Memahami Logika Taliban Tentang Perundingan Damai

Bicara dengan Amerika, Bukan dengan Pejabat Afghanistan

Tema umum dalam pandangan Taliban tentang perdamaian adalah bahwa Taliban dan Amerika Serikat, bukan pemerintah Afghanistan, adalah “pihak utama” dalam negosiasi perdamaian. Apa alasan Taliban atas klaim ini? Jawabannya, karena Amerika memulai perang di Afghanistan pada tahun 2001 melawan “Imarah Islam Afghanistan,” oleh karena itu, hanya kedua belah pihak yang dapat mengakhirinya.

Karenanya, Taliban secara konsisten mengutip dua alasan utama untuk menolak berunding dengan pemerintah Afghanistan secara langsung. Dalam sebuah komentar resmi dengan judul, “Mengapa negosiasi tidak mungkin dilakukan dengan pemerintahan Kabul!”

Kelompok itu berpendapat, pertama, bahwa pemerintah Afghanistan tidak memiliki wewenang atas masalah-masalah utama yang menyangkut Taliban, termasuk “penarikan pasukan, penghapusan daftar pemimpin Taliban dari daftar hitam, pengakuan jabatan politik, dan pembebasan tahanan.”

Kedua, Taliban meyakini para elit di “rezim Kabul” tidak tertarik pada masalah penarikan pasukan Amerika, “karena keberadaan pemerintah Afghanistan bergantung pada pasukan asing.” Taliban juga mengutip ketidaksepakatan dalam Pemerintah Persatuan Nasional Afghanistan dan perbedaan pendapat tentang perdamaian antara Presiden Ashraf Ghani dan Kepala Eksekutif Dr. Abdullah Abdullah. Misalnya, pada Juni 2017, saat mengkritik “Proses Kabul,” Taliban mengeluarkan komentar harian, “Apakah proses Kabul benar-benar untuk perdamaian?” Yang menyatakan pendapat berikut:

Sementara Ashraf Ghani menggambarkan agenda pertemuan itu sebagai negosiasi damai dengan Taliban … dan berbicara kepada perwakilan lebih dari 25 negara, tetapi Kepala Eksekutif dan Menteri Luar Negerinya tidak menghadiri pertemuan itu.

Taliban dianggap ingin mendiskreditkan pencapaian besar dalam 18 tahun terakhir, termasuk pembentukan negara demokrasi yang tidak diakui Taliban sebagai negara yang sah. Mereka tidak berhenti di situ. Taliban juga diklaim ingin menjadi bos dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri “pendudukan,” dengan mengesampingkan pemerintah Afghanistan. Bagi Taliban, jika para pejabat pemerintah Afghanistan berada di meja negosiasi yang sama, itu berarti mereka (Taliban) tidak bisa memimpin proses tersebut.

Baca juga:

Para pemimpin dan anggota Taliban percaya bahwa mereka adalah perwakilan asli dan sah dari rakyat Afghanistan. Dalam serangkaian komentar yang sama tentang “jihad,” Taliban mengeluarkan deklarasi lain dengan topik “Siapa yang harus memimpin proses perdamaian nasional dengan Amerika di Afghanistan?” Merujuk beberapa ulama Hanafi, Taliban menulis:

Suatu proses perdamaian dengan orang-orang kafir bukanlah kewajiban bagi setiap individu. [Proses perdamaian] ini adalah masalah sosial umat Islam, dan Syariah telah memberikan hak ini kepada Imam umat Islam. Khususnya, sementara Afghanistan secara fungsional berada di bawah pendudukan Amerika, dalam situasi seperti itu, keputusan perdamaian, perang, dan negosiasi dengan orang-orang kafir dan penjajah adalah tanggung jawab dan tugas bagi individu yang secara praktek memegang kepemimpinan pengambilan keputusan dalam perjuangan melawan penjajah.

Dengan kata lain, kewajiban tersebut melekat pada pemimpin Taliban, Mawlawi Hibatullah.

 

Baca halaman selanjutnya: Taliban di Afghanistan Baru

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *