Guantanamo, Penyiksaan yang Terbebas dari Hukum Kemanusiaan Internasional

Pada tanggal 11 Januari 2002, kelompok pertama terdiri dari 20 tahanan tiba di Kamp X-Ray Teluk Guantanamo. Sepuluh hari kemudian, Pentagon memutuskan untuk merilis foto-foto dokumentasi, yang akhirnya terkenal, yang memperlihatkan para tahanan yang putus asa di balik kacamata dan topeng, dibelenggu di pergelangan tangan dan berlutut di tanah.

Versi berwarna dari foto tersebut menyorot jumpsuits berwarna oranye dan topi serta topeng biru kehijauan yang dikenakan oleh para tahanan. Hampir seketika kombinasi warna-warna menakutkan dan instrumen berteknologi tinggi dari pengendalian fisik menjadi, secara internasional, simbol penderitaan dan degradasi manusia.

Pentagon yakin bahwa cuplikan foto tersebut akan menunjukkan kepada dunia tentang “seberapa efektif Amerika Serikat menangani tahanan paling berbahaya di dunia”. Tapi, yang menjadi efek sebenarnya adalah Pentagon mengubah Guantanamo menjadi bencana. Seperti yang ditulis oleh Karen Greenberg, “warisan paling abadi dari awal dibukanya Guantanamo adalah gambaran tentang orang-orang kurus berkulit gelap yang mengenakan jumper oranye, dirantai dan dibungkukkan di atas lutut mereka, ditutup mata dan telinganya, dehidrasi dan kotor”.

Dalam Kata Pengantar bukunya, “The Least Worst Place: Guantanamo’s First 100 Days”, Karen Greenberg secara singkat menetapkan tujuan buku ini, yaitu untuk menggambarkan hari-hari awal fasilitas penahanan Teluk Guantanamo, di mana beberapa pelanggaran terjadi meskipun keadaan sangat sulit, dan untuk bertanya apakah narasi ini memberi penjelasan tentang bagaimana penyalahgunaan kemudian terjadi dan bagaimana pelanggaran seperti itu bisa dicegah di masa depan. Greenberg berhasil mengembangkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana kekuatan dan keadaan tertentu berkumpul untuk menciptakan bencana di Guantanamo.

Tokoh yang menjadi pusat cerita pada buku ini adalah Brigadir Jenderal Michael Lehnert, seorang marinir yang ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi operasional awal Guantanamo, hampir tanpa bimbingan dari atasan militer atau politiknya. Sebagian besar narasi berfokus pada keputusan sulit yang dia dan penasihat terdekatnya hadapi selama 100 hari pertama di Guantanamo. Namun, ruang lingkup Greenberg luas, dan kita juga bisa belajar tentang pengalaman mulai dari prajurit tentara biasa hingga anggota pemerintahan Bush dan tim hukum mereka.

Seperti disebutkan di atas, salah satu tujuan Greenberg adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor penting yang menyebabkan pelanggaran yang terjadi di Teluk Guantanamo dan di tempat lain dalam Perang Melawan Teror. Ada beberapa faktor menonjol dalam narasinya, tetapi satu yang sangat menonjol di atas yang lain adalah: tidak adanya aturan hukum.

Kekosongan hukum ini memiliki, secara umum, dua komponen utama. Yang pertama adalah bahwa tidak ada hukum yang sudah ada sebelumnya untuk memberikan panduan kepada administrator operasional di Guantanamo. Militer AS tidak terlibat dalam kegiatan penahanan setelah Perang Dunia II dan akibatnya tidak memiliki keahlian atau pedoman yang dibutuhkan, mengenai hak asasi manusia, untuk menangani kegiatan tersebut. Jika Lehnert dan para administrator penjara lainnya ingin menerapkan aturan di dalam kamp tahanan, ​​mereka harus membuat aturan sendiri atau meminjam aturan dari sumber lain.

Yang kedua, dan jauh lebih tidak menyenangkan, munculnya “kekosongan hukum” adalah gagasan bahwa tidak ada hukum yang harus diterapkan pada penanganan para tahanan. Bahkan, mungkin alasan utama bahwa Teluk Guantanamo dipilih sebagai tempat penahanan adalah karena Guantanamo adalah tempat di mana undang-undang domestik maupun asing tidak diterapkan.

Pada hari-hari awal setelah 9/11, Dewan Perang (sekelompok penasihat dekat presiden yang secara efektif mendominasi keputusan hukum terkait keamanan nasional) mengajukan argumen, berdasarkan interpretasi radikal dari Konvensi Jenewa, bahwa hukum internasional tidak berlaku untuk tahanan perang. Akhirnya, meski disertai protes oleh para pengacara di Departemen Luar Negeri, pendapat tersebut menjadi kebijakan resmi AS.

Konsekuensi dari kekosongan hukum ini mulai dari akibat yang sederhana hingga menakutkan. Salah satu konsekuensi paling mendasar adalah Lehnert dan stafnya tidak punya pilihan selain membuat aturan dengan serba cepat dan terburu-buru. Meskipun setiap aturan hukum mengandung ketidaksempurnaan, tetapi kebanyakan dapat diasumsikan bahwa aturan hukum telah mengandung banyak kebijaksanaan yang terakumulasi.

Beberapa masalah yang dihadapi timnya termasuk: Bagaimana seseorang harus memberikan perawatan medis, tanpa sedikitpun resiko, kepada tahanan yang berpotensi mencelakai staf medis? Bagaimana seharusnya staf medis mengadaptasi ajaran-ajaran Muslim dengan kekhawatiran tentang resiko keselamatan? Banyak dari masalah ini harus diselesaikan melalui kecerdasan mereka yang mengelola Teluk Guantanamo, dan tentu saja ada kesalahan di sepanjang jalan.

Akibat yang jauh lebih menakutkan dari ketiadaan hukum adalah bahwa itu berarti bahwa tidak ada sanksi yang berdiri di antara para tahanan dan perlakuan brutal yang tidak manusiawi. Pada mulanya, pengacara pemerintahan Bush dengan agresif berargumen untuk mengucilkan para tahanan dari liputan oleh Konvensi Jenewa, tanpa menjelaskan tujuan atau motif mereka. Namun, sebagaimana para pengacara di Departemen Luar Negeri terus bertanya, “Jika Anda tidak akan melanggar Konvensi, lalu mengapa membuat ruang hukum untuk melakukannya?” Seperti yang kita ketahui sekarang, ruang hukum itu diciptakan sebagian untuk memungkinkan pelanggaran Konvensi Jenewa secara mengerikan, terutama dengan membiarkan penyiksaan.

Di satu sisi, keengganan pemerintahan Bush untuk memberikan bimbingan yang jelas kepada pengelola operasional kamp Guantanamo bukan sekadar akibat dari kebingungan birokrasi. Hal itu juga dimotivasi oleh keengganan atas keharusan tanggung jawab. AS ingin mengelola “latihan” hubungan publiknya di Guantanamo tanpa diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran Konvensi Jenewa dari lembaga internasional seperti Palang Merah.

Jadi meskipun pihak berwenang kamp tahu bahwa Pemerintahan Bush tidak ingin para tahanan mendapat dan menikmati status tahanan perang di bawah Konvensi Jenewa, selain bahwa para pengelola kamp tidak memiliki panduan eksplisit tentang bagaimana memperlakukan mereka.

Wawancara Greenberg dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas Guantanamo di fase awal menunjukkan bahwa mereka bingung tentang tujuan misi mereka. Awalnya mereka bahkan tidak yakin apakah mereka menjalankan sebuah kamp tahanan atau pusat interogasi. Meskipun pemerintahan Bush mengklaim bahwa para tahanan tersebut adalah “yang terburuk dari yang terburuk”, tidak ada yang tahu banyak tentang para tahanan. Mereka yang menjalankan kamp bahkan tidak tahu nama-nama tahanan, atau negara asal mereka, usia mereka atau bahasa ibu mereka.

