Peran Khilafah Turki Utsmani: Bantu Perjuangan Rakyat Aceh Menghadapi Belanda

Surat Aceh Pada Kalifah Turki Utsmani

Setelah Portugis berhasil diusir, giliran Belanda yang mengancam kedaulatan Aceh. Ketika Belanda mulai secara agresif memperluas kekuatannya di Sumatera, Aceh sekali lagi meminta bantuan kepada Khilafah Turki Utsmani.

Pada tahun 1849 Sultan Mansur Syah (bertakhta 1838–1870) mengirimkan utusan pada Sultan Abdülmecid (Abdul Majid) dengan membawa surat yang menegaskan kembali status Aceh sebagai negeri di bawah kedaulatan Utsmani, dan meminta bantuan menghadapi Belanda.

Sultan Sulaiman (sang Penakluk)

Utusan dari Aceh juga membawa berbagai macam hadiah dari Sultan untuk dipersembahkan kepada penguasa Turki. Hadiah-hadiah itu antara lain berupa emas, rempah-rempah dan lada. Bersama utusan itu, Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah mengirimkan sepucuk surat resmi kepada khalifah Turki Utsmani. Berikut petikan suratnya:

“Sesuai dengan adat istiadat kesultanan Aceh yang kami miliki dengan batas-batasnya yang dikenal dan sudah dipunyai oleh moyang kami sejak zaman dahulu serta sudah mewarisi singgasana dari ayah kepada anak dalam keadaan merdeka.

Sesudah itu kami diharuskan memperoleh perlindungan Sultan Salim sang penakluk dan tunduk kepada pemerintahan Utsmani dan sejak itu kami tetap berada di bawah pemerintahan Yang Mulia dan selalu bernaung di bawah bantuan kemuliaan Yang Mulia sultan Abdul Majid penguasa yang agung, sudah menganugerahkan kepada almarhum moyang kami sultan Alaudddin Mansursyah titah yang agung berisi perintah kekuasaan.

Kami juga mengakui bahwa penguasa Turki yang Agung merupakan penguasa dari semua penguasa Islam dan Turki merupakan penguasa tunggal dan tertinggi bagi bangsa-bangsa yang beragama Islam. Selain kepada Allah SWT, penguasa Turki adalah tempat kami menaruh kepercayaan dan hanya Yang Mulialah penolong kami.

Hanya kepada Yang Mulia dan kerajaan Yang Mulialah kami meminta pertolongan rahmat Ilahi, Turkilah tongkat lambang kekuasaan kemenangan Islam untuk hidup kembali dan akhirnya hanya dengan perantaraan Yang Mulialah terdapat keyakinan hidup kembali di seluruh negeri-negeri tempat berkembangnya agama Islam.

Tambahan pula, kepatuhan kami kepada pemerintahan Utsmani dibuktikan dengan kenyataan, bahwa kami selalu bekerja melaksanakan perintah Yang Mulia. Bendera negeri kami, Bulan Sabit terus bersinar dan tidak serupa dengan bendera manapun dalam kekuasaan pemerintahan Utsmani; ia berkibar menyertai kami di laut dan di darat.

Walaupun jarak kita berjauhan dan terdapat kesukaran perhubungan antara negeri kita namun hati kami tetap dekat sehingga kami telah menyetujui untuk mengutus seorang utusan khusus kepada Yang Mulia, yaitu Habib Abdurrahman el Zahir dan kami telah memberitahukan kepada beliau semua rencana dan keinginan kami untuk selamanya menjadi warga Yang Mulia, menjadi milik Yang Mulia dan akan menyampaikan ke seluruh negeri semua peraturan Yang Mulia.

Semoga Yang Mulai dapat mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Yang Mulia. Selain itu kami berjanji akan menyesuaikan diri dengan keinginan siapa saja Yang Mulia utus untuk memerintah kami.

Kami memberi kuasa penuh kepada Habib Abdurrahman untuk bertindak untuk dan atas nama kami. Yang Mulia dapat bermusyawarah dengan beliau karena kami telah mempercayakan usaha perlindungan demi kepentingan kita.

Semoga harapan kami itu tercapai. Kami yakin, bahwa Pemerintah Yang Mulia Sesungguhnya dapat melaksanakannya dan kami sendiri yakin pula, bahwa Yang Mulia akan selalu bermurah hati”.

Gambar Surat Berbahasa Melayu dari Aceh pada Turki Utsmani

 

Dari isi surat dapat disimpulkan bahwa kesultanan Aceh di Sumatera adalah bagian resmi wilayah kekuasaan ke khalifahan Islam Turki Utsmani tidak terbantahkan lagi. Setelah satu tahun tanpa berita, pada tahun 1850 Sultan Mansur Syah mengirimkan sepucuk surat lagi kepada Sultan Abdülmecid, kali ini dalam bahasa Arab.

Baca juga:

Arsip Utsmani menunjukkan bahwa permintaan Aceh mendapat pertimbangan serius di majelis istana, tetapi kekhawatiran atas reaksi Belanda berbuntut keputusan untuk hanya mengirimkan utusan ke Aceh untuk menelisik pengakuan kerajaan Aceh sebagai negeri bawahan Utsmani.

Surat berbahasa Arab yang dikirimkan Sultan Mansur Syah dari Aceh kepada Sultan Turki Utsmani Abdülmecid, tahun 1849.[1]

Kekhawatiran Aceh menjadi kenyataan, pada tahun 1873, Pasukan Belanda menyerang Aceh. Meskipun pada awalnya Belanda berhasil dipukul mundur, pada tahun berikutnya mereka kembali dan berhasil merebut istana Aceh. Selama beberapa dasawarsa berikutnya pertempuran sengit berlanjut, dan bangsa Aceh mengirimkan permohonan lebih lanjut kepada Konsulat Utsmani di Batavia.

Baca juga:

Kedatangan kapal perang Utsmani Ertuğrul di Singapura pada tahun 1889 dalam perjalanan ke Jepang membangkitkan harapan Aceh, tetapi pada saat rombongan Aceh tiba di Singapura kapal itu telah melanjutkan pelayaran. Perang panjang melawan Belanda di Aceh baru mulai mereda setelah tahun 1903 dengan menyerahnya penerus Sultan Mansur Syah, yaitu Sultan Muhammad Daud Syah.

Pada masa Sultan Abdulhamid, ia khawatir dengan kekuasaan kolonial Belanda dan Inggris di Asia Tenggara. Sultan Utsmani, yang oleh muslim Asia Tenggara dipandang sebagai “Khalifah Allah di Bumi,” mengirim Muhammad Kamil Bey sebagai Konsul Jenderal Turki Utsmani yang berkedudukan di Batavia (1897-1899).

Pejabat ini membangkitkan kembali hubungan antara Timur Tengah dan Muslim di Asia Tenggara. Selain itu, salah satu peran yang paling penting di Batavia adalah untuk membina hubungan lebih dekat antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Publikasi berbahasa Arab al-Malomat Konstantinopel, Thamarat al-Funun dari Beirut, dan beberapa koran-koran Mesir semua mengeluhkan tentang ketidakadilan dan penindasan yang menimpa kaum muslim oleh Belanda.

Upaya ini membuahkan hasil, seperti yang terlihat dalam bebagai perlawanan di Asia Tenggara. Semangat agama mulai tumbuh, kaum Muslim meyakini bahwa orang-orang Eropa mencoba untuk melemahkan keyakinan agama mereka. Perang Inggris melawan Turki Utsmani, serta penjajahan Belanda yang lalim, mendorong umat Islam di kawasan itu untuk menyerang kekuasaan kolonial di mana pun dan kapan pun mereka bisa.

Baca juga:

Salah satu bukti keberhasilan dari kebijakan pan-Islam Sultan Abdulhamid II tercermin dalam Pemberontakan Singapura 1915, ketika Muslim India dan Melayu menolak mematuhi perintah Inggris saat akan dikerahkan ke Timur Tengah untuk melawan Turki. Akibatnya, 530 ditangkap, 47 dijatuhi hukuman mati, 137 diasingkan, dan 28 orang dipenjara.

Pan Islamisme awalnya adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia II (1936) mengingkuti paham yang tertulis dalam al-a’mal al-Kamilah tulisan Jamaluddin Al-Afghani, Kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam yang disebut Khilafah.

 

Referensi:

Peacock and Annabel Teh Gal, Islam, Trade And Politics Across The Indian Ocean, British Academy Review, issue 14 (November 2009). edisi terjemah bahasa Indonesia; Islam, Perdagangan dan Politik Sepanjang Samudera Hindia. British Institute at Ankara (www.biaa.ac.uk) and the Association of South-East Asian Studies in the United Kingdom (www.aseasuk.org.uk). www.ottomansoutheastasia.org/

Prof. Dr. Saim Kayadibi, Islamization of the Southeast Asia: The Role of Turks, Department of Economics, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM).

Ottomanism, Pan-Islamism, and the Caliphate; Discourse at the Turn of the 20th Century, American University in Cairo, The Middle East Studies Program https://id.wikipedia.org/wiki/Pan_Islamisme

Petikan isi surat (Aceh pada khalifah) dikutip dari Seri Informasi Aceh th.VI No.5 berjudul Surat-surat Lepas Yang Berhubungan Dengan Politik Luar Negeri Kesultanan Aceh Menjelang Perang Belanda di Aceh, diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tahun 1982 berdasarkan buku referensi dari Anthony Reid, ”Indonesian Diplomacy a Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in The Reign of Sultan Mahmud 1870-1874”, JMBRAS, vol.42, Pt.1, No.215, http://atjehpost.co/articles/read/607/Sepucuk-Surat-Dari-Ottoman

Anthony Reid, An Indonesian Frontier: Acehnese and other Histories of Sumatra (Singapore: University of Singapore Press, 2004)

[1] Sumber gambar: Prime Ministry Ottoman Archive, Istanbul, İ.HR. 73/23511. https://medeniyet.academia.edu/%C4%B0smailHakk%C4%B1Kad%C4%B1/Letters-and-Documents