Penerapan Syariat Islam oleh Demak Bintoro di Jawa (Jihad Wali Songo Bag. 6)

 

Mengenai sejarah berlakunya hukum Islam di Jawa, menurut Hooker, pengaruh hukum Islam di Jawa bersifat samar-samar, karena hukum Islam dianggap hanya sebagian dari hukum, dan itupun sejauh adat pribumi telah menerimanya. Menurutnya, kebudayaan Jawa yang dipengaruhi agama Hindu terlalu kuat untuk menerima banyak unsur hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh de Graaf dan Pigeaud, menurutnya meskipun disebutkan bahwa hukum Islamlah yang berlaku di kerajaan Demak, namun hukum Islam tersebut tidak diikuti secara keseluruhan.

Berbeda dengan pendapat Hooker, Graaf dan Pigeaud, menurut Widji Saksono, Walisongo telah berhasil mengakhiri zaman Syiwa Budha dan menggantikannya dengan zaman Islam.

Kerajaan Demak tidak hanya mengatur masalah pernikahan dan ibadah murni saja, melainkan juga masalah waris, muamalah, jinayah dan siyasah (pidana dan politik), hukum acara peradilan dan lain-lain, di mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam.

(Baca juga:  Di Bawah Ulama Padri, Sistem Islam Berhasil Memakmurkan Rakyat Minang)

Kerajaan Demak tidak hanya mengatur masalah pernikahan dan ibadah murni saja, melainkan juga masalah waris, muamalah, jinayah dan siyasah (pidana dan politik), hukum acara peradilan dan lain-lain, di mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam.

Untuk pelaksanaan hukum Islam Sultan Demak menyusun kitab kumpulan undang-undang dan peraturan pelaksanaan hukum yang diberi nama Salokantara. Kepala mahkamah agung disebut jeksa dalam kitab hukum tersebut. Nama sunan kalijaga dimungkinkan berhubungan dengan kata kadhi (hakim) dalam islam.

Gb. Jugul Muda (sumber gambar: National Archives of Singapore)[1]

Setelah Kesultanan Islam Demak berdiri, para Wali menempati jabatan sebagai pujangga, ngiras kinarya pepunden, jaksa yang mengku perdata atau sebagai karyawan terhormat, termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Para Wali selalu mengawasi Sultan dalam memegang mandat menjalankan roda kepemimpinannya.

Khusus Sunan Giri, beliau dipanggil dengan sebutan panatagama sekaligus memangku jabatan sebagai penghulu. Ia menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman-pedoman tatacara di keraton.

Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan peradilan, pengadilan dan mahkamah termasuk hukum-hukum acara formal. Mereka merumuskan masalah siyasah jinayah yang meliputi: had, qisas, ta’zir termasuk perkara zina dan aniaya, ’aqdiyah (perikatan, kontrak sosial) syahadah (persaksian, termasuk perwalian), masalah imamah (kepemimpinan), siyasah (politik), jihad (perang keagamaan), kompetisi dan panahan, janji (nazar), perbudakan, perburuhan, penyembelihan, ’aqiqah (jw: kekah), makanan, masalah bid’ah dan lain-lain dapat ditemukan dalam primbon II lembar 15a, 20, 30b, 20a,15b serta pada primbon I hal 11.

 

(Ikuti Serial Jihad Walisongo Menegakkan Islam di Jawa Sebelumnya:

 

Selanjutnya, masalah munakahat (pernikahan), merupakan tugas Sunan Giri dan Sunan Ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Mereka bertugas menyusun aturan perdata/adat istiadat dalam keluarga dan sebagainya, yang meliputi soal dan pasal-pasal tentang khitbah (peminangan), nikahtalak-rujuk, pembentukan usrah (unit keluarga) dan adat istiadatnya termasuk hadanah (pengasuahan), perwalian, pengawasan serta fara`id (waris).

Legislasi hukum Islam dalam seluruh aspeknya (hukum acara peradilan, hukum perdata, hukum pidana) di kerajaan Demak sangatlah wajar. Keinginan muslim untuk menerapkan syariat Islam sudah ada jauh sebelum kerajaan Demak berdiri.

Masalah muamalah antara lain mencakup jual beli, perdagangan, perserikatan, dan lain-lain seperti talabul ’ilmi (menuntut ilmu) yang diutarakan antara lain dalam Primbon II hlm. 20a halaman 29b, 18a, dan 20a. Sementara ketentuan fikih yang berisi masalah ibadah terdapat dalam lembar 28a ringkes VI: 518 (Sunan Kalijaga), 1b.70a sqq; mencakup thaharah (bersuci) sebanyak 7 halaman, niyyat (niat) 1 lb. Yaitu halaman 22a Sqq, syahadah (persaksian) bm. 2sqq, tentang shalat pada halaman 24b, Kraemer halaman 147, ringkes VI: 518 (Sunan Kalijaga) tentang kuasa 39b, Kraemer halaman 159; zakat pada ringkes 4.2518 (Sunan Kalijaga), sedangkan mengenai pembahasan haji dapat ditelusuri kembali pada berita bahwa Sunan Kudus adalah amirul hajj pemimpin para haji.

Legislasi hukum Islam dalam seluruh aspeknya (hukum acara peradilan, hukum perdata, hukum pidana) di kerajaan Demak sangatlah wajar. Keinginan muslim untuk menerapkan syariat Islam sudah ada jauh sebelum kerajaan Demak berdiri.

Peristiwa yang dapat dijadikan bahan rujukan latar belakang legislasi hukum Islam adalah kasus penangguhan eksekusi syaikh Siti Jenar. Adanya berita-berita yang menceritakan bahwa Walisanga tidak langsung mengqisas Syekh Siti Jenar, sebelum kerajaan Islam Demak berdiri, dapat menjadi pertanda bahwa Walisanga telah memiliki kesadaran politik dan gagasan bernegara dan berorientasi kepada konsepsi Negara hukum yang tidak membenarkan main hakim sendiri (eigen rechting).

Walisanga langgam Asmaradana, pupuh XXXII, bait 35-36 mengggambarkannya sebagai berikut:

… mung Jeng Sunan Giri Gajah, kang kawogan

anglunas, kang murangsarak ing ngelmi,

mumpung dereng ngantos lama// Jeng Sunan Giri

Nyagahi, ing sirnane Seh Lemahbang, yen

Sampun prapteng masane, adege Nata ing Demak,

bedahing Majalengka….

 

Setelah kerajaan Islam Demak berdiri, kasus Syekh Siti Jenar yang asalnya dibekukan sementara waktu, akhirnya dilanjutkan kembali.

Sidang istimewa antara Dewan Walisanga dan segenap pembesar kerajaan menjatuhkan vonis qisas Syekh Siti Jenar atas dakwaan mbalela (membangkang) negara dengan kedok agama, pembongkaran syariat, sehingga tampak bahwa syariat tidak diperlukan lagi, misalnya tidak melaksanakan salat Jum’at, menghalanghalangi penyiaran agama, mengganggu stabilitas negara, menyebarkan ajaran sesat dan membongkar rahasia alam semesta kepada masyarakat awam, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kekacauan, karena para murid Syekh Siti Jenar ini menurut Serat Syekh Siti Jenar, banyak yang membuat onar, minta dibunuh, bahkan ada yang bunuh diri, meresahkan masyarakat dan meninggalkan syariat Islam.

Proses pelaksanaan hukuman qisas bagi Syekh Siti Jenar melalui penyelidikan dan tahapan yang panjang. Sebelum dieksekusi, Syekh Siti Jenar terlebih dahulu diajak diskusi oleh dewan Walisanga untuk menyadarkannya agar mau bertaubat. Setelah melalui tahap diskusi tidak berhasil, kesultanan Demak memberi peringatan yang keras.

Baru setelah peringatan tersebut tidak diindahkan, dan data-data otentik mengenai kesalahan Syekh Siti Jenar dapat dibuktikan kebenarannya, pengadilan yang dihadiri oleh para Wali, Sultan Fatah, Patih Wonosalam, penghulu, panglima perang dan jaksa menjatuhkan vonis hukuman mati.

Pelaksanaan sidang pengadilan Syekh Siti Jenar ini bertempat di serambi Mesjid Agung Demak.

 

Baca halaman selanjutnya: Serat Angger-Angger Suryangalam dan Serat Suryangalam

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *