Kapan Amerika Akan Berhenti atas Genosida di Yaman?

Cepat atau lambat, pemerintahan Trump akan dipaksa mundur dari perang ini. Tetapi berapa banyak orang yang akan mati sebelum itu terjadi?

Pada hari Rabu, kepemimpinan partai Republik secara singkat mengubah Dewan Perwakilan AS menjadi sebuah teater yang absurd untuk memblokir perdebatan dan pemungutan suara tentang partisipasi militer AS dalam perang genosida.

Dalam sebuah tontonan yang aneh, para wakil rakyat berbicara bolak-balik antara serigala, yang membunuh hewan lain, dengan monarki Saudi, yang telah menewaskan ratusan ribu orang -kebanyakan warga sipil termasuk anak-anak- dan mendorong 14 juta orang ke jurang kelaparan.

Partai Republik telah membajak “Undang-undang Kelola Serigala Kita” – sebuah undang-undang yang buruk tetapi tidak terkait- untuk mengesahkan aturan yang akan melarang DPR memperdebatkan Usulan Resolusi no 138, yang diperkenalkan oleh Ro Khanna, wakil partai Demokrat dari California. Resolusi yang diusulkan itu akan memberikan presiden waktu 30 hari untuk mengeluarkan militer AS dari perang di Yaman.

Baca juga:

Partai Republik menang dengan perolehan suara 201-187. Namun partai Demokrat mestinya dapat dengan mudah mengalahkan serangan mendadak ini dengan beberapa dari 17 anggota partai mereka yang tidak ikut memilih dan 6 yang memilih sama dengan Partai Republik.

Kebanyakan orang Amerika tidak mendengar apa pun tentang perseteruan yang berlangsung di Kongres, yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Hal ini mungkin merupakan tindakan kebijakan luar negeri yang paling penting yang telah diluncurkan Kongres sejak memotong pendanaan untuk perang Vietnam.

Apa yang dilakukan Partai Republik pada hari Rabu adalah ilegal dan inkonstitusional. Di bawah Resolusi Kekuasaan Perang tahun 1973, resolusi yang diusulkan Khanna harus diizinkan untuk diperdebatkan dan dilakukan pemungutan suara.

Resolusi Kekuasaan Perang merupakan tanggapan atas tragedi berkepanjangan dari perang Vietnam. Resolusi ini menegaskan kembali bahwa di bawah konstitusi, presiden tidak memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan militer ofensif tanpa otorisasi khusus dari Kongres.

Resolusi itu menetapkan prosedur untuk membantu Kongres mencegah dan mengakhiri perang yang tidak sah. Salah satu prosedur ini adalah ketika presiden memperkenalkan pasukan bersenjata AS ke dalam permusuhan tanpa otorisasi, setiap anggota Kongres dapat menuntut perdebatan dan memberikan suara pada intervensi militer tersebut. Tuntutan itu tidak dapat diblokir secara prosedural.

Resolusi Kekuasan Perang 1973 masih merupakan hukum negara, dan pengadilan tidak membatalkan bagian apa pun darinya. Ada pejabat di “keamanan nasional negara” yang percaya bahwa presiden dapat memutuskan tanpa Kongres untuk berpartisipasi dalam perang. Namun itu bukan hukum, dan hal itu tidak konsisten dengan Konstitusi AS -bahkan jika beberapa presiden sebelumnya telah mengklaim kekuasaan ini.

Dua wakil dari partai Republik yang mendukung H Res 138 mengutip James Madison dalam sebuah surat kepada rekan-rekan mereka pada hari Rabu: “Tidak ada bagian dari Konstitusi bahwa kebijaksanaan lebih dapat ditemukan daripada dalam klausa yang menyerahkan masalah perang atau perdamaian kepada legislatif, dan bukannya ke departemen eksekutif.”

Pada abad ke-20, pemeriksaan yang paling penting pada jangkauan militer AS datang dari Kongres. Selain Resolusi Kekuasaan Perang tahun 1973 yang bersejarah itu, Kongres memotong dana untuk intervensi militer AS di Angola pada tahun 1976.

Pada pertengahan 1980-an Kongres memangkas bantuan AS kepada Contras yang mengobarkan perang untuk menggulingkan pemerintah Nikaragua; ini menyebabkan skandal Iran-Contra, setelah Gedung Putih dibawah Reagan memutuskan untuk melanjutkan pendanaan perang melalui penjualan senjata ilegal ke Iran.

Setelah pembunuhan Saudi atas jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, semakin banyak orang mulai melihat bahwa mengakhiri partisipasi militer AS dalam perang ini dan keterlibatan dalam kejahatan perang -termasuk menggunakan kelaparan massal sebagai senjata -adalah prioritas paling mendesak dalam “evalusi ulang” hubungan kita dengan Saudi.”

Untungnya, perseteruan di Kongres ini masih jauh dari selesai, dan para pendukung perang kalah. Di Senat, Bernie Sanders dan Mike Lee, kembali memperkenalkan resolusi serupa yang mendapat 44 suara pada bulan Februari. Jika pemilihan itu diadakan hari ini, kemungkinan akan berlalu.

Pemerintahan Trump mengetahui hal ini, dan Gedung Putih mengumumkan Jumat lalu bahwa ia akan menghentikan pengisian bahan bakar pembom Saudi dan UEA di udara. Itu belum terjadi, dan tentu saja penangguhan kembali pengisian bahan bakar yang tidak diperintahkan oleh Kongres dapat langsung dilanjutkan.

Sumber-sumber kongres percaya bahwa Trump mungkin melakukan sesuatu sebelum pemilihan Senat untuk mencoba menarik beberapa Senator agar tidak memilih untuk mengakhiri perang.

Selain itu, bahkan jika pengisian bahan bakar pesawat di udara ditunda, tanpa larangan kongres pada semua kegiatan militer AS yang ofensif, AS dapat melanjutkan keterlibatannya dalam bidang bantuan logistik, operasi khusus, dan penargetan- semuanya disembunyikan dari pandangan publik Amerika.

Anggota Dewan baru yang dimulai pada bulan Januari, dengan mayoritas Demokrat dan dukungan solid dari pimpinan, seharusnya tidak memiliki masalah dalam resolusi itu. Tetapi biaya keterlambatan manusia sangat besar. Para ahli telah menunjukkan bahwa sekali kelaparan pecah,  akan terlambat untuk menyelamatkan banyak korban.

Cepat atau lambat, pemerintahan Trump akan dipaksa mundur dari perang genosida ini. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak orang akan mati sebelum itu terjadi.

 

Naskah ini disadur dari opini yang ditulis oleh Mark Weisbrot dan dimuat dalam situs web theguardian.com.

Sumber:  theguardian

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *