Berbeda Dengan Draft Semula, Taliban Tolak Pembicaraan di Doha

Konferensi selama tiga hari antara Taliban dan delegasi Afghanistan yang akan diadakan di Doha, Qatar, ditunda setelah Taliban keberatan dengan kehadiran para pejabat pemerintah Afghanistan. Taliban secara konsisten menolak untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan dan mengatakan bahwa komposisi delegasi di Doha menunjukkan bahwa mereka mewakili pemerintah Afghanistan.

Pejabat Afghanistan dan diplomat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa konferensi Doha telah ditunda hingga komposisi delegasi Afghanistan disusun ulang sesuai dengan keinginan Taliban.

“Pemerintah harus mengubah komposisi delegasi untuk membuat pertemuan ini terjadi.” Kata seorang diplomat Barat yang anonym kepada kantor berita tersebut.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada Reuters bahwa, “Kehadiran beberapa peserta benar-benar bertentangan dengan daftar yang disepakati,” dan mengindikasikan bahwa dimasukkannya pejabat pemerintah Afghanistan merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Dalam pernyataan resmi di situs webnya, Voice of Jihad, Taliban memberi isyarat bahwa kehadiran pejabat pemerintah dalam delegasi Afghanistan tidak dapat diterima, dan bahwa ukuran delegasi juga sulit digunakan.

“Mereka yang menjadi tuan rumah bagi konferensi ini telah menjelaskan dalam bentuk tertulis dan lisan bahwa tidak seorang pun yang akan mewakili pemerintahan Kabul dalam konferensi ini,” kata Taliban.

“Para pembuat daftar Kabul harus menyadari bahwa ini adalah konferensi tertib dan telah diatur sebelumnya di negara Khaleeji yang jauh, dan bukan undangan pernikahan atau pesta di salah satu hotel di Kabul,” lanjut Taliban.

Kelompok jihad tersebut juga keberatan dengan fakta bahwaa pemerintah Afghanistan, yang mereka sebut sebagai ‘pemerintahan Kabul,’ mengeluarkan daftar delegasi, yang dikatakan Taliban adalah bukti bahwa pemerintah berusaha mengambil kepemilikan konferensi.

Penolakan Taliban untuk bertemu dengan pemerintah Afghanistan bukanlah hal baru. Kelompok itu telah menyatakan selama lebih dari satu dekade bahwa mereka tidak akan berbicara dengan pemerintah Afghanistan karena menganggapnya sebagai ‘kaki tangan’ dan ‘boneka’ AS dan Barat. Taliban telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan hanya ketika pasukan AS dan NATO mundur dari negara itu.

Taliban juga mengecam upaya pemerintah Afghanistan untuk membangun konsensus untuk melakukan pembicaraan dengan Taliban. Pekan lalu, Taliban mendesak semua warga Afghanistan untuk memboikot dewan perdamaian yang akan datang yang ingin melibatkan ribuan warga Afghanistan yang berpengaruh dari seluruh negara. Taliban menyebut Jirga perdamaian tersebut sebagai alat bagi ‘para penjajah dan kaki tangan mereka’ untuk memperpanjang penjajahan Barat di Afghanistan.

Pemerintah AS, di bawah arahan perwakilan khusus Zalmay Khalilzad, telah mati-matian mendorong negosiasi dengan Taliban, dan percaya bahwa negosiasi tersebut dapat meyakinkan Taliban untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan. Dalam prosesnya, Khalilzad telah mengesampingkan pemerintah Afghanistan, dan hal tersebut membuat mereka marah. Itulah yang menyebabkan keretakan yang mendalam di masyarakat Afghanistan.

Khalilzad mengklaim bahwa telah ada ‘rancangan’ perjanjian dengan Taliban mengenai dua masalah utama: Penarikan pasukan AS, dan Taliban tidak menggunakan Afghanistan sebagai markas ‘teroris’ yang digunakan untuk menyerang negara-negara lain. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 3 Maret, Mujahid mengatakan bahwa, “Sejauh ini tidak ada kesepahaman yang dicapai mengenai perjanjian atau dokumen apapun.” Selama dua dekade terakhir, Taliban menolak untuk mengecam Al-Qaeda, sekutu utamanya, dan tidak mungkin untuk melakukannya karena mereka merasakan keputusasaan AS.

 

 

Sumber: Longwarjournal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *