Imarah Bantah Telah Membuat Kesepakatan Dengan AS Soal Pemilu

Taliban menegaskan bahwa pihaknya bertemu dengan delegasi tingkat tinggi pejabat AS di Qatar, dan membantah laporan berita bahwa Taliban ingin pemerintah Afghanistan menunda pemilihan presiden April 2019 dan membentuk pemerintah sementara. Namun, Taliban bersikeras  bahwa “pemerintah Islam,” Imarah Islam Afghanistan, yang berhak memerintah Afghanistan.

Pertemuan, yang berlangsung dari 14 November hingga 16 November, telah dikonfirmasi dalam pernyataan resmi Taliban. Pernyataan itu ditandatangani oleh Zabihullah Mujahid, “Juru Bicara Imarah Islam Afghanistan.”

Pertemuan itu juga diberitakan media Barat. Menurut The Associate Press, “Taliban minta penundaan pemilihan presiden tahun depan dan pembentukan pemerintah sementara di bawah kepemimpinan yang netral.”

Utusan AS, Zalmay Khalilzad, yang telah ditugaskan oleh administrasi Trump untuk merundingkan perjanjian perdamaian dengan Taliban, mengklaim “ada peluang untuk rekonsiliasi dan perdamaian” dan mengatakan bahwa para perunding Taliban mengatakan “mereka tidak yakin dapat berhasil secara militer.” Namun “Tindakan Taliban di medan perang dan pernyataan publik menunjukkan sebaliknya.

Dalam tanggapan Mujahid terhadap laporan pers dari pertemuan tersebut, ia menggambarkan pertemuan di Qatar sebagai “pembicaraan awal” dan mengatakan bahwa “tidak ada kesepakatan tercapai pada masalah apa pun.” Taliban tetap menuntut agar para pemimpinnya dikeluarkan dari daftar hitam Dewan Keamanan PBB, anggotanya dibebaskan dari penjara, kantor politiknya di Qatar secara resmi diakui, dan mengakhiri “propaganda” negatif terhadap kelompok tersebut, sebelum benar-benar memulai negosiasi.

Sebaliknya, Mujahid mengatakan bahwa “perwakilan Imarah Islam membahas situasi Afghanistan saat ini, menekankan pada persyaratan pemerintah Islam dan menemukan solusi sejati untuk masalah tersebut.”

Solusi yang sebenarnya, Taliban tetap bersikeras selama lebih dari satu dekade, adalah penarikan pasukan AS dan barat. Hanya dengan itu, “perdamaian” dapat dirundingkan, klaim Taliban. Penarikan pasukan Barat tentu saja akan membahayakan pasukan keamanan Afganistan, yang berperang mempertahankan kendali atas wilayah yang semakin kecil di negara itu bahkan ketika AS dan NATO hadir.

Ditegaskan oleh Mujahid, bahwa “pemerintah Islam” Imarah Islam Afghanistan harus menggantikan pemerintahan Afghanistan saat ini. Taliban menggunakan dua istilah ini secara bergantian dalam pernyataannya. Dalam pidato proposal perdamaian, Taliban menyebut dirinya sebagai Emirat Islam Afghanistan 61 kali. Taliban bersikeras bahwa Imarah Islam Afghanistan adalah satu-satunya perwakilan sejati rakyat Afghanistan. Taliban menyebut pemerintah Afghanistan sebagai ” antek ” dan” boneka “Barat, dan telah menolak untuk berbagi kekuasaan dengan mereka.

Dalam pernyataan terakhir Mujahid, Taliban menggambarkan laporan pers, yang mengutip tokoh Taliban yang tidak disebutkan namanya, sebagai “propaganda disebarkan oleh media.”

“Mereka sengaja mencoba untuk membangkitkan kekhawatiran dan ketidakpastian,” lanjut Mujahid. “Kami ingin meyakinkan Mujahidin dan rakyat Muslim Afghanistan bahwa perwakilan Imarah Islam tidak akan pernah menyetujui kesepakatan apapun yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam, kebijakan Imarah Islam dan aspirasi para syuhada dan Mujahidin yang bertempur di medan perang.”

Berikut kami tampilkan terjemahan bantahan Imarah Islam dari situs resminya, alemarah-english.org:

Hasil Pertemuan Perwakilan Imarah Islam dengan delegasi AS di Qatar

Perwakilan senior Imarah Islam mengadakan pertemuan dengan delegasi tingkat tinggi Amerika di Doha, ibukota Qatar, pada tanggal 14, 15 dan 16 November 2018, untuk menemukan solusi damai perang Afghanistan.

Ini adalah pembicaraan awal dan tidak ada kesepakatan yang dicapai tentang masalah apa pun. Perwakilan Imarah Islam membahas situasi Afghanistan saat ini, dan tetap dalam pendirian bahwa pemerintah Islam syarat mutlak perdamaian.

Semua propaganda yang disebarkan oleh media tentang pemerintah sementara, presiden atau pemilihan di masa depan, atau desas-desus yang disebarkan oleh anonim dan individu atau prediksi oleh beberapa analis semuanya tidak berdasar dan tidak benar.

Mereka dengan sengaja mencoba menyebarkan kekhawatiran dan ketidakpastian. Kami ingin meyakinkan Mujahidin dan bangsa Afghan bahwa perwakilan Imarah Islam tidak akan pernah menyetujui poin apapun yang tidak sesuai prinsip-prinsip Islam, kebijakan Imarah Islam dan aspirasi luhur para syuhada dan Mujahidin yang bertempur di medan perang.

Imarah Islam akan menjaga Mujahidin dan rakyat serta akan menginformasikan mengenai setiap kesepakatan masalah Afghanistan, Insya Allah.

 

Sumber:  alemarah-englishlongwarjournal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *