Kerajaan tak Resmi Inggris di Timur Tengah 1929-1941

 Ini adalah laporan yang memukau tentang hubungan Anglo-Irak dari tahun 1929, ketika Inggris memutuskan untuk memberikan kemerdekaan ke Irak, hingga 1941, ketika permusuhan antara kedua negara berakhir. Buku ini menunjukkan bagaimana Inggris mencoba – dan gagal – untuk mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan posisi strategisnya di Irak setelah kemerdekaan.

Silverfarb menyajikan analisis sugestif tentang kemungkinan dan keterbatasan pemerintahan tidak langsung oleh kekuatan imperial di Dunia Ketiga. Buku ini juga menceritakan disintegrasi cepat dominasi Inggris di Timur Tengah setelah Perang Dunia I dan menggambarkan perjuangan negara Arab yang baru merdeka itu untuk membebaskan diri dari cengkeraman lama kekuatan utama Eropa.

Buku ini adalah studi kasus peran Irak dalam sejarah imperial Inggris. Setelah pendudukannya di Irak selama Perang Dunia Pertama, Inggris mulai menemukan bahwa negara itu tidak hanya penting sebagai pos terdepan pertahanan tetapi juga penting untuk tujuan lain.

Tujuan-tujuan ini adalah produk dari kondisi-kondisi baru yang diciptakan oleh Perang Dunia Pertama yang mendorong para pembuat kebijakan untuk merancang suatu bentuk kontrol baru yang akan menghubungkan negara itu dengan superstruktur imperial Inggris yang lebih besar. Mungkin sedikit latar belakang tentang Irak di bawah kendali Inggris dan kondisi baru yang muncul setelah Perang Dunia Pertama berguna untuk menjelaskan bentuk hubungan unik antara Irak dan Inggris.

Sebelum Irak diduduki selama Perang Dunia Pertama, Inggris telah menjadi kekuatan yang mendominasi di daerah Teluk yang berdekatan. Sebelumnya Inggris telah memperluas kontrolnya ke Afrika Timur dan Arabia selatan ketika Napoleon turun ke Mesir pada 1798 dan mengancam akan memotong rute luar negeri Inggris ke India.

Irak — kemudian secara geopolitik ditandai di peta sebagai tiga wilayah (provinsi) Mosul, Baghdad, dan Basra — berada di bawah kekuasaan Ottoman sejak abad keenam belas. Inggris tampaknya cukup puas dengan kendali Ottoman ini yang dapat dijadikan sebagai penghalang terhadap kekuatan-kekuatan saingan Inggris. Kepentingan komersial Inggris, meskipun secara bertahap berkembang, juga membutuhkan perlindungan. Hal itu terpenuhi karena pemerintahan Ottoman secara keseluruhan berlaku baik ke para pedagang Inggris.

Tetapi keseimbangan kekuasaan itu mulai berubah pada awal abad kesembilan belas ketika Ottoman tampak terlalu lemah dan kekuatan saingan — pertama Rusia dan kemudian Jerman — mulai meluaskan kekuasaannya dan mengerahkan pengaruh yang meningkat.

Dalam urusan internal negaranya, yang dipandang sebagai merugikan kepentingan dan gengsi Inggris di Mediterania timur dan Samudra Hindia, yang sangat mengkhawatirkan Inggris adalah tentang ancaman Rusia selama Perang Krimea (1854-56). Dalam perang itu Inggris berperang dengan Rusia untuk menyelamatkan Ottoman dari kehancuran. Inggris juga menentang Rusia ketika pasukannya kembali menyerang wilayah Ottoman pada tahun 1877.

Bahayanya, bagaimanapun, tidak hanya datang dari Rusia. Setelah jatuhnya Bismarck dari kekuasaannya, Jerman terlibat dalam persaingan penuh dengan Inggris dalam usaha kolonial mereka. Kaiser William II mulai menumbuhkan persahabatan dengan Sultan Ottoman.

Sultan memberikan konsesi komersial dan konsesi ekonomi lainnya kepada perusahaan-perusahaan Jerman. Ia juga mengizinkan mereka membangun rel kereta api melintasi pedalaman dari Istanbul ke Baghdad yang dikenal dalam diplomasi Eropa sebagai Kereta Api Berlin-Baghdad — dengan perluasan ke Basra.

Mempertimbangkan ancaman ini terhadap posisinya di Teluk dan Samudera Hindia, Inggris sangat menentang keseluruhan proyek tersebut. Inggris berpendapat bahwa pada saat permusuhan, Jerman bisa menggunakan Basra sebagai basis untuk kegiatan kapal selam di Samudera Hindia terhadap pelayaran Inggris.

Perang Dunia Pertama yang pecah pada tahun 1914 memberi Inggris kesempatan pertama untuk menduduki Basra pada tahun 1914 dan Baghdad dan Mosul pada tahun 1917 dan 1918. Ini hanya masalah waktu sebelum Inggris akhirnya memperluas kontrolnya atas kepala Teluk —Basra dan mungkin di wilayah diluarnya— untuk memastikan keamanan komunikasi imperialnya.

Pendudukan Inggris atas tiga provinsi Ottoman itu, yang disatukan dan secara resmi disebut Irak setelah Perang Dunia Pertama, memunculkan pertanyaan apakah Inggris harus mundur dari negara itu sejak ancaman Jerman telah hilang. Pertanyaan itu diperdebatkan di London setelah pemberontakan tiba-tiba meletus di Irak (1920), menuntut penarikan pasukan militer Inggris.

Setelah meninjau situasi pada konferensi yang diadakan di Kairo (1921), kabinet Inggris memutuskan bahwa kondisi baru telah diciptakan di wilayah itu setelah perang. Kondisi baru itu diantaranya adalah: ancaman Revolusi Bolshevik ke Teluk dan India, kemungkinan pendudukan provinsi Mosul oleh rezim nasionalis baru di Turki, dan prospek potensi minyak di Irak.

Kondisi baru itu mengharuskan pembentukan rezim nasional di Irak untuk menggantikan pemerintahan militer dan mengurangi pengeluaran Inggris. Meskipun beberapa berpendapat mendukung penarikan lengkap, namun yang lain mendesak penyelenggaraan negara itu sebagai bagian dari Imperium India.

Sebagai kompromi, sebuah pemerintahan Arab yang dipimpin oleh Faysal, putra sharif Mekah (sekutu Inggris dalam perang), didirikan pada 1921. Pemerintahan itu dirancang untuk memenuhi aspirasi nasional Arab dan memungkinkan kontrol Inggris secara tidak langsung untuk melindungi kepentingan imperialnya yang vital.

Selain itu, pengaturan ini memenuhi kewajiban Inggris terhadap Liga Bangsa-Bangsa yang perjanjiannya menetapkan bahwa negara-negara yang (dalam kata-kata perjanjian itu) “belum mampu berdiri sendiri” harus dipercayakan kepada sebuah Mandat untuk memberikan bantuan administratif “sampai saat mereka dapat berdiri sendiri “(pasal 22).

Inggris kemudian menemukan banyak pembenaran untuk melanggengkan kendalinya atas Irak tetapi bukannya tanpa kualifikasi. Rezim nasional yang baru, sering disebut sebagai “fasad Arab,” menjanjikan kemerdekaan antara, karena negara itu dianggap belum siap untuk kemerdekaan penuh. Kemerdekaan, bagaimanapun, di bawah tekanan nasionalis, akhirnya tercapai dan mandat berakhir pada 1932.

Selain itu, Inggris mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Irak (1930) yang mengatur hubungan baru antara kedua negara. Berdasarkan pengaturan ini Inggris mengakui kemerdekaan Irak dan mempertahankan kontrol penuh atas dua pangkalan udara serta penggunaan semua sarana komunikasi selama perang. Sebagai quid pro quo, Inggris berjanji akan membantu Irak jika terjadi serangan asing.

Hubungan semacam ini antara Inggris dan negara bawahannya itu digambarkan dengan tepat oleh Silverfarb sebagai bentuk “imperium informal”, karena Irak belum sepenuhnya bebas dari kontrol asing. Karena itu ketika Irak mencoba membuat penilaian independen terhadap kebijakan luar negeri pada 1941, tekanan diberikan dan memuncak dalam perang tiga puluh hari yang memaksa Irak memenuhi persyaratan imperial Inggris.

Bahkan ketika perjanjian tahun 1930 itu berakhir pada tahun 1954, Irak ditaklukkan untuk mengadakan perjanjian baru (1955) yang menjanjikan kerja sama dengan Inggris. Pada saat penandatanganan pakta keamanan regional dengan Turki dan Iran, mereka menyebutnya sebagai Pakta Baghdad.

Perjanjian khusus dengan Inggris dan Pakta Baghdad itu ditolak oleh publik yang marah ketika bangkit memberontak melawan monarki itu pada tahun 1958. Monarki itu dijatuhkan karena dibuat oleh Inggris pada tahun 1921 untuk melindungi kepentingan imperial Inggris. Tetapi ledakan emosi mereda setelah jatuhnya monarki itu, dan berubah menjadi negara di bawah rezim baru yang berkomitmen untuk pembangunan dan reformasi sosial yang berusaha untuk mencapai aspirasi nasional.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini diambil terutama dari dokumen resmi Inggris yang telah dijadikan tersedia untuk umum. Materi juga diperoleh dari karya-karya para sarjana dan penulis pada bidang kajian yang berkaitan dengan kebijakan imperial Inggris.

Silverfarb, bagaimana pun, menggunakan sumber-sumber ini secara kritis, karena dia telah memverifikasi materinya dengan karya-karya para pemimpin dan penulis Irak yang memberi kita versi mereka tentang peristiwa dan perkembangan di negara yang memiliki kebijakan imperial Inggris itu. Produk penelitiannya ini dapat diambil sebagai penilaian yang seimbang dari kedua kepentingan imperial Inggris dan aspirasi nasional Irak yang sah.

Silverfarb juga menyediakan bagi pembaca interpretasi gerakan dan peristiwa yang membentuk “imperium informal” itu yang dapat diambil untuk menjumlahkan pengalaman imperial Inggris di Irak. Ia juga memberikan pandangan pribadinya pada beberapa isu penting yang muncul antara Inggris dan Irak. Dalam semua upaya ini, Silverfarb melakukan yang terbaik untuk mempertahankan objektivitas dan ketidakberpihakan yang tinggi.

Judul lengkap buku ini, Britain’s Informal Empire in the Middle East: A Case Study of Iraq, 1929-1941 secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “Imperium Informal Inggris di Timur Tengah: Studi kasus Irak, 1929-1941”. Buku yang ditulis oleh Daniel Silverfarb ini diterbitkan oleh   Oxford University Press, Amerika Serikat, pada bulan Juni 1987.

Buku dengan ketebalan sebanyak 216 halaman ini mempunyai ISBN  978-0195039979 untuk versi cetak sampul tebal. Isi buku ini disusun menjadi 14 bab termasuk bab Pendahuluan dan bab Kesimpulan. Buku ini juga dilengkapi dengan Daftar Catatan Kaki, Daftar Pustaka, dan Daftar Indeks.

 

Ulasan terhadap Buku Ini

Berikut adalah ulasan terhadap buku ini yang diberikan oleh Briton C. Busch dari Colgate University.

Pada musim gugur 1929, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mendukung masuknya Irak ke dalam Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1932. Pengumuman itu sangat menentukan, karena keanggotaan Liga membutuhkan kemerdekaan, dan kemerdekaan mengharuskan akhir dari mandat Inggris untuk mengontrol Irak. Hal itu juga mengharuskan adanya negosiasi perjanjian Anglo-Irak baru, jika Inggris menginginkan  Irak berdiri sendiri.

Keputusan itu tidak mudah untuk dijelaskan, karena keputusan itu tidak didasarkan pada kondisi tertentu di Irak. Keputusan itu didasarkan pada kodisi umum setelah Perang Dunia I yang mana para imperium kehilangan dukungan absolut di luar negeri.

Pada saat yang sama, diharapkan bahwa konsesi itu akan mengakomodasi perasaan nasionalis di Irak karena mengakomodasi perhatian liberal di dalam negeri. Dengan hal itu diharapkan akan dapat memenangkan lebih banyak pengaruh jangka panjang daripada jika kemerdekaan dibiarkan menunggu kerusuhan di masa depan.

Semua ini sangat baik. Namun Inggris ingin tetap menjaga substansinya bukan bentuknya. Dengan demikian perjanjian pada akhir tahun 1930 menjadikan Inggris dalam kepemilikan kontrol imperial “informal”.

Mungkin, mengingat suasana umum anti-imperial di seluruh dunia pada saat itu, ditambah dengan ketegangan Timur Tengah  di sekitar Palestina, pengaturan baru ini akan menemui kegagalan kurang dari satu dekade kemudian. Akan tetapi, sebagaimana adanya, sarana yang dengannya kontrol itu diabadikan menjamin keruntuhannya.

Daniel Silverfarb melalui bukunya ini bertujuan untuk menjelajahi era kontrol informal ini dengan sangat rinci. Seperti yang ditunjukkannya, banyak masalah yang memisahkan London dan Baghdad dapat diprediksi: kredit mata uang, pasokan senjata, produksi minyak, dan royalti – dan bab-bab informatif diberikan untuk masing-masing masalah itu.

Di atas segalanya, masalah utamanya adalah masalah pangkalan udara. Dalam perjanjian tahun 1930, Inggris mempertahankan dua fasilitas penting, di Shaiba dekat Basra dan Habbaniya lima puluh mil sebelah barat Baghdad. Bagi London, pangkalan-pangkalan ini sangat penting untuk pelestarian komunikasi ke India dan wilayah di luarnya. Itu semua sanagt berharga dalam menghadapi ancaman Italia yang berkembang di Laut Merah.

Untuk menjaga agar pangkalan tetap aman, beberapa pasukan keamanan diperlukan. Karena itu “levies“, sebuah unit kecil yang tangguh, direkrut sebagian besar dari orang-orang Kristen Asiria yang kurang populer di kalangan Muslim Irak. Tidak peduli seberapa besar monarki dan pemerintahan di Baghdad, Shaiba dan Habbaniya dengan pertahanan mereka menunjukkan posisi kedaulatan sebenarnya di Irak.

Sepanjang eksplorasinya atas konflik antara kontrol dengan kemerdekaan yang menarik ini, Silverfarb dengan sangat teliti dan penuh pertimbangan, mendasarkan karyanya pada studi tertutup atas arsip-arsip Inggris.

Kelemahan buku ini terletak pada kecenderungannya untuk menggambarkan kebijakan sebagai sesuatu yang umum dan dihomogenisasi. “Inggris percaya …”; “Pemerintah Inggris takut …”: sangat jarang pandangan dari masing-masing pejabat dijelaskan, area yang pertentangan dicatat, atau asal mula kebijakan tertentu dinyatakan dengan jelas.

Ha-hal detail seperti itu akan dibuat untuk waktu yang lebih lama, tetapi tentu saja merupakan pekerjaan yang lebih komprehensif. Karena itu, para ahli yang berpengaruh yang menyarankan dan menerapkan kebijakan tetap menjadi bayangan yang tersembunyi.

Contohnya adalah keputusan pada bulan April 1941 untuk mengirim pasukan India ke Irak -sebuah keputusan yang sangat penting dalam menpengaruhi permusuhan Anglo-Irak sebulan kemudian. Silverfarb hanya mencatat hal itu dengan ungkapan, “para pejabat Inggris sekali lagi mulai dengan serius mempertimbangkan” opsi ini, dengan mengutip dua komunikasi Kantor Luar Negeri (hlm. 125).

Mungkin dalam banyak kasus atribusi yang lebih tepat adalah tidak mungkin, tetapi sejarawan tradisionalis yang masih percaya bahwa seseoranglah yang membuat kebijakan, akan menemukan format ini memyebabkan frustrasi. Namun, buku ini tetap merupakan studi yang berharga dan terdokumentasi sepenuhnya tentang dilema imperial di Irak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *