Pengadilan Mesir Bersikeras Masukkan Jurnalis Aljazeera dalam Daftar Teroris

Al Jazeera Media Network mengecam keputusan pengadilan tertinggi Mesir untuk tetap menjadikan tiga jurnalisnya dalam daftar teror nasional Mesir, dan menggambarkan langkah itu sebagai “serangan langsung terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi”.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, jaringan media yang berbasis di Qatar tersebut mengatakan Pengadilan Kasasi Mesir menguatkan putusan pengadilan tingkat rendah minggu lalu yang menetapkan Salem Almahroukey, Ayman Azzam dan Mohamed Maher Akl sebagai “teroris”.

Individu yang ditambahkan ke daftar terorisme akan dikenakan larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatalan paspor.

Baca juga:

Wartawan Al Jazeera termasuk di antara lebih dari 100 orang yang dituding sebagai teroris oleh pengadilan kriminal Mesir pada Juni tahun lalu. Daftar ini juga termasuk wartawan dan pekerja media dari outlet berita lainnya.

Tiga jurnalis yang berbasis di Doha, yang bekerja untuk chanel Al Jazeera Mubasher, “dikenal karena dedikasi dan profesionalisme mereka”, kata jaringan itu.

Pernyataan tersebut menambahkan, “Al Jazeera melihat ini sebagai kelanjutan dari upaya pemerintah Mesir untuk membungkam Al Jazeera dan para jurnalisnya dan untuk mencegah dan mengintimidasi Jaringan media dari meliput perkembangan di Mesir.”

Human Rights Watch, sebuah kelompok hak asasi global, telah menyebut daftar terorisme Mesir, yang diperkenalkan oleh undang-undang pada tahun 2015, sebagai “sebuah pelecehan pada hak asasi”, karena konsekuensi dari tuduhan “teroris” adalah serupa dengan orang-orang yang dihukum setelah persidangan.

Selain jurnalis, daftar itu termasuk anggota Ikhwanul Muslimin terlarang, yang telah menjadi sasaran tindakan keras sejak Presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Mohamed Morsi, dikudeta sebagai pada 2013.

Baca juga:

Mesir berada di peringkat 161 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia menurut Reporters Without Borders (RSF) dan digambarkan oleh kelompok itu pada tahun 2016 sebagai “salah satu penjara terbesar bagi jurnalis”.

RSF mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, pihak berwenang Mesir telah melakukan perburuan terhadap jurnalis yang dicurigai mendukung Ikhwan dan memblokir ratusan situs berita.

Situs web Al Jazeera diblokir di Mesir pada 2017 dengan tuduhan mendukung terorisme dan menyebarkan berita palsu. Klaim tersebut dibantah oleh jaringan media itu.

Dalam pernyataan hari Selasa, Al Jazeera mengatakan pemerintah Mesir terus menerus menargetkan wartawan dan koresponden jaringan media tersebut sejak 2013.

Menyoroti kasus Mahmoud Hussein, seorang jurnalis Arab Al Jazeera yang telah menghabiskan lebih dari dua tahun di penjara Mesir, tanpa dakwaan resmi, jaringan itu mengatakan: “Kami di Al Jazeera menuntut pihak berwenang Mesir berhenti dan menahan diri dari menargetkan wartawan dan profesional media, dan membebaskan semua jurnalis yang ditahan termasuk Mahmoud Hussein segera.”

Hussein ditahan pada Desember 2016 atas tuduhan “hasutan terhadap institusi negara dan menyiarkan berita palsu dengan tujuan menyebarkan kekacauan”, tuduhan yang ia dan Al Jazeera membantah.

PBB menyebut penahanannya sewenang-wenang, dengan mengatakan pemerintah Mesir “gagal menghasilkan satu bukti pun yang dapat membenarkan salah satu dakwaan yang diajukan secara informal terhadapnya”.

 

Sumber:   aljazeera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *