Hambali Akan Diadili Komisi Militer Setelah 15 Tahun Ditahan AS

Sulitnya Mencari Keadilan di Guantanamo

Pentagon dilaporkan sedang mempertimbangkan penuntutan baru oleh komisi militer di Teluk Guantanamo. Ini akan menjadi upaya kedua pemerintah AS untuk mengadili tahanan dari Indonesia Riduan bin Isomuddin, yang dikenal sebagai Hambali, dan dua orang yang diduga sebagai konspirator.

Pemerintah menuduh bahwa Hambali adalah pemimpin Jemaah Islamiyah, di Asia Tenggara. Dia dituduh merencanakan pemboman Bali pada tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk tujuh orang Amerika. Dia dan dua orang yang diduga sebagai konspirator dari Malaysia juga dituduh melakukan pemboman hotel tahun 2003 di Jakarta yang menewaskan dua belas orang dan melukai 150 lainnya.

Hambali dipindahkan ke Guantanamo pada tahun 2006 setelah ditahan selama kurang lebih tiga tahun di penjara rahasia CIA, yang dikenal sebagai “Situs Hitam.” Berdasarkan Laporan komite intelijen Senat pada program Rendisi, Penahanan, dan Interogasi CIA – yang menyinggung soal “Laporan Penyiksaan”, seorang interogator CIA mengatakan pada Hambali bahwa dia tidak akan pernah diadili karena “kita tidak bisa membiarkan dunia tahu apa yang telah saya lakukan untuk Anda.”

Jaksa penuntut militer pertama kali mencoba mengajukan dakwaan terhadapnya pada tahun 2017. Pejabat Pentagon yang dikenal sebagai Pejabat Pengatur, yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah akan memulai pengadilan baru, tidak menyetujui tuduhan itu, tidak jelas alasannya.

Jika dakwaan disetujui saat ini, namun apakah komisi militer memiliki kewenangan untuk mengadili Hambali. Komisi militer dibentuk untuk mengadili pelanggaran hukum perang dalam konteks konflik bersenjata yang relevan.

Pengacara untuk tersangka 9/11 berpendapat bahwa komisi tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili mereka karena pelanggaran terjadi di luar konteks konflik bersenjata yang relevan. Tuduhan terkait dengan pemboman di Bali dan Jakarta juga sulit diterima, karena serangan dilakukan di Indonesia (bukan di Afghanistan) oleh seorang anggota Jemaah Islamiyah (bukan Al Qaeda).

Jika Amerika Serikat berperang di Indonesia pada tahun 2002 dan 2003, aman untuk mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika tidak tahu tentang hal itu.

Pertanyaan-pertanyaan yurisdiksional pelik dan litigasi panjang yang akan mereka hasilkan hanyalah satu alasan bahwa komisi militer adalah tempat yang tidak diinginkan untuk mengadili Hambali dan teman-temannya. Selain itu, Komisi tersebut memiliki catatan prestasi yang sangat buruk dalam mencapai keadilan, karena mereka Cuma berhasil mencapai delapan keputusan hukum, namun tiga di antaranya telah dibatalkan .

Pengadilan sipil federal jauh lebih mampu melaksanakan peradilan yang cepat dalam kasus-kasus terorisme. Sejak 9/11, lebih dari enam ratus (600) orang telah diadili dan dihukum karena kejahatan terkait terorisme di pengadilan federal, 99 di antaranya ditangkap di luar negeri, sama seperti Hambali.

 

Oleh Patricia Stottlemyer

Sumber: humanrightsfirst