Lebih penting lagi, mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan para tahanan sehingga mereka dibawa ke Guantanamo. Jadi, kekosongan kebijakan dipersulit lagi dengan kekosongan informasi. Tidak ada yang benar-benar tahu sampai hari ini mengapa kelompok tahanan pertama ditahan di Guantanamo. Kita sekarang tahu bahwa beberapa dari mereka dijual ke Amerika oleh orang-orang Afghanistan dan Pakistan yang memburu hadiah dari tentara AS dan bahwa kebanyakan dari para tahanan tersebut mungkin kebetulan berada di tempat yang salah pada saat yang salah.

Sebagian besar pengamat mengakui bahwa hampir tidak ada informasi penting yang berhasil digali dari para tahanan. Dalam banyak kasus, tahanan yang berstatus “bernilai tinggi” itu ternyata adalah orang lemah atau orang tua yang terperangkap dalam mimpi buruk kegagalan birokrasi.

Ada banyak bukti bahwa sebagian militer AS benar-benar percaya propaganda mereka sendiri. Citra foto yang dirilis oleh Pentagon tidak hanya menakuti media global tetapi juga membuat takut mereka yang menjaga para tahanan.

Greenberg melaporkan bahwa banyak penjaga kamp ketakutan oleh tahanan mereka. Mereka menyemati tahanan dengan “kekuatan dan pengaruh global.” Banyak penjaga takut untuk membiarkan tahanan tahu siapa tentang identitas mereka, karena mereka khawatir bahwa “teman-teman teroris” para tahanan akan membalas dendam pada keluarga mereka. Akibatnya mereka meminta izin untuk menutupi nama pada seragam mereka untuk mempertahankan anonimitas mereka.

Di satu sisi, kegelisahan mereka sangat beralasan. Setelah membaca beberapa laporan tentang kehidupan kamp yang ditulis oleh tahanan yang dibebaskan, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa para tahanan tampaknya tahu lebih banyak tentang penjaga mereka daripada sebaliknya.

Lehnert digantikan setelah Pentagon mengambil kebijakan untuk menciptakan kekuatan terpisah, untuk mengoordinasikan interogasi para tahanan untuk mendukung perang melawan teror. Banyak kesalahan fatal sejak proses penangkapan, banyak tahanan yang sering tidak terbukti, sehingga tidak ada informasi berharga yang bisa dimanfaatkan oleh AS. Hal-hal tersebut adalah kesalahan yang terus berulang, sebagai warisan abadi. Dengan menculik begitu banyak pejuang dari medan perang, dengan mentoleransi kebrutalan dalam pencarian intelijen, dan dengan bersikeras bahwa cabang eksekutif saja membuat peraturan, AS telah kehilangan kesempatan untuk menciptakan kebijakan penahanan yang diterima secara internasional untuk kelompok terpilih yang benar-benar berbahaya, yaitu al-Qaeda dan Taliban.

Apakah Guantanamo dapat bertahan dari kontroversi adalah hal yang patut dipertanyakan, khususnya dalam perang yang tidak terbatas. Tetapi jika protokol yang didirikan di bawah Lehnert telah berlanjut, Greenberg menyimpulkan, “reputasi Amerika Serikat akan sama rusaknya seperti yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak tahu malu yang mengesampingkan hukum.” Greenberg telah menulis sebuah karya yang penting dan menarik yang akan menjadi panduan untuk akademisi lain yang berminat menulis sejarah lengkap Guantanamo.

 

Judul Buku: THE LEAST WORST PLACE: GUANTANAMO’S FIRST 100 DAYS

Penulis: Karen Greenberg

Penerbit: Oxford University Press

Tahun Terbit: 2009