Menengok Ngerinya Kontrol Pemerintah China Terhadap Minoritas dan Oposisi

Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada Maret 2013, pemerintah Tiongkok telah memperketat kontrolnya atas masyarakat dan meningkatkan kampanyenya melawan aktivis independen, pengacara dan lainnya yang dianggap sebagai ancaman bagi Partai Komunis China.

Kematian peraih Hadiah Nobel Perdamaian Liu Xiaobo di rumah sakit saat berada di bawah pengawasan ketat aparat RRC pada Juli 2017, menunjukkan sikap pemerintah pada hak asasi manusia yang sesungguhnya. Rekor hak asasi China yang memburuk juga dirasakan di luar perbatasannya karena Cina juga berusaha untuk melemahkan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.

Pemerintah Cina tidak mengambil tindakan untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), walaupun telah menerima rekomendasi untuk melakukannya selama tinjauan UPR (Universal Periodic Review) sebelumnya pada tahun 2013.

Baca juga:

China menerima rekomendasi untuk melindungi kebebasan berekspresi, namun pihak berwenang terus menangkap jurnalis , penulis, dan aktivis hak asasi manusia karena protes damai mereka. Pemerintah juga semakin memperketat pembatasan internet dan mengadopsi langkah-langkah baru untuk membatasi akses ke perangkat lunak (aplikasi) yang memungkinkan netizen untuk mengakses internet global tanpa sensor.

Sejak tinjauan UPR sebelumnya, di mana pemerintah berjanji untuk “mencegah penyiksaan,” namun faktanya penyiksaan dan penganiayaan di fasilitas penahanan terus berlangsung. Pemerintah juga setuju untuk “segera memberi tahu keluarga tentang penangkapan dan memberi akses pada pembela hukum,” namun dalam banyak kasus polisi menolak akses para tahanan pada pengacara pilihan mereka dan menahan mereka tanpa komunikasi.

China menerima rekomendasi untuk “melindungi hak-hak kelompok etnis minoritas,” tetapi situasi di beberapa wilayah minoritas memburuk. Di Xinjiang, pihak berwenang meningkatkan pengawasan massal dan kehadiran banyak aparat keamanan meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan ancaman terorganisasi. Dan sejak sekitar April 2016, puluhan ribu muslim Uyghur dan etnis minoritas lainnya telah dikirim ke ” pusat pendidikan politik ” di mana mereka ditahan tanpa tuduhan yang jelas dan tanpa batas waktu, tanpa dakwaan atau persidangan.

Kematian dalam Penahanan

Dalam UPR sebelumnya, Tiongkok menerima banyak rekomendasi untuk menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia, untuk memperbaiki sistem penjara agar memenuhi standar internasional; dan untuk bekerja sama dengan Badan hak asasi manusia PBB.

Namun sejak saat itu, sejumlah pembela hak asasi manusia telah meninggal dalam tahanan atau segera setelah dibebaskan. Kasus-kasus tersebut diantaranya:

  • Cao Shunli , seorang mantan aktivis hak asasi manusia yang terkenal karena menekan pemerintah China, meninggal pada 14 Maret 2014, setelah ditahan di fasilitas penahanan selama beberapa bulan tanpa bantuan medis dan pengobatan.
  • Tenzin Delek Rinpoche , seorang lhama Tibet yang dihormati yang membela budaya dan lingkungan, dipenjara pada tahun 2002 dan selama 13 tahun diblokir dari kunjungan keluarga, bantuan medis, dan hak untuk menjalankan agamanya. Keluarganya diberitahu tentang kematiannya pada Juli 2015.
  • Liu Xiaobo , aktivis pro-demokrasi lama dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2010, meninggal 13 Juli 2017, dua tahun setelah menyelesaikan hukuman 11 tahun tanpa dasar untuk perannya dalam menyusun Piagam ’08.
  • Yang Tongyan , seorang penulis pembangkang, dibebaskan bersyarat karena alasan medis setelah didiagnosis menderita tumor otak pada Agustus 2017. Menjalani hukuman penjara 12 tahun penuh karena tuduhan “menghasut subversi kekuasaan negara”; ia meninggal tiga bulan kemudian di bulan November 2017.
  • Muhammed Salih Hajim, seorang ulama Islam dan pendukung hak-hak budaya dan agama Uyghur, meninggal pada pertengahan Januari 2018, sebulan setelah ditahan atas tuduhan yang tidak jelas.

 

Penahanan Sewenang-wenang dan Penculikan

Pada 2013 China juga setuju untuk mencegah penyiksaan; segera beri tahu sanak keluarga tentang penangkapan dan memberi akses pada penasehat hukum; memperbaiki aturan untuk pengacara yang kondusif bagi pelaksanaan profesi mereka yang tanpa hambatan; memastikan mereka yang ditahan memdapat akses cepat ke pengacara pilihan mereka; menghormati hak atas kebebasan berekspresi; dan memajukan supremasi hukum dan untuk memperdalam reformasi sistem peradilan.

Baca juga:

Terlepas dari komitmen ini, China terus secara sewenang-wenang menahan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya karena pekerjaan atau pandangan damai mereka. Diantaranya:

  • Artis Liu Xia , ditahan di bawah tahanan rumah setelah kematian suaminya, peraih Nobel Liu Xiaobo, pada Juli 2017.
  • Pengacara hak asasi manusia Wang Quanzhang, diculik sejak 9 Juli 2015.
  • Penjual Buku Gui Minhai, warga negara Swedia ditahan sejak Oktober 2015
  • Hak budaya Tibet dan pendukung pendidikan Tashi Wangchuk , menunggu hukuman atas tuduhan menghasut separatisme.
  • Intelektual Uyghur Ilham Tohti , dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2014 atas tuduhan “separatisme” tanpa bukti.

 

Baca halaman selanjutnya: Pengawasan massal

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *