NU: Dari Ingin Indonesia Berdasarkan Islam Hingga Membela Pancasila

Ulama Nahdhatul Ulama’ (NU) Ingin Indonesia Berdasarkan Islam

Kegigihan para ulama NU menentang Pancasila dan Memperjuangkan Islam Sebagai Dasar Negara Indonesia

 

Wachid Hasjim pada tahun 1945 mengusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan konstitusi bahwa “presiden Indonesia harus seorang Muslim dan negara Indonesia berdasarkan Islam”

 “Islam telah menjiwai bangsa Indonesia, dan Islam memenuhi syarat untuk mengatur hidup dan perikehidupan manusia, sementara Pancasila itu sendiri merupakan rumusan yang kosong dan tidak jelas arah serta tujuannya”

Masjkur dari fraksi NU

 

Perumusan Dasar Negara sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) untuk membuat rancangan konstitusi (UUD), perwakilan NU kala itu, Kiai Wachid Hasjim (bapaknya Gus Dur) ingin mempertahankan “tujuh kata” (“dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”) setelah kata “Ketoehanan”, sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hasil kesepakatan Panitia Sembilan.

Wachid Hasjim juga mengusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan konstitusi bahwa presiden Indonesia harus seorang Muslim dan bahwa negara Indonesia berdasarkan Islam, bukan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang kini tercantum di pasal 29 UUD ’45.

Perwakilan Indonesia Timur Johanes Latuharhary sempat keberatan dengan “tujuh kata” itu. Namun Wachid Hasjim bersikukuh bahwa itu sudah merupakan kesepakatan Panitia Sembilan. Sukarno, dengan berlinang air mata, membujuk agar yang tak setuju dengan Piagam Jakarta bersedia berkorban karena itu merupakan “hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan kebangsaan dan golongan Islam.” Usulan Kiai Wahid Hasyim terpenuhi hingga akhir sidang BPUPK.

Baca juga:

“Tujuh kata” beserta turunannya itu  baru dicoret dalam pertemuan selama 15 menit yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta pada pagi hari menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD. Dalam lobi singkat untuk mencoret “tujuh kata” itu, Mohammad Hatta membujuk tokoh Islam.

(Komposisi anggota PPKI berbeda dari BPUPK. Jika anggota BPUPK dipilih berdasarkan latar belakang ideologis dan perwakilan golongan, anggota PPKI tersusun  terutama dari perwakilan kedaerahan dan organisasi. Dari 27 anggota PPKI, hanya 4 saja yang bisa dihitung “mewakili” Islam, yaitu Wachid Hasjim [NU], Ki Bagus Hadikoesoemo [Muhammadiyah], Kasman Singodimedjo [komandan PETA], dan Teuku Hasan [Aceh].)

Dalam Memoirnya, Hatta menyatakan telah membujuk keempat tokoh Islam di PPKI itu untuk mencoret “tujuh kata”. Namun dalam catatan AB Kusuma, yang dikutip di buku Yudi Latif, Wachid Hasjim tidak hadir dalam lobi itu karena sedang ke Surabaya dan barangkali Hatta lupa. Jika catatan AB Kusuma ini benar, berarti tidak ada perwakilan “golongan Islam” yang menandatangani Piagam Jakarta yang ikut dalam momen krusial pencoretan “tujuh kata” itu.

Pada kenyataannya, nantinya pada sidang Badan Konstituante 1956-1959 untuk membuat konstitusi baru, “kelompok Islam” menyatakan bahwa “kelompok Pancasila” telah melakukan intrik politik dalam pencoretan “tujuh kata” dari Piagam Jakarta.

NU Memperjuangkan Islam di Kontituante

Di Badan Konstituante, NU bersama Masyumi berada dalam kelompok Islam yang mengadvokasi Islam sebagai dasar negara melawan kelompok Pancasila yang tersusun dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan partai-partai kecil lain.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 dilantik pada 10 Nopember 1956. Umur mereka kurang dari tiga tahun, hanya sampai 2 Juni 1959. Ada satu sidang pleno yang cukup sengit karena membahas masalah yang sangat fundamental, dasar negara. Itu terjadi pada 11 November hingga 6 Desember 1957. Tidak kurang dari 100 orang anggota konstituante berbicara tentang dasar negara pada sidang tersebut.

Baca juga:

Persoalan tentang dasar negara mengerucut pada tiga pilihan; Pancasila, Islam dan Sosialisme. Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), adalah dua partai besar yang berkeinginan agar dasar negara tetap Pancasila. Sementara Masyumi serta Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa partai lainnya mencoba menghidupkan kembali asa untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dukungan kecil terhadap sosialisme datang dari Partai Buruh dan Partai Murba.

Masyumi dan NU merupakan dua kekuatan besar yang kukuh memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. M. Natsir, juru bicara anggota Masyumi meminta pada pendukung Pancasila agar bisa menerima Islam. Kata Natsir, penerimaan terhadap Islam akan membuat pendukung Pancasila tetap menjadi seorang yang beragama, bahkan mendapatkan “state philosophy yang berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan.” Lima sila tak akan gugur jika seseorang menerima Islam sebagai dasar negara.

Tak hanya kepada pendukung Pancasila, Natsir juga mengalamatkan pentingnya Islam sebagai dasar negara kepada pendukung Sosialisme. Kata Natsir, dalam Islam, mereka akan bertemu dengan konsep sosial ekonomi yang progresif. Negara yang berdasarkan ajaran Islam inilah yang oleh Natsir disebut sebagai “theistic democracy.”

Baca juga:

Masjkur dari fraksi NU turut menyampaikan gagasannya. Titik temu antara Islam dan Pancasila dijelaskan dalam lima point. Islam dan Pancasila sama-sama menghendaki negara yang makmur, pemerintahan demokratis, anti kapitalisme, kehidupan yang disusun atas dasar kekeluargaan serta menghendaki agar kehidupan rumah tangga banggsa kita memiliki akhlak yang tinggi.

Masjkur juga mengingatkan karena Islam telah menjiwai bangsa Indonesia, dan Islam memenuhi syarat untuk mengatur hidup dan perikehidupan manusia sementara Pancasila itu sendiri merupakan rumusan yang kosong dan tidak jelas arah serta tujuannya, maka Masjkur menghendaki agar Islam menjadi dasar negara.

Perwakilan NU lainnya, Kiai Ahmad Zaini menyatakan Pancasila adalah “rumusan kosong” yang ambigu dan dapat mengakui keberadaan “penyembah pohon”. Saifuddin Zuhri (bapak dari Menteri Agama lukman Safudin), yang juga menjadi wakil NU menyatakan bahwa sila pertama Pancasila kabur maknanya dan dapat ditafsirkan oleh tiap kelompok agama sesuai keinginan mereka sendiri.

Baca juga:

Pendeknya, kelompok Islam (NU dan Masyumi) berpandangan bahwa Islam merupakan dasar yang lebih jelas dan komprehensif dibanding Pancasila.

Sukarno akhirnya membubarkan Konstituante melalui dekret presiden 5 Juli 1959. Dekret ini menyatakan UUD ‘45 kembali aktif sebagai konstitusi dan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” UUD ’45.

Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto ingin menerapkan Pancasila hampir di segala lini kehidupan: dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, hingga moral Pancasila. Mengklaim ingin melindungi Pancasila dari ancaman ideologi Islam, rezim merestrukturisasi partai-partai politik menjadi tiga, dengan semua partai Islam (NU, PSII, Perti, dan Parmusi—Masyumi pada saat itu sudah dibubarkan) berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada 1970-an, untuk menentang kebijakan rezim mengenai Pancasila, terutama mengenai penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk pegawai negeri dan umum dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk siswa-siswi di sekolah, Kiai Bisri Syansuri, ketua Dewan Penasehat PPP dan Rais Syuriah NU, berfatwa wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk memilih PPP, satu-satunya partai Islam, sekalipun berrisiko kehilangan jabatan dan pekerjaan.

Baca juga:

Pada Sidang Umum MPR 1978 mengenai legalisasi P4, PPP dipimpin Kiai Bisri keluar dari sidang (walk out) sebagai bentuk protes. Pada 1970-an, orang-orang NU di dalam PPP dipandang sebagai orang-orang garis keras oleh rezim. NU pada dekade ini menjadi oposan paling kritis terhadap rezim, satu hal yang membuat rezim berupaya mempenetrasi PPP dan mengganti orang-orang NU dengan yang lebih bersahabat dengan rezim.

Perubahan Sikap

Posisi NU terhadap Pancasila mulai berubah pada dekade selanjutnya, 1980-an, terutama setelah rezim Orde Baru mengumumkan rencana untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi massa. PPP dan ormas-ormas Islam tentu menghadapi pilihan sulit: berkompromi agar partai/organisasi tetap hidup atau dibubarkan.

NU pada dekade itu mulai mengubah haluan sikapnya terhadap rezim, dari konfrontasi menjadi bersedia kompromi. NU menunjukkan penerimaannya terhadap Pancasila pada Munas 1982 dan mendeklarasikannya secara resmi pada muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo.

Keputusan penting lain dari muktamar itu ialah NU kembali ke “khittah1926” sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah) dan tak ingin lagi terlibat dalam “politik praktis”, yang kemudian diwujudkan dengan keluar dari PPP. Arsitek dari manuver ini adalah Kiai Achmad Siddiq (yang kemudian menjadi Rais ‘Aam Syuriah NU) dan Gus Dur (yang kemudian menjadi Ketua Umum PBNU).

Baca juga:

NU menjadi yang pertama dari semua ormas Islam dalam menerima Pancasila sebagai asas organisasi, bahkan sebelum UU Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan resmi diumumkan oleh rezim Orde Baru. NU juga merumuskan argumen-argumen keislaman untuk menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Argumen-argumen ini bahkan kemudian diadopsi oleh Departemen Agama, diwujudkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan P4 bagi Umat Islam, untuk dijadikan model bagi ormas-ormas Islam lain.

Pascareformasi

Setelah hampir dua dekade pascareformasi, NU sudah menjadi salah satu pendukung kuat Pancasila. Suara-suara penolakan terhadap kebijakan pimpinan pusat di PBNU bukannya tidak ada (sejak dulu pun demikian—satu contoh yang terkenal: pada 1980-an, Kiai As’ad Syamsul Arifin menyatakan mufaraqah atau memisahkan diri/keluar dari NU yang dipimpin Gus Dur).

Namun secara umum, figur-figur penting NU kini berada di belakang Pancasila. Rais Aam NU Kiai Ma’ruf Amin dan Ketua Umum NU Kiai Said Aqil Siradj menjadi dua dari sembilan pengarah UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga:

Konfigurasi politik sudah berbeda dari zaman Orde Baru. Rival NU dalam persaingan antar ormas Islam juga sudah berbeda. Corak penafsiran politis terhadap Pancasila pun lebih beragam. Di masa pasca kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama, Pancasila cenderung dimaknai sebagai konsensus pemersatu semua kalangan melawan kolonialisme dan imperialisme, dengan ragam sisi terang dan gelapnya.

Di zaman Orde Baru, Pancasila cenderung menjadi instrumen penjaga “stabilitas” politik. Pasca reformasi, tafsir-tafsir dari beragam kelompok yang saling berebut untuk memaknai Pancasila. NU tampaknya berada dalam kalangan yang memaknai Pancasila sebagai simbol penjaga kebhinekaan, kalau bukan malah instrumen “penggebuk” ormas yang dianggap “subversif”. Wallahu a’lam.

 

 

Referensi:

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante. Mizan Bandung, 2017.

Erwien Kusuma dan Khairul, Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Yayasan TIFA; Yogyakarta: PSP UGM, 2008

Faisal Ismail, Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila, desertasi doktoral di McGill University pada 1995.

Konstituante Republik Indonesia, Risalah Sidang Konstituante tahun 1957 Jilid V dan VI, Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

 

Diadaptasi dari tulisan Azis Anwar di  crcs.ugm.ac.id dan Tedi Kholiludin, di  elsaonline

 

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *