetapi mereka mencantumkan memo tersebut dalam sebuah indeks dokumen yang relevan. Yang pertama dalam daftar adalah kata kunci: Seperti yang dijelaskan oleh OLC, itu adalah “Memo Hukum” yang “saat ini diklasifikasikan sebagai TOP SECRET.”

Segera setelah serangan tahun 2017, dua tokoh dari Partai Demokrat, Senator Tim Kaine dari Virginia dan Adam Schiff dari California, menulis surat kepada Trump dan meminta “analisis rinci tentang preseden hukum dan kewenangan yang mendukung tindakan di Suriah.” Namun, mereka belum menerima respon apapun.

Jadi apa yang dikatakan memo rahasia OLC? Jelas tidak mungkin untuk memastikan, tetapi mungkin untuk membuat tebakan.

James Madison, ahli Konstitusi, menjelaskan bahwa kekuatan untuk menyatakan perang harus “sepenuhnya dan eksklusif dipegang” oleh Kongres karena sejarah menunjukkan bahwa “eksekutif adalah pihak yang memiliki kecenderungan untuk berperang: karena itu adalah praktik dari semua negara, secara proporsional karena mereka bebas, untuk melucuti kecenderungan ini dari pengaruhnya.”

Konstitusi, pada tingkat tertentu, bekerja untuk mengendalikan kecenderungan presiden ini melalui Perang Dunia II. Namun, sejak itu, baik presiden dari partai Republik maupun Demokrat telah melakukan upaya bersama untuk memutuskan rantai Konstitusi, menggunakan interpretasi yang sangat kaku terhadap Konstitusi itu sendiri.

Pada tahun 1950, Presiden Harry Truman mengirim ratusan ribu pasukan ke Korea untuk masuk ke dalam perang yang sangat brutal, tanpa izin dari Kongres. Sebaliknya, pemerintahannya mengklaim bahwa ia memiliki kekuatan untuk melakukan ini karena Pasal II, Bagian 2 Konstitusi mengatakan bahwa presiden “akan menjadi Panglima Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut Amerika Serikat.” Oleh karena itu, “kekuatan Presiden untuk mengirim Angkatan Bersenjata di luar negeri tidak tergantung pada otoritas Kongres. ”

Resolusi Teluk Tonkin memberikan hak persetujuan kepada kongres pada tingkat tertentu untuk Perang Vietnam. Tapi kemudian AS memulai kampanye militer rahasia melawan tetangga Vietnam, Kamboja. Pada tahun 1970, William Rehnquist, yang kemudian menjadi hakim agung Mahkamah Agung, adalah kepala OLC. Dia memberi pendapat pada pemerintahan Nixon dengan menyatakan bahwa Perang Korea “berdiri sebagai preseden untuk tindakan eksekutif dalam melakukan pasukan bersenjata Amerika Serikat untuk permusuhan yang luas tanpa deklarasi resmi perang oleh Kongres.” Selain itu, AS “tidak bermaksud untuk ‘perang’ dengan Kamboja, ”dan Richard Nixon tidak memerlukan otorisasi lebih lanjut dari Kongres, mengingat bahwa “penunjukan konstitusional Presiden sebagai Panglima Tertinggi.” AS akhirnya menjatuhkan lebih banyak bom ke Kamboja daripada yang digunakan AS selama Perang Dunia II.

Perspektif tentang kekuasaan kepresidenan ini akhirnya menjadi dogma bagi AS. Kongres pada kenyataannya memang mengesahkan Perang Teluk pada tahun 1991, tetapi Dick Cheney, yang saat itu menjadi menteri Pertahanan, percaya bahwa hal tersebut sama sekali tidak perlu, dan memang kemudian mengklaim Pemerintahan George H.W. Bush memiliki kekuatan untuk berperang meskipun Kongres telah memutuskan resolusi itu. “Kami memiliki contoh dari Truman saat krisis Korea tahun 1950,” Cheney menjelaskan. “Dari sudut pandang konstitusional, kami memiliki semua otoritas yang kami butuhkan.”

OLC menyerahkan sebuah memo kepada pemerintah George W. Bush tiga mingguan setelah serangan 9/11. Berkat Pasal II, dikatakan, Konstitusi menetapkan bahwa “Para Pendiri mempercayakan Presiden dengan tanggung jawab utama, dan karena itu kekuatan, untuk menggunakan kekuatan militer dalam situasi darurat.” Oleh karena itu presiden tidak memerlukan otorisasi kongres untuk menyerang “organisasi teroris atau Negara yang menyembunyikan atau mendukung mereka, terlepas dari apakah mereka dapat dikaitkan dengan insiden teroris tertentu pada 11 September. ”

Setelah Trump memerintahkan serangan tahun lalu di Suriah, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menjelaskan bahwa Trump telah melakukannya “sesuai dengan kekuasaannya di bawah Pasal II Konstitusi sebagai panglima tertinggi,” tanpa otorisasi oleh Kongres. Kemudian semalam, Menteri Pertahanan James Mattis menyatakan bahwa “presiden memiliki wewenang berdasarkan Pasal II dari Konstitusi untuk menggunakan kekuatan militer di luar negeri untuk membela kepentingan nasional AS yang vital,” dan pemboman itu adalah konstitusional karena “Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional dalam mencegah bencana yang memburuk di Suriah, dan secara khusus menghalangi penggunaan dan pengembangan senjata kimia. ”

Jadi gambaran umum dasar hukum Trump untuk pengeboman Jumat cukup jelas. Mereka juga benar-benar ekstrim. Seperti Jack Goldsmith, salah satu kepala OLC selama pemerintahan Bush, telah mengatakan, itu adalah perspektif yang “tidak menempatkan batasan sama sekali pada kemampuan presiden untuk menggunakan kekuatan militer yang signifikan secara sepihak.”

Akan cukup buruk jika semuanya terbuka. Tapi setidaknya kemudian publik bisa memperdebatkan hal tersebut secara spesifik, bukan berdasarkan anggapan. Sebaliknya, kejadian ini, sekali lagi, telah membiarkan Konstitusi untuk dilanggar sampai pada titik bahwa presiden tidak saja memiliki kekuatan perang yang hampir tidak terbatas, bahkan untuk tidak memberikan penjelasan dengan tepat.

 

Sumber:  theintercept

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *