Menyoal Program Kontraterorisme AS yang Dipaksakan ke Negara Muslim

Negara-negara Muslim di antara Kontraterorisme AS yang Dipaksakan dan Reaksi Dalam Negeri

Pada tahun 2002, di bawah tekanan dari Amerika Serikat, Pervez Musharraf, presiden Pakistan saat itu, menerapkan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk memerangi pengaruh kelompok-kelompok ekstremis dalam sistem pendidikan di negara tersebut. Musharraf punya alasan untuk percaya bahwa Amerika Serikat melakukan upaya-upayanya dengan serius: Wakil Menteri Luar Negeri AS Richard Armitage dilaporkan telah mengancam akan mengebom Pakistan dan menjadikannya “kembali ke zaman batu” jika Pakistan tidak mengambil tindakan terhadap unsur-unsur al-Qaeda di negara itu.

Serangan dan kritikan dari dalam negeri terhadap kebijakan-kebijakan Musharraf datang dengan segera. Seorang tokoh Islam mengklaim reformasi ini ditujukan untuk “menghapus pengajaran ayat-ayat Al-Quran tentang Jihad dan dasar-dasar Islam,” dan bahwa “pembicaraan tentang mengekang ekstremisme” yang disodorkan AS adalah “kedok untuk menyerang negara-negara Muslim.”

Sebuah editorial surat kabar menyerang Musharraf karena berusaha menghapus jihad dari kurikulum pendidikan, dengan alasan bahwa jihad tidak hanya sebuah “konsep dasar Islam,” tetapi juga “bagian dari moto Tentara Pakistan sejak kemerdekaan.” Sebagai tanggapan terhadap penentangan ini, Musharraf tak bergeming dan melanjutkan reformasinya, dengan hanya menghasilkan sedikit perubahan substantif pada sistem pendidikan negara itu.

Ini hanyalah satu contoh dari perubahan kompleks yang melibatkan negara-negara Muslim, tekanan kontraterorisme dari AS, dan politik Islam domestik yang terjadi selama “perang global melawan terorisme”, yang dicanangkan Amerika Serikat. Pada tanggal 20 September 2001, Presiden AS George W. Bush memberikan Pidato untuk sesi bersama Kongres, di mana ia meletakkan tanggapan AS terhadap serangan teroris 9/11 yang mematikan. Hal ini diikuti oleh upaya di seluruh dunia untuk mengganggu jaringan al-Qaeda – kelompok yang melakukan serangan – dan mereformasi sistem politik di “dunia Muslim” untuk mencegah munculnya gerakan serupa.

Upaya itu termasuk invasi ke beberapa negara Muslim, negosiasi di forum internasional, dan tindakan rahasia di seluruh dunia. Upaya kontraterorisme AS juga dibangun di atas kebijakan AS lebih dari satu dekade yang dirancang untuk memahami dan melawan ancaman yang berkembang dari terorisme internasional dan transnasional.

Namun upaya kontraterorisme AS dengan cepat menjadi masalah di kalangan umat Islam. Ketika Amerika Serikat meningkatkan kegiatannya melawan kelompok-kelompok Islam pada 1990-an, banyak yang melihat hal tersebut diarahkan terhadap Muslim atau Islam pada umumnya. Setelah 9/11, ketika para pembuat kebijakan AS membahas perlunya mereformasi masyarakat Muslim dan mempromosikan “Islam moderat,” kekhawatiran ini semakin kuat.

Banyak kelompok Islam mulai menentang upaya kontraterorisme AS dengan alasan agama, dan melihat kerja sama negara-negara Muslim dengan Amerika Serikat sebagai tidak Islami atau merugikan umat Islam. Bahkan Muslim yang bukan bagian dari kelompok Islam terorganisir atau pada umumnya sekuler menganggap upaya AS sebagai serangan terhadap komunitas Muslim di seluruh dunia. Upaya kontraterorisme AS, dan partisipasi negara-negara Muslim dalam upaya-upaya tersebut mendapat perlawanan luas, yang sebagian besar bersifat religius.

Contoh tentang Pakistan di atas menjadi sebuah pola: tekanan AS pada sekutu Muslim untuk meningkatkan upaya kontraterorisme di negara mereka masing-masing, selalu diikuti oleh serangan balik dan kemudian mundur. Ini menggambarkan interaksi antara Amerika Serikat dan negara-negara Muslim mengenai kontraterorisme sebelum dan sesudah serangan 9/11.

Pada 1990-an, Arab Saudi, sekutu dekat AS di Timur Tengah, menyeret tumitnya pada kontraterorisme ketika Amerika Serikat menekan Saudi untuk menghalangi dukungan bagi Osama bin Ladin dan jaringan al-Qaeda di negara itu. Seperti yang dikatakan Steve Coll, “Arab Saudi dan Pakistan bersaing untuk menjadi sekutu kontraterorisme Amerika yang paling membuat frustrasi.” Hal tersebut terjadi karena aliran dana yang cukup besar diberikan kepada al-Qaeda dari dalam Saudi dan pemerintahnya ragu untuk melakukan tindakan.

Setelah serangan 9/11, muncul kemarahan akibat kenyataan bahwa kebanyakan pelaku pembajakan pesawat datang dari Arab Saudi. Kemarahan itu hampir menggagalkan hubungan AS-Saudi. Rachel Bronson menyampaikan “kemarahan yang dapat dirasakan” di pihak Amerika Serikat “pada kurangnya penyesalan yang ditunjukkan Saudi”. Dalam studinya tentang hubungan AS-Saudi, ia menyebutkan satu pertemuan tingkat tinggi setelah serangan 9/11 bahkan membahas opsi untuk menargetkan Arab Saudi.

Negara-negara lain menggagalkan inisiatif kontraterorisme AS dengan berbagai cara. Turki telah menjadi sekutu AS dan anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) sejak 1940-an. Mereka berpartisipasi dalam operasi militer AS di Irak pada awal 1990-an dan bekerja erat dengan Amerika Serikat dalam banyak masalah. Ketika Amerika Serikat mulai mengumpulkan sekutu untuk rencana invasi ke Irak pada tahun 2003, mereka berpaling ke Turki untuk mendukung operasi itu. Namun, yang mengejutkan para pejabat AS, Turki memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam aksi militer Amerika, yang secara signifikan menyulitkan rencana AS.

Berbagai jenis perilaku tidak kooperatif muncul di beberapa negara di Afrika sub-Sahara. Mulai tahun 2009, Nigeria menghadapi ancaman teroris yang signifikan dari Boko Haram, sebuah kelompok Islam yang muncul di utara negara itu. Nigeria berjuang untuk secara signifikan mengganggu kelompok ini, dan Boko Haram terus mengobarkan perang terhadap pemerintah Nigeria.

Bagi sebagian orang, tampak bahwa negara-negara Muslim, banyak di antaranya telah terikat dengan Amerika Serikat, sedang menjauh dari pengaruh AS ketika Bush meluncurkan Perang Global Melawan Terorisme setelah serangan 9/11. Oposisi populer yang tersebar luas, sebagian besar di antaranya terkait atau dipelopori oleh kelompok-kelompok Islam, muncul di seluruh negara Muslim, membatasi kemampuan para pemimpin mereka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam kontraterorisme.

Kadang-kadang ini berkembang menjadi pemberontakan keras yang mengancam negara itu sendiri. Dan kadang-kadang, tampaknya para pemimpin Muslim yang sebelumnya adalah sekutu Amerika Serikat bersimpati dengan al-Qaeda dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan menyeret kaki mereka pada inisiatif kontraterorisme.

Tapi ini tidak menceritakan keseluruhan cerita. Untuk setiap contoh negara Muslim yang tidak kooperatif dalam kontraterorisme, ada contoh tandingan dari negara yang berbeda yang berjalan satu barisan dengan Amerika Serikat meskipun menghadapi resiko politik domestik yang sangat nyata.

Banyak negara tidak memberikan masalah bagi Amerika Serikat ketika meluncurkan Perang Global Melawan Teror. Mesir, yang sebelumnya telah menekan kelompok-kelompok Islam, melanjutkan penindasan ini dan memperluas upayanya untuk fokus pada prioritas AS seperti mencegah penyebaran pesan para ekstrimis dan dukungan untuk al-Qaeda. Negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan tetap memegang teguh aktivisme Islam dalam masyarakat mereka, tetapi sering berselisih dengan kelompok-kelompok Islam yang aktif.

Tidak semua contoh kerja sama dalam kontraterorisme dilakukan dengan sangat represif: di Bosnia yang relatif demokratis, pemerintah kadang-kadang berjuang untuk i mengendalikan perbatasannya, tetapi tetap menerapkan prioritas kontraterorisme.

Bahkan, banyak negara yang terkenal sebagai contoh yang tidak kooperatif dalam kontraterorisme, tetapi benar-benar bekerja sama dengan Amerika Serikat pada poin lain. Turki mungkin telah menolak untuk membantu menginvasi Irak, tetapi ini adalah satu-satunya contoh perilaku kontraterorisme yang tidak kooperatif pada tahun-tahun setelah 9/11. Negara tersebut meluncurkan penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga anggota Al-Qaeda, melakukan pembatasan keuangan, dan merupakan pendukung aktif upaya kontraterorisme AS di forum internasional. Arab Saudi terus berusaha keras melawan kontraterorisme setelah serangan 9/11, tetapi mereka juga bergerak cepat untuk menindak para pendukung Al-Qaeda setelah serangkaian serangan teroris di sana pada tahun 2003.

Kisah ini semakin rumit oleh sifat perilaku beberapa negara yang tidak kooperatif. Dalam sebagian besar kasus ini, perilaku tidak kooperatif bukanlah hasil dari rezim yang bergabung dengan kelompok-kelompok Islam untuk mendukung penolakan terhadap hegemoni AS. Sebaliknya, para pemimpin menanggapi situasi politik yang rumit dengan berusaha menghindari reaksi tuntutan politik di dalam negeri, karena tidak mendukung tujuan-tujuan Islam.

Hal ini dapat dilihat di Pakistan, di mana mendiang Perdana Menteri Benazir Bhutto, saat berbicara tentang dukungan Pakistan untuk Taliban di Afghanistan, berpendapat bahwa rezim Pakistan sering “perlahan-lahan terseret” dalam kebijakan yang seolah mendukung militan Islam karena tekanan dari kelompok-kelompok politik yang kuat. Tidak satupun dari perilaku tidak kooperatif ini yang disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk bergabung dengan al-Qaeda dalam perjuangannya. Banyak kelompok Islam lebih kritis terhadap kerja sama negara mereka dengan Amerika Serikat daripada memberikan simpati kepada al-Qaeda.

Sebagai kesimpulan, Perang Global AS Melawan Terorisme mungkin telah melambat dengan penarikan pasukan AS dari Irak dan Afghanistan dan kematian Osama bin Ladin. Tetapi ini bukan yang terakhir kalinya Amerika Serikat – atau negara-negara terkemuka lainnya dalam komunitas internasional – akan berusaha untuk memajukan serangkaian kebijakan tentang masalah keagamaan internasional yang kontroversial yang memicu pertentangan luas di negara-negara Muslim.

Review Buku

Judul: Islamic Politics, Muslim States and Counterterrorism Tensions

Penulis: Peter S. Henne

Penerbit: Cambridge University Press

Tahun Terbit: 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *