Intrik Politik Inggris dan Belanda Sebelum Pecahnya Perang Sabil Diponegoro

 

Intrik Politik Inggris dan Belanda Sebelum Pecahnya Perang Sabil Diponegoro

Setelah bangkrutnya VOC, pemerintahan Penjajah Belanda yang baru mewarisi struktur administratif dan politik abad kedelapan belas yang penuh dengan korupsi. Salah satu sebab utama kolapsnya VOC juga karena korupsi yang merajalela di kalangan pejabatnya. Usaha perubahan pemerintahan Belanda dilakukan oleh H.W. Daendels dan Thomas Stamford Raffles.

Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai 1811. Daendels adalah orang Prancis pendukung reformasi politik Napoleon, yang saat itu menguasai Belanda. Daendels dengan cepat menata ulang administrasi penjajah pusat dan daerah.

Dia menciptakan Generale Secretarie (Sekretariat Jenderal) yang membentuk pusat pemerintahannya dan merumuskan kebijakan utama. Raad van Indië (Dewan Hindia) dilucuti dari kekuasaan legislatifnya dan menjadi badan konsultatif. Wilayah Jawa dibagi ke dalam distrik, atau Residen, yang dikepalai oleh seorang Residen. Residen adalah pegawai negeri Eropa, bertanggung jawab atas banyak tugas mulai dari pertanian hingga administrasi peradilan.

Baca juga:

Menurut Alexander Claver, dalam bukunya, Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java Colonial Relationships in Trade and Finance 1800–1942, dalam rangkaian perang Napoleon yang di bawa ke kepulauan Indonesia, Inggris berhasil mengambil alih wilayah kepulauan Hindia Belanda dari Belanda dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal (1811-1816).

Raffles mempertahankan dan menyempurnakan administrasi modern Daendels. Dia memperkenalkan sebuah sistem pajak baru yang akan menggantikan sistem kerja rodi VOC, pengadaan pajak dalam bentuk barang (kebanyakan beras dan jati), dan pengiriman produk monopoli secara paksa seperti kopi, gula, kapas, dan nila. Pada tahun 1813 sistem sewa lahan (landrent) diperkenalkan yang mengenakan pajak atas kepemilikan tanah, mewajibkan petani untuk menyerahkan dua per lima hasil panen (beras) mereka baik dalam bentuk barang, atau uang tunai.

Setelah Sultan Hamengku Buwono I wafat, Sultan Hamengku Buwono II dinobatkan sebagai penggantinya pada tanggal 2 April 1792. Dalam masa kesultanannya, Gubernur Jenderal H.W. Daendels telah mengeluarkan peraturan yang menyamakan derajat pejabat-pejabat Belanda (seperti Residen Surakarta dan Yogyakarta) dengan sultan dalam acara-acara resmi.

Daendels juga menuntut pada Sultan agar Patih Danureja II (kaki tangan Belanda) yang dipecat oleh sultan supaya dikembalikan kepada posisi semula. Tetapi sebaliknya Raden Rangga Prawiradirja III, yang menjadi Bupati-wedana Mancanegara Yogyakarta, yang senantiasa menentang campur tangan Belanda, diminta agar diserahkan kepada Belanda guna mendapat hukuman.

Tuntutan Daendels ini ditolak oleh Sultan Hamengku Buwono II. Daendels kemudian mengerahkan pasukan Belanda untuk menundukkan sultan. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Belanda dengan pasukan sultan; tetapi kekalahan berakhir bagi pasukan sultan. Raden Rangga Prawiradirja gugur dalam pertempuran, dan Sultan Hamengku Buwono II pada bulan Januari 1811 diturunkan dari tahta, kedudukannya digantikan oleh puteranya, Adipati Anom menjadi Sultan Hamengku Buwono III atau Sultan Raja.

Sultan Hamengku Buwono III ini adalah ayah dari Diponegoro. Pertentangan antara Sultan Hamengku Buwono II (paman Diponegoro) dengan Sultan Hamangku Buwono III (ayahnya sendiri), turut melibatkan Diponegoro yang pada saat itu telah cukup dewasa yaitu berumur 26 tahun (lahir tahun 1785). Dan ia secara politik berpihak kepada Sultan Hamengku Buwono II atau disebut Sultan Sepuh.

Baca juga:

Kemarahan Sultan Sepuh dan Diponegoro, bukan hanya karena Daendels secara sewenang-wenang menurunkannya dari tahta kesultanan Yogyakarta, tetapi juga disebabkan daerah-daerah seperti Kedu, Bojonegoro dan Mojokerto yang selama ini berada dibawah kekuasaan kesultanan Yogyakarta dirampas oleh Belanda.

Peran Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kejam dan rakus berakhir pada tanggal 16 Mei 1811, dan digantikan oleh J.W. Jansens. Jabatan Jansens sebagai Gubernur Jenderal hanya beberapa bulan saja, sebab setelah itu pasukan Inggris menyerbu Belanda di Jawa, di mana akhirnya Belanda menyerah kalah di Kali Tuntang, Salatiga, Jawa Tengah.

Peralihan kekuasaan antara Belanda kepada Inggris, dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sultan Sepuh (Sultan Hamengku Buwono II) untuk merebut kembali kesultanan Yogyakarta. Usaha ini berhasil dan bahkan Sultan Sepuh memerintahkan agar Patih Danureja II dihukum mati, karena persekongkolannya dengan Belanda.

Kehadiran Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, mengokohkan kekuasaan Sultan Sepuh dengan jalan tetap mengakui Sultan Sepuh sebagai Sultan Hamengku Buwono II yang berkuasa di daerah Yogyakarta dan menetapkan Sultan Hamengku Buwono III menjadi Adipati Anom. Tetapi tatkala Raffles meminta daerah-daerah Kedu, Bojonegoro dan Mojokerto sebagai warisan dari Daendels, Sultan Sepuh menolaknya; tetapi Adipati Anom (Sultan Hamengku Buwono III) menerimanya bahkan membantu Inggris.

Baca juga:

Menurut Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya yang berjudul ; Perang Sabil Versus Perang Salib: Ummat Islam Melawan Penjajah Kristen Portugis Dan Belanda, pertentangan ini menjadi alasan bagi Raffles untuk mengirimkan pasukan guna menundukkan Sultan Sepuh (Sultan Hamengku Buwono II), dan berhasil. Sultan sepuh ditangkap dan dibuang ke Penang, Adipati Anom diangkat oleh Inggris menjadi Sultan Hamengku Buwono III pada tanggal 28 Juni 1812.

Setelah berhasil menundukkan pasukan kesultanan, Kraton dirampok dan dijarah oleh serdadu penjajah Inggris. Barang-barang berharga dan naskah-naskah dicuri, termasuk isi perpustakaan Sultan yang yang berisi babad-babad penting serta daftar tanah daerah taklukan kesultanan Yogyakarta. Sejumlah uang dari perbendaharaan kraton diduga juga diambil dan dikuasai oleh Raffles.

Peter Carey mencatat bahwa pada tanggal 1 Agustus 1812 ditanda tangani perjanjian baru sebagai dasar perampasan daerah-daerah mancanegara, termasuk perampasan daerah Kedu yang produktif dan kaya serta Pacitan. Pengelolaan bandar-bandar (gerbang tol) dan pasar-pasar juga diambil alih oleh pemerintah penjajah Inggris.

Untuk memberikan imbalan jasa kepada para pembantu Adipati Anom dalam mengalahkan Sultan Sepuh, maka Pangeran Natakusuma diberikan sebagian daerah kesultanan Yogyakarta menjadi seorang yang merdeka dengan Gelar Paku Alam I; dan Tan Jin Sing, seorang kapten Cina, diberikan pula tanah dan pangkat dengan gelar Raden Tumenggung Secadiningrat (Maret 1813). Hal ini tentu saja suatu pukulan hebat bagi kesultanan Yogyakarta dan bagi para bangsawannya, karena kehilangan sumber penghidupannya; tanah-tanah lungguh makin susut dan banyak yang hilang.

Baca juga:

Seperti halnya Daendels, maka Raffles-pun menjual tanah-tanah pemerintah kepada swasta, seperti orang-orang asing Eropa dan Cina, untuk memperoleh penghasilan bagi penguasa penjajah Inggris. Disamping itu Raffles banyak membawa perubahan dan pembaharuan di dalam mengatur masalah-masalah agraria, antara lain mengadakan pajak tanah. Para petani diharuskan menyerahkan sepertiga dari hasil buminya kepada penguasa, baik dalam bentuk hasil pertanian maupun uang.

Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 1814 Sultan Hamengku Buwono III wafat dalam usia 43 tahun; ia digantikan oleh puteranya Pangeran Adipati Anom yang bernama Jarot sebagai Sultan Hamengku Buwono IV. Sultan ini adalah adik Diponegoro dari lain ibu. Karena usia sultan masih sangat muda, maka dibentuklah sebuah ‘Dewan Perwalian’ dengan Pangeran Natakusuma (Paku Alam I) sebagai wakil sultan. Dalam priode ini, pada tanggal 19 Agustus 1816 John Fendall sebagai wakil pemerintah penjajah Inggris di Indonesia menyerahkan kekuasaan kepada Van der Capellen, Gubernur Jenderal Belanda sebagai wakil pemerintah penjajah Hindia Belanda.

Sultan Hamengku Buwono IV tidak lama berkuasa, sebab pada tanggal 6 Desember 1822 wafat; ia diganti kan oleh puteranya yang masih kanak-kanak (lahir tanggal 25 Januari 1820), bernama Menol untuk menjadi Sultan Hamengku Buwono V. Karena Sultan Bamengku Buwono V masih kecil, maka dibentuk ‘Dewan Perwalian’ yang terdiri atas: Kanjeng Ratu Ageng (nenek perempuan Sultan), Kanjeng Ratu Kencana (ibu Sultan), Pangeran Mangkubumi (anak Sultan Hamengku Buwono II atau paman Diponegoro) dan Pangeran Diponegoro.

Dewan perwalian, yang hampir sepenuhnya ditentukan oleh pejabat penjajah Belanda, menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama dan adat, maka Diponegoro menolak menjadi wali model penguasa penjajah Belanda. Penolakan ini dijadikan dasar untuk memfitnah Diponegoro oleh penguasa penjajah Belanda dan para kolaborator dari kalangan istana bahwa Diponegoro berambisi untuk menjadi sultan.

Baca juga:

Peran penguasa penjajah Belanda dan Inggris yang seenaknya mengotak-atik pemegang tampuk pimpinan kesultanan Yogyakarta, mengurangkan daerah kekuasaannya dengan jalan merampas wilayah kekuasaan sultan serta membebani rakyat dengan berbagai tanam paksa dan pajak-pajak yang tinggi, adalah masalah yang susun susul-menyusul, yang menumbuhkan kebencian dan kemarahan Diponegoro dan rakyat yang mempunyai harga diri dan cinta terhadap kejujuran dan keadilan serta benci kepada setiap kezaliman dan tirani, baik yang dilakukan oleh bangsa asing maupun bangsa sendiri.

Perasaan kesal dan marah tambah membengkak dengan tampilnya golongan Cina sebagai pemegang kunci yang menentukan di dalam kehidupan ekonomi dan sosial, baik di daerah kekuasaan penjajah Belanda maupun di daerah kesultanan, bahkan sampai ke kraton. Kapten Cina secara resmi diberikan sebagian daerah kekuasaan sultan dengan pangkat Raden Tumenggung Secadiningrat (Maret 1813), adalah bentuk-bentuk kekuasaan Cina yang begitu mencolok di dalam kehidupan kesultanan Mataram dan dinasti penerusnya. Penguasaan kota-kota pelabuhan dengan syahbandar-syahbandar yang berhak memungut bea-cukai dikuasai Cina, penyewaan tanah yang jatuh ke tangan Cina, para tengkulak dimonopoli oleh orang Cina, baik di daerah kekuasaan penjajah Belanda maupun sultan, menambah kemiskinan rakyat hingga menjadi melarat dan sengsara.

 

Referensi:

Abdul Qadir Djaelani, Perang Sabil Versus Perang Salib: Ummat Islam Melawan Penjajah Kristen Portugis Dan Belanda, Yayasan Pengkajian Islam Madinah Al-Munawwarah, Jakarta, 1999.

Alexander Claver, Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java Colonial Relationships in Trade and Finance, 1800–1942, Brill, Leiden-Boston 2014.

Peter Carey, Asal Usul Perang Jawa, LKiS Yogyakarta 2001

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *