Perilaku Buruk Negara, Faktor Gagalnya Strategi Kontra-Terorisme (Bag.1)

Selama 17 tahun terakhir, komunitas kebijakan keamanan internasional telah terpaku pada upaya global untuk secara efektif mencegah dan melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Menurut Global Terrorism Index, kematian yang terkait dengan serangan teroris pada tahun 2016 adalah delapan kali lebih tinggi daripada jumlah yang tercatat pada tahun 2000.

Ketika jumlah korban mulai meningkat pada tahun 2012, bidang studi tersebut merangkul paradigma baru yang menjanjikan untuk membendung pertumbuhan kelompok teroris, yang melaju secara eksponensial. Agenda ini, biasa disebut sebagai “Mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan” (PVE/CVE). Agenda ini berfokus pada mengatasi kondisi mendasar yang menyebabkan, atau mendorong, individu untuk menjadi radikal dan faktor-faktor yang mendorong, atau menarik, mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan.

Baca juga:

Di bawah bendera PVE/CVE, organisasi internasional, pemerintah, dan penyedia bantuan asing mulai mengembangkan menu inisiatif yang luas dengan berbagai mitra pemerintah dan nonpemerintah. Fokus dari intervensi ini berkisar dari melawan “narasi ekstremis” hingga memperkuat “ketahanan sosial” dalam rangka memberikan dukungan kepada individual untuk mengantisipasi “radikalisasi yang mengarah ke ekstremisme kekerasan”.

Meskipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan militer yang keras untuk memerangi terorisme yang menjadi ciri awal bertahun-tahun dari “perang global terhadap teror,” banyak organisasi internasional telah memandang PVE / CVE sebagai pendekatan yang lebih holistik dalam mencegah orang untuk mengadopsi keyakinan ekstremis secara pencegahan.

Namun, apakah fokus pada pencegahan ekstremisme kekerasan adalah penangkal yang mujarab bagi terorisme dan kekerasan terkait? Ada sedikit alasan untuk berpikir demikian. Seperti paradigma kontraterorisme sebelumnya yang mendukung kebijakan internasional dari tahun-tahun menjelang dan sejak perang global melawan teror, pendekatan umum untuk PVE / CVE didasarkan pada prevalensi dan eksistensialisme ekstremisme kekerasan sebagai bentuk unik dari perilaku kekerasan yang dibedakan oleh kepentingan faktor ideologis. Faktor ideologis inilah yang dianggap memfasilitasi proses radikalisasi dalam mendorong individu dan kelompok untuk melakukan kekerasan.

Seperti formulasi masa lalu dari agenda kontraterorisme, desakan pada ideologi sebagai inti dalam mengamati terorisme sebagai tipologi baru kekerasan cenderung membutuhkan pengamat untuk menangguhkan pertimbangan konteks, hubungan, sejarah, dan kekerasan di masa lalu dan menjadi korban dari ekstremisme kekerasan yang muncul, sehingga sering menghalangi penyelidikan serius terhadap penyebab dan solusi potensial terhadap kekerasan.

Dengan kesulitannya masing-masing, upaya komunitas internasional untuk membangun kerangka kerja yang koheren untuk melawan terorisme dan mencegah ekstremisme kekerasan telah terbukti sangat tidak efektif atau kontraproduktif, yang selanjutnya justru mengabadikan siklus kekerasan.

Masa tersebut harus disudahi seiring dengan adanya perubahan paradigma, yang memusatkan analisis terorisme bukan pada konteks kejadian saja tetapi juga dalam kehidupan normal, termasuk menempatkannya dalam konteks kekerasan yang dibentuk oleh aktor negara dan non-negara. Dengan demikian, mungkin ini dapat mengungkapkan berbagai kemungkinan dan prioritas baru untuk agenda PVE / CVE yang lebih efektif.

Untuk meletakkan dasar bagi upaya ini, penjelasan dalam artikel ini dimulai dengan mempertimbangkan bagaimana perilaku negara, khususnya perannya dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan melalui berbagai jenis pemaksaan, harus dipahami sebagai faktor signifikan dalam mendorong berbagai bentuk konflik dan kekerasan politik, termasuk ekstremisme kekerasan.

Baca juga:

Serangkaian sketsa tematik tentang korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembuatan perang akan mengilustrasikan cara-cara di mana perilaku negara memainkan peran sentral dalam memanifestasikan atau meningkatkan kekerasan politik yang akan menghasilkan ekstremisme kekerasan dan terorisme. Diskusi-diskusi ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan melawan terorisme menuntut investasi politik, program, dan keuangan yang lebih besar pada masalah-masalah pemerintahan, termasuk reformasi serius dalam kebijakan domestik dan luar negeri.

Perilaku Negara Menjadi Pendorong Lahirnya Ekstremisme

Kekerasan adalah salah satu sisi yang umum terjadi dalam interaksi antara negara dan penduduk. Mengingat sifat hegemonik negara dan cara yang tidak proporsional dalam menggunakan kekuasaan yang dipegang oleh elit nasional yang jumlahnya kecil, bentuk-bentuk kekerasan tertentu cenderung dimulai dan dilakukan oleh negara sebagai sarana mempertahankan status quo.

Dinamika ini berkontribusi dan diperparah oleh jurang yang terus melebarantara kaya dan miskin. Diskusi berikut akan membahas tiga bentuk kekerasan politik yang dilakukan negara : korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembuatan perang. Ketiga hal ini dapat berfungsi sebagai faktor penting yang mendorong kekerasan politik yang lebih luas, termasuk terorisme dan ekstremisme kekerasan.

  1. Korupsi

Korupsi, ketidakstabilan politik, dan konflik saling berkaitan. Korupsi — penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi — terletak di jantung perilaku negara yang dapat memainkan peran dalam memicu kekerasan politik, termasuk terorisme dan ekstremisme kekerasan.

Sistem korupsi menampakkan diri dalam berbagai cara, mulai dari suap kecil yang diminta oleh pejabat lokal untuk memudahkan akses kepada layanan barang dan jasa publik hingga korupsi besar yang tersistem dalam kleptokrasi berbasis patronase yang dipertahankan demi keuntungan penguasa, yang dilegalkan secara tekni.

Ada idiom “pay to play” (atau yang bisa diartikan “membayar untuk ikut serta”)dalam gaya pemerintahan di mana kewenangan prerogatif dari pembuat kebijakan sering disalahgunakan oleh elit politik atau oknum pemerintah yang sangat kaya demi mencapai keuntungan pribadi.

Korupsi bisa terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Korupsi atau kecurigaan terhadapnya dapat memicu keluhan publik, merongrong persepsi publik tentang legitimasi negara, mengikis lembaga-lembaga publik dan ketahanan sosial, merusak pembangunan, memperdalam ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan menciptakan hambatan bagi partisipasi politik.

Baca juga:

Komunitas keamanan internasional pernah meminggirkan korupsi dalam mengurai sebab terciptanya proses penciptaan keamanan yang menyeluruh. Namun, kini telah ada pengakuan yang semakin besar atas risiko yang ditimbulkan oleh korupsi yang parah karena menimbulkan ketidakstabilan politik dan konflik, serta ekstremisme kekerasan.

Korupsi dapat menciptakan “keadaan yang tidak stabil yang memiliki risiko konflik jangka panjang.” Dengan mencuri uang rakyat atau menyalahgunakan jabatan publik demi keuntungan pribadi, para pemimpin korup dan pemerintah secara bertahap menggerogoti lembaga kesejahteraan publik.

Kurangnya dana, kurangnya staf, dan karena posisi mereka pada patron-patron politik, pegawai negeri tingkat menengah dan bawah mungkin malah berubah menjadi level penyuapan kecil untuk memenuhi kebutuhan atau beralih ke pencarian rente sebagai sarana untuk mempertahankan posisi istimewa mereka di dalam jaringan patrimonial.

Alih-alih berfungsi sebagai pemeriksa atas penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai pelayan yang tidak memihak di hadapan hukum, pengadilan dan layanan keamanan rezim yang korup sering digunakan untuk menjaga hegemoni elit yang berkuasa, menjaga ketidakadilan ekonomi dan sosial, dan membungkam kritik dan perbedaan pendapat dari oposisi.

Pejabat yang korup dapat menyalahgunakan alokasi anggaran publik, menyedot uang dari proyek pembangunan dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, yang ditujukan untuk masyarakat yang kekurangan secara ekonomi. Sebaliknya, mereka mungkin memberikan kontrak publik kepada pelaku tender yang curang dengan imbalan gratifikasi, atau memberikan dispensasi khusus kepada para industrialis kaya sebagai imbalan atas dukungan keuangan mereka selama kampanye pemilihan umum.

Lembaga keuangan nasional dan regulator industri serta perusahaan swasta dan milik negara dapat dimanipulasi oleh rezim kleptokratis untuk menghasilkan, menjarah, dan menyembunyikan aliran pendapatan ilegal. Kaum elit yang tidak tersentuh dan tidak teraudit, yang sangat kaya di kalangan atas jaringan-jaringan korup, mengumpulkan kekayaan yang mewah, sementara komunitas-komunitas masyarakat hidup dalam kemandekan ekonomi atau terjun ke dalam lembah kemiskinan.

Dampak dari korupsi yang parah terhadap kehidupan rakyat di antaranya: semakin sulitnya akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, upah-gaji, keamanan, dan keadilan bagi komunitas tertentu; kecemasan yang menyebar di antara mereka yang berjuang untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan untuk menjalani kehidupan yang layak; dan sedikit sarana atau jalan bagi orang biasa untuk secara konstruktif bercita-cita untuk menciptakan perubahan politik yang damai. Semua konsekuensi tersebut bisa terjadi lebih parah di antara masyarakat yang secara ekonomi dan sosial kurang beruntung dan terpinggirkan.

 

Lanjut ke Perilaku Buruk Negara, Faktor Gagalnya Strategi Kontra-Terorisme (Bag.2)

Sumber: globalcenter