Austria Rancang UU Larang Jilbab Untuk Anak SD

Pemerintah Austria telah merancang undang-undang larangan jilbab untuk anak perempuan di bawah usia 10 tahun di sekolah dasar, namun tetap memperbolehkan kippa dipakai anak laki-laki Yahudi.

Penguasa Sayap Kanan Austria berencana menerapkan hukum soal jilbab tersebut tanpa dukungan oposisi. Mereka menyebutnya sebagai “tindakan simbolik” untuk melindungi negara dari “serangan” budaya.

Namun, fakta bahwa kippa Yahudi tidak akan dilarang telah memicu kontroversi, dengan banyak kelompok hak asasi menuduh pemerintah diskriminasi agama terutama terhadap Islam dan para wanita Muslim.

Baca juga:

Jika larangan itu diberlakukan di sekolah swasta dan negara bagian di seluruh negeri maka orang tua yang tidak patuh dapat didenda 440 Euro (£ 390) atau menghadapi 14 hari penjara karena mengabaikan larangan tersebut.

Larangan hijab sekolah dasar akan berlaku tahun depan jika diloloskan Parlemen.

Menteri Transportasi Austria, Norbert Hofer, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Rabu bahwa pemerintah telah mengirim rancangan undang-undang itu kepada partai-partai oposisi.

Hofer menambahkan bahwa tidak ada negosiasi dengan oposisi menjelang pemungutan suara RUU di parlemen. Pihaknya bahkan akan mendesak partai oposisi untuk mendukungnya.

Oposisi utama, Partai Sosial Demokrat (SPO) dan Forum Baru Austria dan Liberal (NEOS) mengatakan bahwa RUU itu harus dianalisis dengan seksama.

Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan rancangan undang-undang itu sebagai keputusan konstitusional dengan mengambil dua pertiga mayoritas parlemen, tetapi karena pendekatan oposisi, RUU itu sekarang sedang direncanakan untuk diloloskan hanya oleh suara mitra koalisi.

Baca juga:

Setelah pemilihan tahun 2017, Partai Konservatif kanan tengah (OVP) yang dipimpin oleh Kanselir Sebastian Kurz dan Partai Kebebasan sayap kanan (FPO) membentuk pemerintahan koalisi.

Sejumlah besar organisasi non-pemerintah, jurnalis, dan aktivis, khususnya komunitas Muslim Austria telah menentang dan mengkritik rancangan undang-undang tersebut, dengan mengatakan itu melanggar kebebasan beragama dan diskriminasi.

Ada sekitar 700.000 Muslim di Austria, termasuk 300.000 asal Turki.

Di tengah kepedulian publik dari krisis pengungsi dan terorisme internasional, pemerintah sayap kanan Austria telah mengajukan beberapa kebijakan kontroversial, yang termasuk kontrol ketat terhadap masjid dan organisasi Muslim, dan menutupnya dengan sedikit atau tidak ada proses hukum karena dianggap “aktivitas yang mencurigakan”.

Oktober lalu, Austria melarang niqab di semua tempat umum, termasuk fasilitas transportasi.

 

Sumber:  5pillarsuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *