HRW Surati Jokowi: UU Antiterorisme Memfasilitasi Pelanggaran HAM

Pemerintah Indonesia harus berusaha untuk mengubah ketentuan dalam Undang-undang Antiterorisme yang baru saja diberlakukan. Hal itu karena undang-undang tersebut mengancam perlindungan hak asasi manusia, menurut lembaga internasional yang berfokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch (HRW).  Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah surat yang dikirim pada 11 Juni 2018, kepada Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya.

Setelah aksi pemboman bunuh diri yang diduga dilakukan para penyerang dari Islamic State (IS) di kota Surabaya pada bulan Mei, parlemen Indonesia pada 25 Mei menyetujui revisi terhadap UU Antiterorisme, yang sempat tertunda cukup lama. Undang-undang Antiterorisme yang baru tersebut memuat beberapa perbaikan, tetapi juga berisiko melemahkan penegakan hak asasi manusia yang justru dapat melemahkan upaya-upaya untuk melawan ancaman ekstremis.

(Baca juga: Ada Israel di Balik Definisi Terorisme)

“Langkah-langkah kontraterorisme yang ditempuh pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar manusia,” kata Brad Adams, direktur HRW untuk wilayah Asia. “Undang-undang Antiterorisme yang baru memiliki beberapa ketentuan yang akan memfasilitasi pelanggaran HAM oleh pihak berwenang dan pada akhirnya merusak keamanan publik.”

“Undang-undang Antiterorisme yang baru memiliki beberapa ketentuan yang akan memfasilitasi pelanggaran HAM oleh pihak berwenang dan pada akhirnya merusak keamanan publik.”

Undang-undang baru tersebut bergantung pada definisi terorisme yang terlalu luas dan ambigu. Definisi ini dapat digunakan untuk menargetkan kegiatan politik damai kelompok pribumi, pendukung lingkungan, dan organisasi keagamaan atau politik.

Undang-undang Antiterorisme tersebut juga memungkinkan penahanan pra-dakwaan dan pra-sidang yang berkepanjangan, yang meningkatkan kemungkinan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dalam masa penahanan tersebut.

(Baca juga:  Begini Sejarah Asli Konsep Terorisme)

Undang-undang tersebut memperpanjang periode bahwa polisi dapat menahan tersangka terorisme tanpa dakwaan dari tiga hari dalam UU versi tahun 2003, menjadi maksimal 21 hari pada UU yang baru. Undang-undang tersebut juga memungkinkan jaksa untuk secara sepihak memperluas penahanan pra-sidang untuk para tersangka terorisme dari 180 hari menjadi 240 hari.

Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk “membuka, memeriksa, dan menyita surat dan paket melalui pos atau sarana pengiriman lainnya … dan menyadap semua percakapan melalui telepon atau alat komunikasi lain” yang dicurigai digunakan untuk merencanakan atau melakukan tindakan terorisme. Ketentuan ini dapat digunakan untuk mengotorisasi pengawasan yang massif dan tidak proporsional yang melanggar hak privasi warga negara.

(Baca juga: Membangun Tirani: Bagaimana Para Penguasa Menggunakan Isu Terorisme untuk Melanggengkan Kekuasaan)

Undang-undang yang baru ini juga memperluas kegiatan tindakan kontraterorisme dengan melibatkan pasukan bersenjata Indonesia (TNI). Pengerahan angkatan bersenjata dalam menanggapi ancaman keamanan domestik dapat dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu, tetapi perluasan wewenang militer dalam konteks keamanan sipil akan membawa risiko yang serius, sebagian karena personel militer biasanya tidak menerima pelatihan penegakan hukum. Selain itu, sistem peradilan militer Indonesia memiliki track record yang mengerikan dalam menginvestigasi dan menuntut pelanggaran hak asasi manusia oleh personil militer.

“Pemerintah Indonesia harus mengakui bahwa melanggar hak asasi manusia atas nama kontraterorisme hanya menguntungkan ekstremis bersenjata dalam jangka panjang,” kata Adams. “Pemerintah Indonesia harus bertindak untuk merevisi Undang-undang Antiterorisme sehingga memenuhi standar internasional.”

 

Sumber:  HRW