Ustadz Harus Bersertifikat: Strategi Snouck Lemahkan Perjuangan Umat Islam Indonesia (bag. 7)

Membuat aturan/regulasi (Ordonansi/undang-undang) penceramah atau guru agama Islam adalah salah satu nasehat Snouck Hurgronje terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur (mengendalikan) sistem pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Pendidikan Islam dianggap penting karena dikghawatirkan melahirkan generasi-generasi pemimpin Islam yang terdidik dan umunya anti penjajah. Dengan asumsi tersebut, pendidikan Islam dinilai sebagai ancaman keberlangsungan misi penjajahan dan misi pengkristenan Nusantara.

(Baca juga: Asosiasi Kebudayaan Lewat Pendidikan Barat: Upaya Snouck Lemahkan Perjuangan Umat Islam)

Ordonansi ustadz (guru agama Islam) pertama kali dikeluarkan pada 1905 mewajibkan setiap ustadz (guru Agama Islam) untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru Agama. Ordonansi guru pada 1905 ini, dinyatakan berlaku untuk Jawa Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Isi dari ordonansi guru ini antara lain:

  1. Seorang ustadz baru diperbolehkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
  2. Izin tersebut baru diberikan bila ustadz tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
  3. Ustadz tersebut harus mengisi daftar murid yang diajar, di samping harus menjelaskan materi yang diajarkan.
  4. Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu
  5. Ustadz (guru Agama Islam) bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa diperiksa oleh yang berwenang.
  6. Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru Agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru Agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan ini terasa memberatkan. Selain itu, banyak diantara guru Agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf Latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.

(Baca juga: Strategi Snouck Lemahkan Hukum Islam: Cegah Penerapan Sistem Waris Islam (Bag. 03))

Ordonansi Guru 1905 yang mewajibkan guru-guru Agama Islam untuk meminta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru Agama dan aktifitasnya ternyata kurang efisien. Terlebih lagi situasi politik saat itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan “pemburuan Agama,” karena itu pada 1925 dikeluarkan Ordonansi Guru baru yang hanya mewajibkan guru Agama untuk melaporkan kegiatannya, bukan meminta izin. Berikut isi peraturan (ordonansi) 1925:

  1. Setiap guru Agama harus mampu menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya.
  2. Ia harus mengisi daftar murid dan daftar materi yang disampaikan yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
  3. Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang.
  4. Guru Agama bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda maksimum f.25,-, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar keterangan/pemberitahuannya, atau lalai dalam mengisi daftar.
  5. Juga bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum f.200,-, bila masih mengajar setelah dicabut haknya.

Peraturan ini sejak 1 Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa Madura, tetapi berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Pada tahun 30-an berlaku pula untuk Bengkulu.

(Baca juga: Jauhkan Umat Islam dari Urusan Politik (Strategi Snouck Bag. 8))

Seperti halnya Ordonansi Guru sebelumnya, ordonansi baru inipun dalam prakteknya bisa digunakan untuk menghambat dakwah Agama Islam, meskipun bukan itu tujuan yang tertulis dalam ordonansi tersebut. H. Fachruddin selaku ketua Muhammadiyah menyatakan keluhan bahwa sejak diumumkannya ordonansi ini berbagai rintangan ditimbulkan untuk menghalangi kemajuan dan penyebaran Islam di Indonesia. Banyak reaksi terhadap Ordonansi Guru ini, yang tidak hanya dilancarkan oleh pihak pribumi, tetapi juga oleh pihak Belanda sendiri.

 

Baca halaman selanjutnya: Reaksi umat Islam