Pembantian Muslim Fulani dan Upaya Rekruitmen Jihadis Mali

Pada hari Sabtu, sekitar 100 pria bersenjata berpakaian sebagai pemburu dari etnis Dogon menyerbu desa Ogossagou di Mali tengah. Mereka membunuh lebih dari 160 warga sipil etnis Fulani, termasuk anak-anak dan wanita hamil, dan membakar banyak rumah hingga rata dengan tanah. Reportase jarang mengulas dengan lengkap. Tampaknya penyerang juga menyerang kota tetangga, Welingara, yang juga berpenduduk mayoritas Fulani. Pemerintah Mali menyalahkan kelompok bersenjata dari etnis Dogon, bernama Dan Na Ambassagou, atas insiden tersebut. Kelompok tersebut menyangkal keterlibatannya.

Serangan itu bukan insiden sekali saja. Sebaliknya, ini adalah episode terbaru dan paling mematikan dalam serangkaian kekerasan yang sistematis terhadap para penggembala dari etnis Fulani, yang terpaksa meninggalkan tanah asal mereka. Pada 1 Januari, misalnya, para penyerang menyerang desa Koulogon, menewaskan 37 orang dari komunitas Fulani. Ribuan pasukan internasional di negara itu — termasuk dari pasukan kontraterorisme G5 Sahel (terdiri dari Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, dan Niger), dari Prancis, dan dari Misi Multidimensi Terpadu Terintegrasi PBB di Mali (MINUSMA) – perlu untuk bertindak sekarang untuk mencegah insiden genosida, serangan balasan, dan penargetan komunitas lain yang rentan.

Mali Tengah dihuni oleh, antara lain, Fulani, Dogon, dan Bambara. Fulani adalah kelompok etnis mayoritas Muslim, yang bermatapencaharian sebagai penggembala semi-nomaden. Di seluruh Afrika Barat dan Tengah, sebanyak 38 juta orang termasuk dalam kelompok ini.

Baca juga:

Dogon, sebuah kelompok yang terdiri dari 800.000 orang yang mempraktikkan agama politeis (sejumlah kecil mempraktikkan agama Kristen dan Islam), sebagian besar bermarkas di dekat perbatasan dengan Burkina Faso dan sebagian besar adalah petani. Bambara, sementara itu, adalah kelompok terbesar di Mali. Sebagian besar adalah petani juga dan banyak yang memeluk Islam, meskipun yang lain mengikuti kepercayaan tradisional dan menyembah leluhur.

Ketegangan antara ketiga komunitas ini sudah lama terjadi, seringkali berkaitan dengan perselisihan tanah dan air. Di masa lalu, perbedaan pendapat biasanya diselesaikan dengan cepat. Tetapi menahan peperangan di antara ketiganya semakin sulit untuk dilakukan. Menurut laporan Human Rights Watch 2018 tentang Mali tengah, perselisihan menjadi semakin rumit ketika populasi Dogon tumbuh, memberikan tekanan pada daerah penggembalaan komunitas Fulani. Perubahan iklim, yang membuat Dogon pindah ke daerah-daerah baru mencari air dan rumput untuk ternak, telah memperburuk ketegangan.

Kelompok-kelompok jihad telah mampu mengeksploitasi permasalahan lokal. Sebelumnya dicegah oleh MINUSMA dan pasukan G5 Sahel di utara, tetapi kini kelompok-kelompok jihad telah menyebar ke pusat Mali dan ke Burkina Faso sejak 2015. Dua kelompok menjadi perhatian khusus. Yang pertama adalah Jamaah lil Nusrati Islam wal Muslimin (dikenal sebagai JNIM), yang berafiliasi dengan al Qaeda dan mengaku bertanggung jawab atas serangan Maret 2018 terhadap Kedutaan Besar Prancis di Ouagadougou, Burkina Faso, dan pasukan Burkinabe di dekat desa Toeni pada bulan Desember 2018. Kelompok lainnya adalah Ansarul Islam, yang dibentuk pada tahun 2016 dan juga telah menerima dukungan dari Al Qaeda.

Meskipun kelompok-kelompok Islamis belum mengambil kendali atas wilayah di Mali tengah, mereka mampu mendirikan pangkalan-pangkalan yang darinya mereka melancarkan serangan di desa-desa dan kota-kota terdekat.

Mereka menargetkan Dogon dan Bambara, serta mereka yang berafiliasi dengan, atau memberikan informasi kepada, pasukan keamanan. JNIM juga telah melakukan serangan yang dikatakan sebagai pembalasan atas penargetan Fulani.

Kelompok-kelompok jihad telah berupaya mengeksploitasi keluhan di antara kelompok etnis Fulani untuk meningkatkan jumlah pengikut dan control kekuasaan mereka di Mali tengah. Mereka telah mengeksploitasi penderitaan kaum Fulani karena kehilangan tanah mereka kepada Dogon untuk merekrut mereka dalam jumlah besar, ​mungkin dalam ratusan, jika tidak ribuan, dari desa dan kota mereka.

Beberapa warga sipil Fulani juga terdorong untuk bergabung dengan kelompok yang terkait dengan Al Qaeda oleh kemarahan tentang korupsi pemerintah, meningkatnya angka kejahatan, dan berbagai penganiayaan pemerintah. Menurut laporan Human Rights Watch 2018, pemimpin Islam Fulani Hamadou Koufa Diallo sangat berpengaruh dalam merekrut penduduk lokal.

Pada gilirannya, komunitas Dogon telah meminta seluruh komunitas Fulani bertanggung jawab karena mendukung dan bersekongkol dengan kelompok teroris jihad di Mali tengah. Seperti yang ditunjukkan oleh International Crisis Group dalam laporan bulan Maret, aliansi antara kelompok-kelompok jihad dan beberapa orang Fulani tidak terlalu alami.

Kelompok-kelompok jihadi kurang tertarik untuk menangani keluhan komunal daripada mendirikan kekhalifahan. Sebaliknya, ini didorong oleh isolasi dan kurangnya perlindungan dari pemerintah Mali.

Dengan tidak adanya badan-badan keamanan dan penegakan hukum pemerintah yang efektif atau tidak memihak, Dogon telah membentuk beberapa kelompok pertahanan diri, terutama termasuk Dan Na Ambassagou (“pemburu yang mengadu pada Tuhan”), yang dibentuk pada akhir 2016 dan memiliki lengan politik dan militer yang terdiri dari beberapa ratus anggota. Kelompok ini aktif dalam apa yang disebutnya operasi kontraterorisme, yang semakin berarti serangan sembarangan terhadap Fulani.

Namun, komunitas Dogon bukan satu-satunya kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu. Apa yang disebut kelompok Dozo, yang telah aktif selama berabad-abad dan sebagian besar terdiri dari Bambara, juga telah mengangkat senjata melawan kaum Islamis dan melawan Fulani secara umum.

Fulani percaya bahwa kelompok-kelompok semacam itu memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Mali. Pengamat internasional, termasuk Human Rights Watch, telah melaporkan klaim bahwa pemerintah Mali telah gagal untuk menyelidiki para pelaku serangan terhadap Fulani, kemungkinan karena pemerintah bergantung pada kelompok-kelompok pertahanan diri untuk memberikan keamanan di daerah-daerah yang tidak ada penegakan hukum.

Tapi itu sepertinya strategi yang kalah. Secara keseluruhan, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat mencatat, per Juli 2018 setidaknya 289 warga sipil telah terbunuh dalam 99 insiden kekerasan komunal. Menurut PBB, lebih dari 10.000 orang di wilayah Mopti harus meninggalkan rumah mereka pada tahun 2018 sebagai akibat dari kekerasan komunal.

Baca juga:

Sudah waktunya bagi pemerintah Mali dan aktor internasional untuk melindungi warga sipil Fulani dan minoritas lainnya. Selain mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas insiden terbaru, pemerintah Mali perlu melatih dan membentuk badan-badan keamanan dan penegakan hukum yang efektif dan tidak memihak, yang akan menggantikan kelompok-kelompok pertahanan diri dan milisi etnis. Polisi pemerintah sendiri dapat dilengkapi dengan unit kontraterorisme di wilayah Mopti oleh pasukan G5 Sahel dan Perancis, yang terkonsentrasi di tempat lain di negara ini sekarang. Operasi kontra pemberontakan seharusnya tidak bergantung pada kelompok etnis tertentu untuk meredakan ketegangan di wilayah tersebut, karena hal itu hanya akan memicu kekerasan komunal.

Sementara itu, kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali tengah harus diperluas untuk melindungi orang-orang Fulani, yang mungkin termasuk menciptakan pangkalan lain yang lebih dekat dengan tempat serangan baru-baru ini terjadi. Mengingat begitu banyak Fulani telah bergabung dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan Al Qaeda, upaya seperti itu harus segera dilakukan.

 

Sumber:  foreignpolicy

Tags:,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *