Takut Diintimidasi 1.000 Rohingya Pindah dari India ke Bangladesh

Para aktivis meminta India untuk melindungi Rohingya ketika para Nasionalis Hindu menyerukan seruan untuk mendeportasi para pengungsi Rohingya secara massal.

 

Setidaknya 1.300 orang Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari India sejak awal tahun 2019 ini, karena mereka khawatir akan dideportasi ke Myanmar. Seperti yang dilaporkan oleh seorang pejabat pada hari Rabu (16/1).

New Delhi mendapatkan banyak kritik tajam karena mengembalikan orang-orang Rohingya ke Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, meskipun para minoritas yang dianiaya tersebut juga mengalami ancaman keselamatan mereka di sana. PBB dan kelompok-kelompok pembela Hak Asasi juga menuduh India telah mengabaikan hukum internasional.

India bukan termasuk negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, dan telah menangkap setidaknya 230 orang Rohingya pada 2018, ketika para nasionalis Hindu menyerukan agar orang-orang Rohingya yang mengungsi di sana harus dideportasi secara massal. Jumlah tersebut adalah jumlah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Selama setahun terakhir, pemerintah India telah mempersulit kehidupan para pengungsi Rohingya di India,” kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC), kepada Al Jazeera.

Baca juga:

Nair mengatakan bahwa orang-orang Rohingya di India menjadi sasaran “kunjungan rutin oleh pejabat intelijen setempat, ini termasuk pelecehan terhadap mereka. sejumlah besar Rohingya dari wilayah Jammu hingga Tripura, Assam dan Bengal Barat telah ditangkap dan dipenjara. Data kami menunjukkan lebih dari 200 orang.”

Tidak adanya harapan di India dan ketakutan akan dideportasi ke Myanmar telah mendorong banyak dari orang-orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan Bangladesh untuk pindah ke sana, di mana jutaan orang Rohingya telah tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di wilayah tenggara negara Bangladesh.

Peningkatan Pendatang Baru

Nayana Bose, juru bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG), mengatakan bahwa laju kedatangan para pengungsi baru ke Bangladesh telah meningkat sejak 3 Januari.

“Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh hingga hari ini,” katanya kepada kantor berita AFP.

Juru bicara UNHCR Firas al-Khateeb mengatakan bahwa badan PBB telah ‘mengetahui situasi’ yang terjadi.

Baca juga:

Mereka yang melintasi perbatasan dalam pekan-pekan terakhir telah dihadang oleh polisi dan dikirim ke Cox’s Bazar, sebuah distrik di selatan yang menjadi rumah bagi kamp-kamp pengungsi terbesar di dunia.

Sekitar 40,000 orang Rohingya telah berlindung di India selama bertahun-tahun. Polisi Bangladesh mengatakan bahwa mereka yang tiba di perbatasan sudah pernah tinggal lama di India.

Undang-Undang Kemanusiaan

Selama beberapa dekade terakhir, Rohingya telah menghadapi berbagai macam bentuk penganiayaan di Myanmar, yang menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara, dan menyebut orang-orang Rohingya sebagai imigran ilegal ‘Bengali’. Suatu fakta yang sudah terbukti salah.

Orang-orang Rohingya di Myanmar berpusat di negara bagian Rakhine, yang menjadi pusat serangan brutal para tentara Myanmar pada Agustus 2017. Serangan brutal tersebut digambarkan oleh PBB sebagai bentuk genosida terhadap orang-orang Rohingya.

Setidaknya sejumlah 720,000 orang Rohingya telah melarikan diri dari genosida tersebut dan pergi ke Bangladesh untuk bergabung dengan (sekitar) 300,000 orang lainnya yang sudah terlebih dahulu tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.

Baca juga:

Amnesty International, di antara kelompok HAM lainnya, telah mengecam perbuatan India tersebut karena secara paksa memulangkan para pengungsi Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine masih berlangsung.

Oxford Human Right Hub mengatakan bahwa India dan Mahkamah Agungnya melakukan “pelanggaran terhadap beberapa kewajiban Hak Asasi Manusia,” ketika India memutuskan untuk mendeportasi para pengungsi Rohingya pada Oktober 2018 silam. “Di tengah meningkatnya gelombang nasionalisme Hindu, keputusan ini patut kita perhatikan dengan cermat.”

Nair dari SAHRDC mengatakan bahwa India harus menghormati “hak atas perlindungan” dan “non-refoulement”, atau praktik untuk tidak memaksa para pengungsi atau para pencari suaka untuk kembali ke negara di mana mereka dapat terkena segala bentuk penganiayaan, keduanya adalah aspek dari undang-undang kemanusiaan internasional.

Nair menambahkan: “Menteri Luar Negeri Bangladesh diharapkan datang ke sini pekan depan, dan kami harap dia akan menanggapi India dengan keras.”

 

Zeenat Saberin melaporkan dari New Delhi

Source:   aljazeera

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *