Rezim Komunis China Larang Muslim Uyghur Berpuasa

Pihak berwenang di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur, di China barat laut memaksa pelajar Uyghur dan orang tua mereka untuk menandatangani janji bahwa mereka tidak akan berpuasa selama bulan suci Ramadhan, dalam rangkaian upaya untuk lebih merusak tradisi agama dari kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam tersebut.

Para pejabat sering memaksa restoran untuk tetap buka dan membatasi akses ke masjid selama Ramadhan, dan pada tahun lalu, seorang narasumber mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) edisi Uyghur, bahwa kader Partai Komunis Uyghur, pegawai negeri dan pensiunan pemerintah dibuat untuk menandatangani dokumen yang mengatakan bahwa mereka tidak akan berpuasa atau shalat selama bulan suci, di mana seolah-olah mereka sengaja dijadikan teladan bagi orang-orang Uyghur lainnya di masyarakat.

Tapi seorang pelajar di Kashgar, baru-baru ini memberi tahu RFA bahwa para pejabat sekolah membuatnya dan teman-teman sekelasnya menandatangani perjanjian dengan orang tua mereka bahwa mereka tidak akan berpuasa selama Ramadhan, yang jatuh antara 16 Mei dan 14 Juni tahun ini, menandai pertama kalinya otoritas Xinjiang diketahui menargetkan anak-anak usia sekolah.

(Baca juga:  Napak Tilas Jejak Mujahidin Uighur di Suriah)

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pihak berwenang melakukan pelecehan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam kehidupan pribadi Uyghur untuk menghilangkan apa yang mereka sebut tanda-tanda “ekstremisme” agama di wilayah tersebut.

“Karena kami adalah pelajar, maka kami tidak berpuasa,” kata siswa itu, yang berbicara dengan RFA tanpa menyebut nama.

“Kami telah menandatangani perjanjian sekolah dan juga menulis surat perjanjian.”

Ketika ditanya apakah orang tuanya berpuasa selama Ramadhan, siswa itu mengatakan bahwa orang tua mereka juga tidak berpuasa karena “mereka tidak diizinkan untuk mempraktekkan hal-hal seperti itu di depan anak-anak mereka.”

“Karena bertindak sebagai panutan, tentu saja mereka tidak akan berpuasa,” tambahnya.

(Baca juga:  Muslimin Uighur, Dari Tindakan Represif Cina Hingga Berjihad ke Suriah)

Seorang kader perempuan dari daerah Peyziwat mengatakan bahwa menjelang Ramadan “semua kader dan anggota partai dipanggil ke kantor daerah untuk mengadakan rapat, di mana kami diberitahu untuk ‘lebih waspada’ dan ‘memberi perhatian khusus’ kepada siapa pun yang mengeluh tentang kebijakan pemerintah mengenai ekstremisme agama.”

“Para kader bekerja keras untuk mendidik [penduduk] tentang kesalahan puasa,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah puasa dianggap sebagai “kegiatan keagamaan ilegal,” kader tersebut mengakui bahwa itu bukanlah hal yang ilegal, tetapi ia mengatakan “masyarakat tidak boleh mengeluh ketika mereka telah hidup dalam kondisi yang baik seperti itu.”

(Baca juga:  Uyghur dan Islam di China: Di Bawah Injakan Sang Naga)

Dia juga mengkonfirmasikan sebuah laporan oleh Human Rights Watch (HRW) yang bermarkas di New York awal bulan ini bahwa pihak berwenang memberlakukan program “home stay” reguler pada keluarga muslim Uyghur, di mana kader partai yang ditugaskan, harus mencatat informasi tentang kehidupan dan pandangan politik keluarga muslim Uyghur, dan menundukkan mereka dengan indoktrinasi politik, sebagai bagian dari kampanye “serangan keras” yang semakin invasif di kawasan ini.

“Mereka membantu petani keluar dari kemiskinan,” katanya tentang kebijakan home stay, yang pemerintah katakan memberi keluarga akses ke pendidikan tentang keterampilan teknis dan mengajarkan mereka bahasa Mandarin untuk membantu warga menemukan pekerjaan yang lebih baik.

Sumber-sumber lain, termasuk seorang perwira di sebuah kantor polisi di Prefektur Aksu (Akesu), mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan langkah-langkah keamanan berlaku di sekitar wilayah itu selama Ramadhan.

“Kami telah mengintensifkan patroli untuk mempertahankan stabilitas, dan pada saat ini tidak ada masalah ketidakstabilan,” kata petugas, sebelum menutup telepon.

(Baca juga:  Dengan Dalih Memberantas Ekstrimisme, China Lakukan Teror ke Xinjiang)

 

Tindakan yang ada

Pembatasan baru seputar Ramadhan sejalan dengan langkah-langkah yang ada yang menargetkan “ekstremisme” agama yang telah diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak April, ribuan orang Uyghur yang dituduh menyembunyikan pandangan “ekstremis” dan “memiliki pandangan politis yang salah” telah ditahan di penjara dan kamp-kamp pendidikan politik di seluruh Xinjiang, di mana anggota kelompok etnis mengeluhkan diskriminasi, penindasan agama, dan penindasan budaya di bawah Pemerintahan Cina.

(Baca juga:    Gegara “Big Data”, China Dapat Menangkap Sipil Dengan Semena-mena)

Pihak berwenang menggunakan daftar yang diedarkan awal tahun lalu, yang disebut “75 Tanda Ekstremisme Agama” untuk menahan orang-orang Uyghur di tengah serangkaian kebijakan keras yang menyerang hak dan kebebasan sah mereka, yang diberlakukan sejak sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan di wilayah itu pada Agustus 2016.

Di antara tanda-tanda ekstremisme dalam daftar tersebut adalah “melakukan kewajiban pribadi seperti biasa” dan “wanita yang mengenakan pakaian agama ke tempat kerja” selama Ramadan, “menyimpan atau membeli makanan dalam jumlah besar untuk konsumsi rumah” dan “bertindak tidak normal,” dan “sholat berkelompok di depan umum di luar masjid. ”

Namun para pejabat partai mengatakan kepada RFA bahwa mereka telah diberitahu tentang beberapa “tanda-tanda ekstremisme” baru pada bulan April tahun lalu, termasuk orang-orang yang berdiri dengan kaki mereka berjarak lebar saat sholat, mewarnai rambut mereka dengan henna, memakai celana pendek, memakai jam tangan pada pergelangan tangan kanan, dan mereka yang tiba-tiba menjauhkan diri dari alkohol.

Daftar lain menginformasikan para pejabat untuk mengawasi apa yang disebut “28 Tanda Kegiatan Keagamaan Ilegal.”

(Baca juga:  Anak-Anak Muslim Uyghur Dikurung Pemerintah Komunis China Seperti Hewan)

Menjelang Ramadhan tahun ini, kelompok masyarakat Uyghur di luar negeri, World Uyghur Congress (WUC) yang bermarkas di Munich, mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendesak pemerintah China untuk memastikan hak kebebasan beragama bagi warga Uyghur, dan mengijinkan mereka untuk menjalankan bulan suci Ramadhan tanpa pembatasan.

“Setiap tahun, bulan Ramadhan telah berubah menjadi salah satu ketakutan dan kecemasan karena peningkatan pembatasan, yang telah menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Uyghur,” kata presiden WUC, Dolkun Isa.

China secara teratur melakukan kampanye “serangan berat” di Xinjiang, termasuk penggerebekan polisi terhadap rumah-rumah orang Uyghur, pembatasan praktik agama Islam, dan pembatasan budaya dan bahasa orang-orang Uyghur, termasuk video dan materi lainnya.

Sementara Cina menyalahkan beberapa Uyghur untuk serangan “teroris”, para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari Uyghur dan bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang telah menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.

 

Sumber:  rfa