Counter-Terrorism Ala Trump yang Berbeda Dengan Pendahulunya

Kebijakan keamanan nasional dan strategi perang melawan terorisme, bagaimana keduanya diimplementasikan dimasa-masa awal jabatan Presiden Trump.

Ada kans Kongres akan setuju setiap prakarsa Trump tapi banyak juga yang pesimis bahwa gaya Trump akan mirip Obama. Tapi, yang paling kentara, Trump berpotensi dikebiri kebijakannya meski kongres dikuasai kubu Republik (partainya Trump). Kongres juga tak suka dengan gaya koboi Trump.

Dr. Sebastian Gorka sampai meninggalkan posisinya di Gedung Putih setelah melihat gelagat Trump tak bisa “dinasihati”, Gorka pernah merekomendasikan agar Trump lebih ramah kepada media.

 

Hubungan Trump dan Dir Keamanan

Bagaimanapun juga keduanya saling membutuhkan untuk menjaga legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Keduanya dituntut tampil harmoni untuk menjaga kepercayaan publik dalam pemerintahan. Selama ini Trump dikenal tak akur dengan pejabat intelijen, bahkan Glennon mencatat para pejabat intelijen siap mundur jika dipaksa untuk mengikuti mau Trump, meski banyak kebijakan barbar ala CIA seperti peningkatan serangan drone, serangan cyber, operasi rahasia, pelarangan imigrasi, dan surveillance massal masih didukung Trump.

 

Travel Ban ala Trump

Ada yang menarik dari travel ban ala Trump. Sebab, kebijakan itu diselidiki oleh sesama unit eksekutif negara, ini adalah hal yang tak biasa. MA AS menginterupsi larangan perjalanan ala Trump dan memutuskan untuk dianulir.

Desember 2015, pasca serangan San Bernardino, dimasa kampanye Trump tentang larangan terhadap orang Islam dari memasuki AS. Kebijakan Trump itu dinilai makin menjauhkan proyek kontraterorisme; di mana muslim moderat menjadi komponen penting dalam kontraterorisme.

Begitu menang pilpres, Trump langsung merealisasikan janjinya dengan melarang warga Irak, Iran, Libya, Somalia, Suriah, Sudan, dan Yaman masuk ke AS. Kebijakan agresif dan berani ini bahkan berkebalikan dengan Bush jr yang menjadi pionir perang global melawan terorisme. Di mana pasca 9/11 Bush jr menegaskan jika AS tidak sedang berperang melawan Islam.

Tujuh negara itu bukanlah negara akar para pelaku teror di Barat. Justru, lone wolf adalah penduduk AS sendiri, bukan imigran dari luar.

Kebijakan inipun dipertanyakan paling tidak dari dua sisi:

  1. Apa Trump punya otorita itu?
  2. Kalaupun punya otorita, sejauh mana efektifitas travel ban Trump?

Adapun para peneliti kontrateror, mengkritik kebijakan Trump yang menjadi tambahan amunisi teroris karena makin sesuai dengan narasi yang dibangun oleh Al Qaeda dan ISIS. Wawancara dengan para jihadis juga kian menguatkan asumsi itu di mana para jihadis justru senang dengan kebijakan agresif Trump yang kian membawa AS pada kehancuran.

Dalam menelurkan kebijakan itupun Trump tidak meminta persetujuan kongres. Akibatnya, yang muncul adalah kekacauan baik di bandara dan tempat umum sehingga kian banyak aksi protes.

Trump mengeluarkan travel ban hingga tiga kali, di mana ia menambahkan Chad, Korut dan Venezuela ke dalam daftar. Meski akhirnya Mahkamah Agung AS memutuskan anulir terhadap kebijakan Trump karena dianggap bertentangan dengan semangat para founding father dari tinjauan yudisial atas hubungan luar negeri, administrasi dan kebijakan keamanan nasional.

Strategi Trump untuk Perang Afghanistan

Trump mencetuskan “berpikir realistis” dan menegaskan militer AS takkan lagi membangun Demokrasi di negeri-negeri yang jauh. Menurutnya, perang di Afghanistan menjadi perang paling panjang dalam sejarah AS.

Ada tiga pertimbangan mengapa Trump siap merubah kebijakan luar negeri AS:

  1. Amerika perlu hasil yang jelas dari perangnya.
  2. Kritik terhadap konsekuensi penarikan tergesa-gesa, di mana penarikan prematur dari Irak menyisakan ruang bagi Al Qaeda dan ISIS untuk tumbuh.
  3. Amerika menghadapi ancaman yang lebih luas dari sekedar Afghanistan.

Dengan pertimbangan ini, Trump menyatakan kebijakan AS di Afghan dan Asia Selatan berubah, dari pendekatan operasi berddasar durasi menjadi pendekatan berdasarkan kondisi.

 

Beda Pandangan Trump dengan Presiden Pendahulunya Terhadap Terorisme

Trump menegaskan, ”kita sedang membunuh para teroris.”

Ungkapan ini menyiratkan jika Bush jr dan Obama memandang teroris “hanya” sebagai sekawanan kriminil, lain halnya dengan Trump yang lebih serius. Untuk itu, perlu ada tindakan lebih agresif seperti pembunuhan teroris, penahanan dalam waktu panjang dan operasi militer di wilayah negara lain, meski warga AS melihat pendekatan lebih keras justru kian menyuburkan teroris yang baru.

Advokat militer merekomendasikan agar Trump bersabar menguak ideologi jahat para teroris. Namun, rekomendasi ini kian sulit dicapai manakala kebebasan sipil dan supremasi hukum justru dikebiri oleh Trump sendiri dengan dalih demi mengalahkan terorisme. Mereka juga merekomendasikan agar penggunaan militer sesekali saja. Adapun Trump justru amat bernafsu untuk menggunakan kekerasan secara terus menerus.

Trump juga secara terbuka mengkritik Pakistan agar tak main mata dengan Taliban, sebagaimana India yang terang-terangan membantu AS. Sembari menegaskan bahwa penggunaan senjata akan tetap menjadi pilihan utama meski publik sendiri mempertanyakan potensi jatuhnya korban sipil.

Trump sempat dipuji setelah merubah janji kampanyenya dengan tetap menambahkan pasukan ke Afghanistan. Tapi koar-koar itu akan dipandang aneh mengingat Trump justru memangkas anggaran luar negeri AS. Hanyasaja, ulasan ini bersifat tentatif mengingat administrasi Trump pada arsitektur keamanan nasional amat berpotensi untuk berubah.

Konklusi

Arah kebijakan Trump terkesan ringan menggunakan kekerasan. Konsep lunak, mengatur hubungan baik luar negeri, menarik dunia agar tertarik dengan nilai budaya AS tampaknya tidak mendapat ruang dibutir-butir kebijakan Trump.

Poin penting lainnya, administrasi Trump juga tidak menghargai hukum internasional; menyerupai fase-fase pertama masa pemerintahan George W. Bush setelah serangan 9/11.

Trump juga siap melanggar batas negara dengan menegaskan militer AS akan melabrak para teroris di manapun berada; ia percaya itu akan berhasil. Mensahkan penyiksaan tak manusiawi, merendahkan para tahanan yang diakomodir dengan mengkodifikasi hukum federal.

Kebijakan ini mempercepat Deplu AS kehilangan dana dan membengkakkan anggaran militer. Lebih menarik lagi dengan Trump yang tak punya pengalaman diplomasi dan mengabaikan pendekatan lunak.

Trump juga mengubah kebijakan terhadap Bashar Assad. Dulu, AS menempatkan Bashar sebagai penguasa sah untuk melanjutkan perang melawan terorisme. Namun, kini AS malah mengirim angkatan udara manakala Assad kedapatan menggunakan gas sarin dalam serangannya.

Hal ini menyisakan dua pertanyaan dibenak analis internasional:

  1. Apakah hukum internasional membolehkan penggunaan kekuatan ala Trump?
  2. Kapan presiden memiliki otoritas untuk menggunakan kekerasan di bawah konstitusi AS?

Pertanyaan pertama merujuk pada DK PBB yang tidak mengijinkan serangan AS ke Suriah mengingat Assad tidak secara langsung mengancam warga AS. Fakta ini menunjukkan Trump telah melanggar hukum internasional.

Pertanyaan kedua lebih ke legalitas domestik terkait mekanisme cek dan balance wewenang presiden, mengingat kebijakan Trump terindikasi tak sejalan dengan kongres sebagai wakil rakyat sehingga Trump lebih terlihat bak seorang raja.

Presiden diberi wewenang untuk menggunakan militer sebagai kekuatan defensif instruktif. Adapun untuk tenaga ofensif, perlu pertimbangan dari eksekutif dan legislatif negara.

Berharap kebijakan Trump soal penggunaan kekuatan di Suriah dianulir kongres mengingat unsur eksekutif dan legislatif diisi orang Republik; partai sang presiden tampaknya tidak rasional. Hanyasaja, kebijakan Trump lebih dikhawatirkan akan meruntuhkan prinsip-prinsip para bapak bangsa terdahulu.

Alih-alih menghormati prinsip para founding father AS, Trump malah mengirim pejabat ke kongres dan berkoar jika tindakannya adalah demi keamanan nasional yang vital dan demi kebijakan luar negeri AS.

 

Review Buku:

Penulis       :   Donna G. Starr-Deelen

Judul Buku:   Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump_ Caught in the Fait Accompli War-Palgrave Pivot

Tahun Terbit:  2018

Penerbit : Palgrave Pivot

Hardcover ISBN :  978-3-319-69756-7

 

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *