Khianatnya Sang Syarif Husain dan Takluknya Inggris pada Zionisme

“Sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan telah menjanjikan Palestina untuk orang-orang Yahudi bila Tuhan telah mengetahui apa yang akan  mereka perbuat di sana.”

 

Pada tahun 1915–1616, melalui Konsulat-Jenderal di Kairo, Sir Henry McMahon, Inggris membujuk Husain, Syarif (penguasa) Mekah, bahwa, jika Husain mau melancarkan pemberontakan melawan Ottoman, Inggris akan memberi imbalan kepadanya berupa hal yang masih mengundang perdebatan hingga hari ini. Sebuah mitos berkata bahwa Inggris berjanji kepada Husain bahwa pihak Inggris akan mendukung kemandirian (baca: kemerdekaan) orang-orang Arab di seluruh Timur Tengah, seperti yang diminta oleh Husain, setelah Ottoman, yang telah menduduki selama empat abad, diusir.

Namun, McMahon berusaha untuk menjelaskan kepada Husain bahwa Lebanon, Irak (untuk sementara), dan kawasan pantai-pantai Arab di Teluk dan di wilayah di mana Perancis tertarik untuk mengambil alih, akan menjadi pengecualian. Syarif Husain menutup mata terhadap pengecualian-pengecualian ini dan, dalam upayanya, terlepas dari manfaat pemberontakannya dapat menyenangkan Inggris atau tidak, pada akhirnya hanya sedikit tanah air di Timur Tengah yang “dimerdekakan” bagi orang-orang Arab setelah perang. Berapa tepatnya luas wilayah tersebut tergantung pada interpretasi Husain dalam korespondensinya dengan McMahon.

Semua orang yang berkontribusi terhadap tanggapan McMahon terhadap Sharif, dan para pendukungnya hingga tahun 1937, menyatakan bahwa tujuan mereka selama ini adalah bahwa Palestina, meskipun namanya tidak disebutkan dalam surat pengecualian, tidak boleh berada di antara wilayah-wilayah yang diberi kemerdekaan pasca perang, yang didukung Inggris. Mereka melakukannya dengan akal sehat dan dengan bukti geografi, kartografi, dan nomenklatur.

Terlepas dari apakah mereka jujur ​​dalam sumpah mereka, Perjanjian Sykes-Picot yang diikuti dengan cepat oleh korespondensi antara Husain dan McMahon telah memupus semua harapan dariorang-orang Arab di Palestina. Secara sepihak, Inggris menetapkan bahwa setelah perang, wilayah Palestina akan dikelola oleh Inggris, Perancis dan Rusia. Deklarasi Balfour, delapan belas bulan kemudian, mengambil langkah raksasa yang lebih jauh dengan memberikan Palestina kepada orang-orang Yahudi.

Sebenarnya, Husain meyakini bahwa Palestina seharusnya menjadi miliknya karena wilayah itu tidak tercantum dalam wilayah yang dikecualikan oleh McMahon. Banyak pengamat di kemudian hari juga merasakan hal yang sama. Tidak hanya kehilangan Palestina, di mata penguasa Inggris, Husain bahkan seolah mudah ditipu dan diperlakukan sebagai orang bodoh. Meskipun pandangan mayoritas orang Inggris menganggap bahwa Revolusi Arabnya telah berhasil dan berharga dalam membantu menyingkirkan Ottoman dari Timur Tengah selama perang, keinginan dan aspirasinya menjadi tidak diperhitungkan.

Pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian itu tidak pernah muncul di antara para menteri dan pegawai negeri Inggris yang mempercayai para pemimpin revolusi Arab, atau bagi rakyat Palestina sendiri, di mana akhirnya segala perangkat pemerintahan Ottoman ditarik dari Palestina. Pangkalan militer Inggris yang akan dibangun di Palestina yang berfungsi sebagai penyangga ke pintu gerbang Mesir, yang melindungi rute Terusan Suez milik Inggris ke India, akan dimasukkan ke dalam tanggung jawab orang-orang Yahudi yang dapat dipercaya dan kooperatif. Kebutuhan orang-orang Yahudi untuk mengambil peran ini, sembari meminggirkan Prancis, adalah alasan yang tidak dapat diterima berdasarkan Deklarasi Balfour.

Palestina tidak pernah menjadi negara bangsa sebelumnya. Sebelum akhir perang, Allenby, dengan Faysal (putra ketiga Syarif Husain) dan Lawrence, mengusir Turki dari ‘la Syrie intégrale’ (Syam Raya) yang dianggap sebagai wilayahnya oleh orang-orang Arab, sampai Juli 1920. Ketika penguasa Ottoman digulingkan, dan Suriah seperti yang kita kenal sekarang diperuntukkan bagi Perancis, Palestina tetap tanpa penguasa asing.

Akan tetapi, pada akhir Oktober 1914, Lloyd George telah meruntuhkan proses yang berakhir dengan penghapusan hak-hak rakyat Palestina, ketika ia mendesak Kabinet Inggris untuk menentukan ‘takdir akhir Palestina’. Kemudian, secara sepihak, Inggris menyerahkan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi, dengan klaim tipuan yang menyesatkan bahwa wilayah Palestina itu – yang penduduknya sekitar 600.000 pada saat itu adalah 93% Arab dan hanya 7% Yahudi – adalah ‘sebidang tanah tanpa penghuni’ yang harus diberikan kepada ‘orang-orang tanpa negara’.

Ronald Storrs, pejabat Kantor Luar Negeri dan Kolonial Inggris, mengatakan bahwa “Inggris mengusulkan untuk menyerahkan wilayah itu (Palestina), tanpa berkonsultasi dengan penduduknya, kepada pihak ketiga; dan anda tahu jenis pihak ketiga seperti apakah itu!”

Pada saat itu, Tekad Zionis untuk mengambil alih Palestina ini tak terbendung lagi. Meskipun seruan dalam Deklarasi Balfour untuk mewujudkan “tanah air nasional” yang tidak terdefinisi berusaha untuk menyamarkan tujuan sebenarnya, tetapi tujuan asli Inggris dalam menerbitkan deklarasi tersebut adalah untuk mengubah Palestina menjadi negara Yahudi.

Inggris memberikan Zionis bantuan politik dan militer yang sangat besar yang memungkinkan semua ini terjadi. Pada periode ketika Inggris sepenuhnya berada di belakang perjuangan Zionis, Inggris memupuk pengembangan mesin militer Yahudi untuk memanfaatkan mereka, dalam pertempurannya. Dengan hasrat Inggris yang aktif, Hagana (milisi Yahudi) mencapai kondisi profesionalisme selama Perang Dunia II yang secara politik, militer, dan geografis, memecah belah tanah Arab.

Pada tahap selanjutnya menjelang 1948, Inggris membuat orang-orang Palestina tidak berdaya saat mempersenjatai komunitas Yahudi asli, Yishuv. Hasilnya adalah perombakan Yahudi yang dibawa oleh sikap pilih kasih dari Inggris dan, akhirnya, Inggris kehilangan kontrol secara total, ditambah oleh ketidakmampuan dan kurangnya kepemimpinan dalam masyarakat Palestina.

Hasil akhirnya adalah pendirian Israel pada tahun 1948. Melalui pembersihan etnis dan pembantaian, negara baru tersebut mengusir orang-orang Palestina yang tak berdaya dari tanah airnya, di mana Inggris tidak menunjukkan minat sedikit pun, dan melakukan pembiaran. Orang-orang Palestina yang diusir itu kini telah tujuh puluh tahun berada di kamp-kamp pengungsi atau terpaksa menerima kewarganegaraan kelas dua Israel, negara yang lahir dari perampasan tanah pribumi.

Kecaman atas tindakan memalukan ini umumnya diberikan kepada Zionis terkemuka, Theodore Herzl. Namun Inggris melapangkan jalan pembentukan negara Israel dengan mengusir Mufti Yerusalem, satu-satunya pemimpin Palestina, dan menyediakan pelatihan militer kepada tentara Zionis dalam kampanye Perang Dunia Kedua Inggris di Irak dan Suriah.

Inggris sendiri akhirnya diusir oleh anak didiknya yang tidak tahu terima kasih itu. Inggris kehilangan semua tujuan berdirinya pemerintahan Mandat Inggris di Palestina: tidak ada pangkalan untuk menjaga Terusan Suez, tidak berhasilnya pembangunan pelabuhan Haifa, tidak ada jalur kereta api ke Irak, dan tidak ada pipa minyak. Hal yang terpenting, Inggris telah kehilangan semua prestisenya di Dunia Arab.

Kisah tertipunya Syarif Husain dan kesewenangan Inggris tersebut adalah satu babak kisah di antara kronologi panjang yang melahirkan negara Israel di atas darah dan air mata penduduk Palestina. Kisah tersebut terangkum dalam buku The Palestinians and British Perfidy: The Tragic Aftermath of the Balfour Declaration of 1917, yang ditulis oleh C.W.R. Long, seorang penulis berkebangsaan Inggris.

Kisah tentang konflik Palestina-Israel adalah kisah abadi yang selalu menarik bagi siapapun yang mencoba mengurai sejarah. Buku-buku yang mengulas seputar sejarah konflik Palestina-Israel pun hadir dengan membawa masing-masing potongan peristiwa dan sudut pandang penulis. Seperti buku ini, yang merupakan pendamping bagi buku penulis lainnya, yang berjudul British Pro-Consuls in Egypt, 1914–1929 dan The Challenge of Nationalism and The Immense Failure: British Rulers of Iraq, 1914–33. Tiga buku tersebut membahas keterlibatan Inggris di segmen lain pasca-Perang Dunia I di Timur Tengah, dalam hal ini Palestina.

Dalam buku ini, penulis berupaya untuk mengenalkan transformasi paksa dari “kepemilikan Palestina” melalui penentuan yang sepihak dan kejam dari Inggris (sampai keadaan menjadi sulit) dan desakan Zionis yang semakin tak tergoyahkan.

 

 

Review Buku

Judul: The Palestinians and British Perfidy: The Tragic Aftermath of the Balfour Declaration of 1917

Penulis: C.W.R. Long

Penerbit: SUSSEX ACADEMIC PRESS

Tahun terbit: 2018