Dalam Tiga Bulan, China Luluh Lantakkan Lebih dari 5.000 Masjid di Xinjiang

Warga Uyghur di Daerah Otonomi Xinjiang, China Barat Laut, mengatakan bahwa pihak berwenang melanjutkan program penghancuran masjid. Berkebalikan dengan berita yang sudah menyebar, diplomat China menyanggah bahwa wilayah itu memiliki lebih banyak masjid per kapita daripada negara lain.

Liu Xiaoming, duta besar China untuk Kerajaan Inggris sejak 2009, menulis dalam sebuah surat kepada Financial Times pada 20 Agustus bahwa ada 24.400 masjid di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR), sebagai tanggapan atas laporan berita baru-baru ini, termasuk laporan sebelumnya. Tulisan Liu di surat kabar itu menggambarkan soal situasi hak asasi manusia yang memburuk di sana.

“Kegiatan keagamaan normal dilindungi oleh hukum,” tulisnya tentang Xinjiang.

Luas wilayah XUAR merupakan seperenam dari tanah China dan merupakan rumah bagi sekitar 23 juta orang dari beberapa kelompok etnis minoritas, yang terbesar adalah Uyghurs – komunitas yang didominasi Muslim dengan ikatan ke Asia tengah, yang jumlahnya melebihi 11 juta.

Baca juga: 

Namun Liu gagal menyebutkan, bagaimanapun, pembongkaran masjid yang berlangsung terus-menerus yang dimulai di Kashgar (dalam bahasa China, Kashi) dan di Hoten (dalam bahasa Cina Hetian) pada tahun 2017. Tindakan itu jelas-jelas merupakan “pembenar” atas diluncurkannya program penghancuran masjid oleh otoritas Cina dan diawasi oleh polisi setempat.

Selama kampanye, pihak berwenang menghancurkan ribuan masjid untuk “memperbaiki” sebagian besar penduduk Muslim. Pihak otoritas mengklaim bahwa mereka memilah gedung-gedung bobrok yang menimbulkan ancaman keamanan bagi para jamaah dalam upaya untuk membakukan dan mengatur masjid.

Meskipun pejabat pemerintah pada Desember 2016 menolak untuk mengatakan berapa banyak masjid yang hancur, investigasi oleh Layanan Uighur RFA menunjukkan bahwa sekitar 5.000 masjid dihancurkan selama tiga bulan.

Sekretaris Desa Baghcha di daerah Toqsu (Xinhe) di Prefektur Aksu (Akesu), yang tidak menyebutkan namanya, mengatakan kepada RFA pekan lalu bahwa hanya satu masjid dari total lima di Baghcha saja yang tersisa setelah pihak berwenang merobohkan mereka.

“Kami dulu punya masjid di setiap lingkungan dan desa [di Toqsu county] tapi sekarang tidak lagi,” katanya. “Dulu ada lima masjid di lima lingkungan [di desa Baghcha]; sekarang kita hanya punya satu masjid besar.”

Seorang pejabat dari Toqsu Yultuzbagh Bazar yang mengawasi pembongkaran mengatakan sebelumnya ada sekitar 120 masjid di 17 komune di desanya, dengan 20 masjid di komune tempat dia tinggal.

“[Tapi] sekarang sembilan atau 10 masiha ada, sisanya telah diruntuhkan,” kata pejabat yang tidak menyebutkan namanya.

“Dulu ada masjid di jalan utama, yang dihancurkan dan digantikan oleh bangunan tempat tinggal tahun lalu,” katanya, menambahkan bahwa dari tiga masjid besar yang berdiri di desanya, hanya satu yang tersisa.

Baca juga:

Bangunan Lain Menggantikan Masjid

Dua masjid yang dihancurkan pada tahun 2017 di desa Ilchi di Prefektur Hotan telah digantikan oleh sebuah pabrik pakaian dalam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Cina daratan dan sebuah pusat hiburan bagi penduduk distrik, kata seorang pejabat desa yang bertanggung jawab atas masalah agama.

Masjid Top Eriq di Tosqa county, Prefektur Aksu, digantikan oleh bangunan perumahan, sementara masjid Gulbagh di county itu digantikan oleh apartemen perumahan, katanya.

Penghancuran masjid adalah bagian dari tindakan keras China terhadap Uyghur, yang juga mencakup larangan atas tindakan agama, pemantauan oleh pihak berwenang yang tinggal di rumah Uyghur, penggunaan aplikasi pengawasan di ponsel, dan pemasangan kamera pengenal wajah.

Pada bulan Juli, Financial Times melaporkan bahwa pembuat kamera keamanan terbesar di dunia memasok hampir 1.000 kamera pengenal wajah untuk pemasangan di pintu masuk masjid di sebuah daerah di XUAR selatan untuk memantau aktivitas di komunitas Muslim.

Selain pengawasan yang ketat, ratusan ribu Uyghur ditahan di “kamp pendidikan ulang” politik di mana pihak berwenang mengindoktrinasi mereka dalam ajaran Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa dan berusaha memaksa mereka untuk menolak keyakinan agama mereka.

 

Penindasan Agama dan Budaya

Uyghur mengeluhkan diskriminasi etnis yang meresap, penindasan agama, dan penindasan budaya di bawah kekuasaan Tiongkok di Xinjiang, dan terutama di prefektur Kashgar – sebuah wilayah yang dihuni banyak orang oleh Uyghur.

Ketua Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo, yang telah memerintah XUAR sejak Agustus 2016, telah memulai beberapa kebijakan keras yang menargetkan kebebasan beragama orang-orang Uyghur, termasuk melarang berpuasa selama bulan suci Ramadhan.

Pihak berwenang di Prefektur Kashgar menerapkan kebijakan baru pada Juni 2017 untuk mengontrol masjid dengan mengubah bangunan keagamaan menjadi pusat untuk menyebarluaskan propaganda politik Partai Komunis China, sumber-sumber lokal mengatakan pada saat itu.

Baca juga:

Di bawah arahan, pengurus masjid diharuskan untuk mengibarkan bendera nasional China di atas gedung-gedung.

Belakangan tahun itu, pihak berwenang di Kashgar meluncurkan gerakan propaganda anti-agama melalui kantor polisi setempat, yang petugasnya menggulirkan kampanye ke penduduk prefektur dalam upaya untuk melemahkan keyakinan Islam mereka, sumber mengatakan kepada RFA.

 

Dilaporkan oleh Shohret Hoshur untuk Layanan Uighur RFA. Diterjemahkan oleh RFA Uyghur Service. Ditulis dalam bahasa Inggris oleh Roseanne Gerin.

 

Sumber: RFA