Membongkar Kejahatan Israel Hancurkan Sekolah-Sekolah Palestina (Bag. 2)

Israel telah berulang kali menolak izin yang diajukan otoritas Palestina untuk membangun sekolah di Tepi Barat dan sebaliknya menghancurkan sekolah-sekolah yang dibangun tanpa izin, sehingga sangat sulit atau tidak mungkin bagi ribuan anak-anak Palestina untuk mendapatkan pendidikan, bunyi pernyataan Human Rights Watch 25 April lalu.

Banyak sekolah-sekolah yang terancam pembongkaran oleh Israel. Berikur ini beberapa sekolah yang terancam pembongkaran oleh Israel, timeline penghancuran sekolah, dan perspektif hukum internasional yang berlaku atas tindakan Israel tersebut.

Khan al-Ahmar Abal-Hilu

Sekitar 180 orang, termasuk 90 anak-anak, tinggal di Khan al-Ahmar Ab al-Hilu , sebuah komunitas di Yerusalem Timur yang didirikan pada awal 1950-an – sebelum Israel menduduki Tepi Barat – oleh orang-orang Bedouin Palestina pengungsi dari gurun Negev. Dokumen perencanaan militer Israel tidak mengakuinya sebagai daerah pemukiman, dan mengalokasikan tanahnya ke pemukiman Yahudi, Maale Adumim yang besar dan berdekatan. Otoritas Israel telah berkali-kali sejak tahun 1980-an menyita tanah, menghancurkan bangunan, dan mengusir warga Palestina dari daerah Khan al-Ahmar.

(Baca juga:  Membongkar Kejahatan Israel Hancurkan Sekolah-Sekolah Palestina (Bag. 1))

Pada tahun 2016 pemerintah Israel menghancurkan 12 bangunan di pemukiman yang dibangun tanpa izin, menyebabkan 60 orang kehilangan tempat tinggal, dan pada Maret 2017 Israel mengeluarkan perintah pembongkaran untuk setiap bangunan di Khan al-Ahmar Ab al-Hilu.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan kepada wartawan pada bulan Agustus 2017, bahwa Militer berencana memindahkan paksa penduduk ke sebuah tempat dekat tempat pembuangan sampah kota, yang Israel sebut “Jabal West,”. Warga menolak karena mereka tidak diajak negosiasi, tempat baru tersebut adalah tanah yang diambil dari warga Palestina lainnya, dan rencana itu tidak manusiawi.

Secara terpisah, asosiasi dari tiga permukiman Israel telah berulang kali mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Israel untuk memerintahkan pembongkaran sekolah dasar Khan al-Ahmar Ab al-Hilu, yang mana sebuah kelompok NGO (LSM) asing membantu membangunnya pada tahun 2009 menggunakan 2.200 ban dan lumpur yang dicampur dengan minyak falafel.

Sekolah melayani 160 anak, termasuk anak-anak dari komunitas Badui lainnya di daerah tersebut. Sebelum sekolah dibangun, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah di Jericho, atau berjalan di jalan yang berbahaya di sebelah jalan raya yang sibuk, Rute 1, untuk sampai ke sekolah; dua anak dari komunitas itu tertabrak mobil.

Militer mengeluarkan perintah pembongkaran untuk sekolah setelah selesai, dan beberapa kali sejak itu, tetapi tidak berhasil mengusir mereka keluar. Permukiman Israel di dekatnya telah mengajukan tuntutan kepada militer untuk menegakkan perintah. Pengadilan Tinggi Israel akan mendengar petisi pemukim, yang didukung oleh pengacara negara Israel, pada saat yang sama mengabaikan petisi oleh penduduk Khan al-Ahmar Ab al-Hilu terhadap rencana militer untuk menghancurkan desa, dan diperkirakan akan dikeluarkan perintah kedua pada 25 April.

Sejumlah pemukim dari Kfar Adumim baru-baru ini melobi untuk mendukung komunitas Badui. Salah satu hakim yang telah mengadakan dengar pendapat tentang kasus ini, Noam Sohlberg , tinggal di pemukiman yang berbeda.

Al-Muntar

Pasukan Israel menyita ruang kelas dan infrastruktur lainnya di sekolah dasar di komunitas pengungsi Bedouin al-Muntar , di Area C timur Yerusalem, pada bulan Agustus 2017. Komunitas ini memiliki sekitar 100 anak usia sekolah. Sekolah itu dimaksudkan untuk melayani 70 anak dan saat ini memiliki 33 siswa, usia 5 hingga 11.

Yang lain berjalan lebih dari dua kilometer setiap hari di atas medan gurun yang curam dan kasar, ke sekolah dasar terdekat – di Wadi Abu Hindi – yang juga sudah mendapat perintah pembongkaran. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa meskipun penduduk telah tinggal di al-Muntar sejak sebelum negara Israel didirikan, militer Israel tidak peduli dan tidak mengakui hak tinggal dan membangun rumah mereka.

Pengacara yang mewakili penduduk, Yotam Ben Hillel, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa pada akhir 2016, militer mengeluarkan perintah pemberhentian pekerjaan pembangunan sekolah dan prasekolah di sampingnya yang telah dibuka pada tahun 2013 dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki izin membangun sekolah.

Militer kemudian menolak permohonan masyarakat untuk menerbitkan izin bangunan dan memerintahkan pembongkaran sekolah. Masyarakat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, mengatakan pembongkaran itu akan sangat merusak hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengadilan Tinggi memerintahkan penghentian pekerjaan konstruksi di sekolah dan kemudian menolak permohonan warga Palestina pada bulan Desember 2017, dengan alasan bahwa sekolah telah dibangun tanpa izin, konstruksi terus berlanjut meskipun ada perintah berhenti-kerja dari pengadilan.

Pada tanggal 25 Januari, komunitas menyerahkan rencana konstruksi terperinci kepada militer, dengan harapan akhirnya akan mendapat izin. Masyarakat juga meminta pengadilan untuk memperpanjang perintah menunda pembongkaran sekolah sampai pihak militer menjawab. Pada 28 Maret, kantor pengacara negara meminta pengadilan untuk menolak rencana pembangunan sekolah dan mencabut perintah pembongkaran. Pengacara negara juga meminta pengadilan untuk memerintahkan masyarakat membayar biaya pengadilan pemerintah. Pengadilan tidak mengangkat perintah sementara dan menjadwalkan sidang untuk 1 Juli.

Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran untuk setiap pembangunan oleh masyarakat Palestina. Pengacara negara Israel mengatakan di pengadilan bahwa selain sekolah, pembongkaran bangunan lain di al-Muntar saat ini bukan “prioritas” dan warga bisa mengajukan banding pembongkaran di masa depan. Namun, perintah pembongkaran tetap berlaku, dan tidak ada bangunan baru yang dapat dibangun.

 

Baca halaman selanjutnya: Timeline Penghancuran Sekolah-Sekolah Palestina oleh Israel 

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *