Nestapa Muslim Uyghur Akibat Penindasan China Sejak 2014

Pria bertegur-sapa di luar masjid setelah shalat Magrib di kawasan lama di Kashgar, Xinjiang, Cina. Sekitar setengah dari 24 juta orang warga di kawasan itu adalah etnis Uighur. (Foto: NYT)

 

Rukiya Maimaiti, seorang pejabat propaganda lokal di ujung barat Cina, memperingatkan rekan-rekannya untuk mempersenjatai diri mereka sendiri untuk tugas yang memilukan: menahan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya.[1]

Pemerintah Cina ingin membersihkan gagasan-gagasan “ekstremis” di wilayah Xinjiang sehingga ia memberi tahu rekan-rekan kerjanya,[2] dan orang-orang sekuler Uighur seperti mereka, agar mendukung kampanye demi kebaikan warga mereka.

“Sepenuhnya pahami bahwa tugas ini adalah untuk menyelamatkan kerabat dan keluarga Anda,” tulis Maimaiti, seorang fungsionaris Partai Komunis yang bekerja di tepi barat Xinjiang, dalam pesan yang diedarkan secara online.[3]

Baca juga:

Peringatannya hanyalah salah satu bagian dari jejak bukti yang sering ditemukan di situs web pemerintah yang disamarkan, yang membuka kedok asal muasal pengintaian internasional yang paling luas dan merata sejak era Mao—sekaligus menegaskan bagaimana Presiden Xi Jinping dan para pemimpin senior China lainnya memainkan peran yang menentukan dalam percepatan ekspansi program pembersihan tersebut.

Dalam kampanye yang mengundang kecaman dari seluruh dunia, ratusan ribu orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp “transformasi” di Xinjiang selama berpekan-pekan, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, menurut mantan narapidana dan keluarga mereka. Namun, pihak Beijing mengatakan fasilitas tersebut menyediakan pelatihan kerja dan pendidikan hukum bagi warga Uighur sekaligus membantah dilakukannya penahanan massal.

Namun ceramah, laporan, dan dokumen lain secara online menawarkan catatan yang lebih jelas daripada yang dilaporkan sebelumnya tentang bagaimana para pemimpin top Cina mulai bergerak dan meningkatkan kampanye indoktrinasi. Tujuannya untuk membasmi ekspresi—hingga yang paling sederhana atau biasa—dari keyakinan Islam dan setiap kerinduan untuk tanah air Uighur yang merdeka.

Baca juga:

Sejauh ini Xi Jinping belum secara terbuka mendukung atau mengomentari kamp-kamp, tetapi ia memerintahkan perubahan besar dalam kebijakan segera setelah mengunjungi Xinjiang pada tahun 2014 untuk melemahkan identitas terpisah Uighur dan mengasimilasi mereka ke dalam masyarakat yang didominasi oleh mayoritas Han. Demikian menurut berbagai dokumen.[4]

Kemudian, di tengah laporan resmi yang bahwa hasilnya tidak memadaii, Xi menunjuk Chen Quanguo, 62 tahun,[5] ketua partai yang mengambil garis keras di Tibet, untuk bertindak sebagai pemimpin utama penindasan di Xinjiang. Chen juga dipromosikan ke Politbiro yang beranggotakan 25 orang, yaitu dewan kepemimpinan partai yang mengatur Cina.

“Apa yang terjadi di Xinjiang adalah kebijakan etnik baru yang lebih koersif di bawah ‘era baru’ Xi dari kekuasaan Cina,” kata James Leibold, seorang ahli Xinjiang di La Trobe University, Australia, yang turut memantau kampanye pemerintah Cina tersebut.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menimbang sanksi terhadap pejabat dan perusahaan China yang terlibat dalam kamp-kamp indoktrinasi. Jika langkah pemberian sanksi tersebut diambil, niscaya memperpanjang friksi antara Washington dan Beijing atas sengketa perdagangan dan militer yang dibumbui isu hak asasi manusia. Komisi bipartisan telah menyasar Chen dan enam pejabat lainnya sebagai target potensial.[6]

Awal Oktober 2018, dan tampaknya tersengat oleh kritik internasional, pemerintah Xinjiang justru mengeluarkan peraturan yang direvisi tentang “deradikalisasi”, yang untuk pertama kalinya dengan jelas mengesahkan kamp-kamp indoktrinasi.

 

Baca halaman selajutnya….