Dilema Barat Saat Menindak Pejuang Asing

Di antara banyak dilema di bidang keamanan yang disebabkan oleh keputusan penarikan mundur pasukan AS dari Suriah oleh Donald Trump adalah terkait apa yang harus dilakukan terhadap warga negara Barat yang tertangkap berjuang di sana untuk Islamic State (IS). Ratusan jihadis ini masih ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi di sudut timur laut negara itu, dan tidak jelas berapa lama pengaturan penahanan ini dapat berlanjut setelah sebagian besar pasukan AS pergi.

Pernyataan terbaru dari Trump semakin memperumit masalah ini. Setelah berulang kali dan secara keliru mengklaim bahwa merebut kembali wilayah IS berarti sama dengan kekalahan total kelompok itu, ia mentweet pada 16 Februari bahwa negara-negara Eropa harus memulangkan dan memproses secara hukum sekitar 800 pejuang IS yang ditahan oleh SDF.

“Sebagai alternatif,” tambahnya, “ini bukan langkah yang baik karena kita akan dipaksa untuk membebaskan mereka.” Layanan keamanan Eropa sangat menyadari ancaman yang dapat ditimbulkan, dan Trump hanya memicu kekhawatiran itu dengan men-tweet, “AS sebenarnya tidak ingin menyaksikan ini … para pejuang asing itu masuk ke Eropa, wilayah di mana mereka seharusnya kembali … Saatnya bagi negara yang lain untuk melangkah.”

Baca juga:

Namun memproses hukum para pejuang IS di negara asal mereka menghadirkan berbagai tantangan hukum, rehabilitasi, dan tantangan intelijen, sementara tidak menawarkan taruhan pasti bahwa mereka yang kembali akan menahan diri dari terorisme domestik.

Hambatan Memulangkan Para Pejuang Asing

Banyak mekanisme praktis yang diperlukan untuk memulangkan para jihadis Barat dengan aman masih banyak pekerjaan yang sedang berlangsung, seperti menemukan bukti yang cukup untuk penuntutan, dan mengintegrasikan kembali individu yang sangat radikal dan terkadang kejam saat mereka menjalani hukuman. Pemerintah-pemerintah Eropa sering mengamanatkan hukuman penjara yang sangat singkat atau bahkan membatalkan tuduhan bagi warga negara yang pergi ke luar negeri untuk berperang atas nama organisasi yang dianggap teroris. Misalnya, Jamila Henry, seorang jihadis perempuan asal Inggris yang menghabiskan enam bulan dengan IS di Raqqa, Suriah, dibebaskan dari hukuman penjara ketika kembali ke negaranya beberapa tahun lalu. Laporan lain menunjukkan bahwa Inggris hanya menuntut satu dari sepuluh yang kembali dari Suriah sejauh ini.

Tekanan-tekana yang tidak perlu untuk memulangkan tersangka dengan cepat juga menambah ketegangan tambahan pada pihak keamanan karena mereka mempertimbangkan apakah dan bagaimana melacak mereka yang kembali begitu mereka dibebaskan dari penjara. Sejumlah orang yang dinilai “berisiko rendah” akhirnya melakukan serangan teroris. Kasus yang paling terkenal adalah penembakan Charlie Hebdo pada Januari 2015.

Dilema dalam menghukum dan memantau individu tentu dimiliki oleh negara asal para pejuang tersebut daripada yang mungkin disadari oleh pembuat kebijakan AS. Misalnya, Kanada baru-baru ini membebaskan jihadis Kevin Omar Mohamed meskipun ia dipandang sebagai individu yang memiliki “risiko tinggi terhadap keselamatan publik” setelah bergabung dengan faksi al-Qaeda di Suriah.

Baca juga:

Mengingat tantangan-tantangan ini, banyak negara khawatir mengizinkan anggota IS kembali ke negara asalnya. Dalam sepekan terakhir saja, Belanda dan Swiss telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin memulangkan warga negara tersebut, sementara Inggris telah bergulat dengan masalah hukum yang rumit dalam melepaskan kewarganegaraan mereka.

Tiga hari setelah presiden AS men-twit tentang pengembalian pejuang asing, pemerintah Inggris mencabut kewarganegaraan Shamima Begum, yang telah bergabung dengan IS di Suriah dan menyatakan dia tidak menyesali keputusan tersebut. Inggris dengan keliru mengklaim bahwa dia memegang kewarganegaraan ganda dengan Bangladesh, padahal sebenarnya dia hanya memiliki beberapa keluarga di sana. Hal ini tentu menciptakan situasi yang canggung bagi negara lain yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus seperti itu.

Dinamika yang sama ini terjadi antara Australia dan Fiji mengenai kewarganegaraan Suriah yang kembali, Neil Prakash. Ironisnya, Trump tampaknya memahami dilema pemulangan pejuang asing dengan cukup baik ketika berhadapan langsung dengan itu. Dalam tweet 20 Februari, ia memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk tidak mengizinkan Hoda Muthana kembali ke Amerika Serikat setelah ia bergabung dengan IS di Suriah.

Potensi Solusi

Negara-negara Barat sedang mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah ini, meskipun semuanya membutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikannya. Sebagai contoh, beberapa pemerintah Eropa telah mengakui bahwa tingginya ambang bukti untuk penuntutan dapat membuat sulit untuk mengambil tindakan terhadap pejuang asing yang kembali, terutama ketika bergabung dengan kelompok tertentu bukanlah kejahatan serius dalam yurisdiksi tersebut.

Oleh karena itu, beberapa negara akan segera mengikuti contoh Australia dengan menetapkan perjalanan ke wilayah tertentu dari zona perang asing sebagai ilegal (misalnya Raqqa), yang memungkinkan pihak berwenang untuk menuntut orang-orang yang kembali jika ia pergi ke daerah-daerah yang diketahui dikendalikan oleh entitas teroris.

Negara yang lain sedang mempertimbangkan perubahan hukum yang memberikan lebih banyak bukti yang dapat diterima di pengadilan. Misalnya, dokumen pemerintah Spanyol yang baru dilaporkan mengusulkan untuk memungkinkan jaksa menggunakan sampel DNA, dokumen, dan barang-barang lain yang diperoleh dari pihak keamanan negara lain, yang dapat membantu mereka menuntut para pejuang asing yang kembali pada tindakan terorisme tertentu, bukan hanya karena keanggotaan IS.

Atau, jika beberapa negara terbukti benar-benar tidak mau mengambil kembali warganya sendiri, Mahkamah Pidana Internasional dapat mempertimbangkan untuk membuat sesuatu yang mirip dengan “Persidangan jihadis Nuremberg,” dengan mempertimbangkan kesaksian dari penduduk setempat dan forensik online berdasarkan sejarah masing-masing jihadis yang mempromosikan IS dan ia bepergian di dalam bekas wilayah yang dikuasai kelompok tersebut. Atau, jika negara-negara ini bersedia mengekstradisi warganya, sistem pengadilan AS dapat membantu dengan penuntutan yang potensial, mirip dengan kasus warga negara Inggris Abu Hamza al-Masri, warga negara Kuwait, Sulayman Abu Ghaith, dan warga negara Belgia, Nizar Trabelsi.

Namun Amerika Serikat menghadapi rintangan sendiri dalam mengumpulkan bukti yang cukup dari medan perang regional untuk menuntut para pejuang asing. Oleh karena itu, mungkin lebih bermanfaat untuk menjadikan anggota IS di tingkat lebih rendah sebagai makelar tawar-menawar dengan imbalan bantuan dalam rangka menuntut anggota IS di tingkat yang lebih tinggi yang terlibat dalam kejahatan yang lebih mengerikan. Kesepakatan seperti itu bisa menjadi pemicu yang sangat kuat bagi individu yang ingin pulang. Sejumlah besar agen FBI yang telah ditempatkan di luar negeri dapat membantu membangun kasus terhadap target yang kurang kooperatif dan bernilai tinggi ini.

Pemerintahan Trump juga memperdebatkan gagasan untuk mengirim beberapa pejuang asing ke Guantanamo. Departemen Kehakiman menolak keras langkah ini, sementara Gedung Putih mendukungnya. Namun sejarah baru-baru ini menunjukkan bahwa membuang tersangka ke pusat penahanan Guantanamo akan menghasilkan penuntutan lambat dengan hasil yang buruk. Rute penjara militer menjadi semakin tidak masuk akal ketika seseorang menganggap bahwa pengadilan sipil di Amerika Serikat memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam penuntutan tersangka teroris, terlepas dari masalah penyiksaan di Guantanamo di masa lalu.

Menariknya, debat serupa terjadi di negara-negara Arab tiga dekade lalu setelah jihad anti-Soviet di Afghanistan. Konteks hukum, sosial, dan geopolitik jauh berbeda dari yang dihadapi para pejabat Barat saat ini, tetapi pola pemerintah yang mengambil pendekatan berbeda terhadap para jihadis yang kembali masih berlaku, sehingga sangat berguna untuk melihat hasilnya.

Sebagai contoh, Arab Saudi dan Yaman relatif tidak terlalu campur tangan dalam hal membiarkan warganya kembali ke negaranya, sementara Aljazair dan Mesir menindak keras orang-orang yang bertempur di Afghanistan. Namun keempat negara tersebut kemudian dipengaruhi oleh kerusuhan dan terorisme jihad. Perbedaan utamanya adalah bahwa Aljazair dan Mesir menghadapinya lebih cepat (pada awal hingga akhir 1990-an), sementara Arab Saudi dan Yaman telah menghadapinya pada berbagai waktu di abad ini.

Efek lainnya adalah bahwa pejuang asing yang tidak bisa pulang ke negaranya akan melarikan diri ke tempat lain: ke komunitas Eropa, di mana beberapa dari mereka membantu menginkubasi gerakan radikal hari ini, atau ke medan perang lain seperti Bosnia dan Chechnya. Konsekuensi dari aliran pejuang dari dan ke Afghanistan masih dimainkan hari ini, sebuah kesadaran serius mengingat bahwa aliran pejuang asing ke Suriah jauh lebih besar.

Kesimpulan

Tantangan yang diajukan oleh anggota IS yang ditahan bersifat rumit dan sensitif terhadap waktu. Sayangnya, penanganan terhadap masalah itu, dari penarikan pasukan di Suriah yang prematur hingga desakannya bahwa mitra Eropa harus memulangkan warganya bahkan ketika Washington menolak untuk melakukan hal yang sama, telah memperburuk ketegangan trans-Atlantik pada saat kerjasama sangat dibutuhkan.

Seperti yang ditanyakan oleh seorang pejabat Eropa baru-baru ini dalam percakapan pribadi, “Apakah pemerintahan Trump tidak memahami bahwa tindakannya di Suriah merusak keamanan nasional kita? Kami tidak begitu jauh dari Suriah, masalah ini ada di pintu belakang kami. ”

Untuk memperbaiki keretakan ini, pemerintah AS harus membantu otoritas Eropa menciptakan landasan hukum baru atau metode alternative dalam penuntutan hukum, sambil juga memetik pelajaran dari aliran jihadis di masa lalu dan kebijakan penahanan yang tidak efektif. Kalau tidak, jika tidak ada solusi praktis yang ditemukan, dan penyangga keamanan AS di timur laut Suriah sebagian besar ditarik pergi sementara ratusan pejuang masih merana dalam penahanan SDF, maka IS dapat mengambil tindakan sendiri untuk mengubah status quo, yaitu, menjebol penjara dan berusaha untuk membangkitkan lagi pemberontakannya, seperti yang terjadi pada 2012-2013.

Dalam skenario itu, dinas keamanan Eropa harus khawatir tidak hanya tentang plot teroris lokal dan pejuang asing yang kembali, tetapi juga tentang kemungkinan dimulainya kembali serangan teroris skala besar, yang dikoordinasikan secara eksternal seperti yang terlihat pada 2004-2005 dan 2014-2016.

 

Sumber:   washingtoninstitute

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *